Membangun Blok Politik Memang Harus dari Bawah

Wawancara Redaksi Demos dengan Sekjen Sarekat Hijau Indonesia

(sumber : http://www.demosindonesia.org)

Blok Politik sebagaimana digagas Demos diharapkan menjadi obat manjur mengatasi buruknya kualitas kepartaian saat ini. Dengan blok politik diharapkan kualitas representasi meningkat. Rakyat memberikan suara kepada mereka yang dianggap bisa dipercaya memperjuangkan kepentingannya dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Keberadaan para calon wakil rakyat di akar rumput merupakan bukti bahwa komitmen dasar untuk memperjuangkan kepentingan konstituen benar-benar kuat.

Tentu saja upaya membangun sebuah blok politik tidaksegampang membalikkan telapak tangan. Untuk memahami sisi praksis dari konsep itu Ami Priwardhani dari Demos menemui Andreas Iswinarto yang aktif membidani lahirnya Sarikat Hijau Indonesia (selanjutnya disingkat SHI). Berikut petikan pembicaraan seputar kesulitan-kesulitan serta strategi menuju terwujudnya blok politik yang mengobsesikan keadilan ekologis itu.



Bisa cerita tentang apa itu SHI?

Bukan blok politik demokratik, tetapi blok politik hijau, yang memang juga demokratik, tetapi lebih fokus pada keadilan ekologi. Gagasan ini dimunculkan ketika belum terbentuk Sarikat Hijau Indonesia. Jadi pada waktu itu, gagasan tersebut adalah resolusi dari ajang Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup Walhi, dengan gagasan blok politik hijau. Belum ada SHI, tetapi BPO3POK (BP3OPK-Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan). Gagasan awal blok politik hijau adalah untuk mencapai persatuan gerakan sosial atau ormas, tentu ada tahapannya. Nah, tahapan itu adalah melakukan konsolidasi gerakan yang mempunyai concern terhadap isu-isu ekologi.


Siapa saja anggotanya?

Waktu itu gagasannya menghimpun organisasi yang bekerja untuk lingkungan hidup. Tapi pada perkembangannya kemudian, diputuskan kita akan membangun suatu organisasi bentuknya ormas. Ormas ini kan keanggotaannya individu. Kemudian, gagasan blok politik itu bukan menjadi agenda prioritas kita. Karena begini, kita kan baru saja membangun suatu organisasi. Dalam situasi ini, paling tidak, kita harus terkonsolidasi secara internal.

Setahun setelah kongres itu adalah pembentukan struktur-struktur di daerah. Tetapi sejak awal kita telah berpikir untuk tidak terlalu eksklusif, karena kita tetap membuka diri terhadap kelompok lain si luar jaringan Walhi. Tetapi keanggotaannya bukan secara kelembagaan, melainkan secara indivudual. Jadi, prioritas kita selama setahun ini adalah mambangun struktur di daerah, sehingga secara internal kita telah siap untuk membangun blok politik.

Sampai hari ini semua masih komite persiapan, karena kita ingin membangun di tingkat basis. Agak lama, memang. Sampai November ada beberapa konferensi di daerah untuk membentuk basis SHI. Jadi kita memang mensyaratkan pembentukan basis, dari tingkat desa. Tiga desa akan membentuk basis kecamatan. Dua kecamatan akan membentuk basis kabupaten. Selanjutnya, dua kabupaten akan membentuk basis provinsi. Untuk membentuk satu basis, minimal perlu dua puluh orang, maksimal 39 orang. Kalau sudah 40 orang, berarti perlu dipecah menjadi dua basis. Ini karena SHI memaksudkan setiap basis sebagai kelompok kerja. Grup kerja akan lebih efektif dengan anggota sekitar 20 orang. Dengan 20 orang ini, kolektifitas terbangun sehingga semua menjaga konsoslidasi dan memastikan keterlibatan anggota dalam setiap keputusan organisasi. Kita juga ingin menarik elemen organisasi-organisasi rakyat lain, tetapi elemen individunya. Sedangkan organisasi mereka akan menjadi mitra kami.

Di beberapa tempat, ada beberapa organisasi rakyat yang meleburkan diri. Sekarang ini kita bentuknya ormas, dalam kongres kemarin memutuskan bahwa tahun 2011 kita mau mendirikan partai. Tetapi yang belum dibicarakan secara detil adalah apakah SHI ini akan bertransformasi menjadi partai atau elemen ormas dan partainya kita bangun bersama-sama. Jadi ini belum diputuskan, walaupun kita cenderung mengatakan transformasi, karena kemampuan kita terbatas untuk mengerjakan kedua hal itu. Selain itu, kita melihat kebutuhan untuk menciptakan kendaraan politik bagi rakyat sudah sangat mendesak. Nah, ini akan berbeda dampaknya bagi organisasi rakyat yang masuk dalam SHI, ketika SHI memutuskan untuk menjadi partai. Ini karena tidak semua organisasi rakyat akan memilih untuk melakukan kerja politik.


selanjutnya

artikel terkait


SATU DEKADE REFORMASI: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia
Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua
Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia
(2007 – 2008)

Laporan ini merekomendasikan pembangunan Blok Politik Demokratik



Apa dan Mengapa Blok Politik Demokratik; Olle Tornquist