Merunut perjalanan satu dekade reformasi sebenarnya rejim yang berkuasa telah menjalankan estafet reorganisasi politik dan ekonomi untuk mengubah Indonesia menuju Negara Pasar Bebas (neo-liberal) dan rejim SBY yang menuntaskannya.
Dengan demikian rejim SBY di satu sisi meliberalkan sepenuhnya ekonomi Indonesia menjadi negara pasar bebas dan di sisi lain secara sistimatis mulai melakukan pengekangan, membatasi hingga menutup kebebasan politik dan partisipasi rakyat atau ‘politics of order’ (politik keteraturan) seperti pada jaman Soeharto. Kita melihat trend kriminalisasi demokrasi dan pengetatan kembali terhadap kebebasan sipol, partisipasi dan oposisi rakyat yang dijalankan melalui praktek hukum (pemidanaan), pembatasan hak berserikat bagi para buruh atau pekerja dan terakhir dalam berbagai upaya untuk mengamandemen UU di bidang politik. Represi hingga penghilangkan nyawa juga semakin massif dilakukan aparatus kekerasan polisi dan militer seiring meningkatnya eksalasi dan radikalisasi rakyat akibat penindasan yang semakin vulgar.
Politics of order dijalankan dengan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk tujuan membatasi kebebasan sipil dan politik termasuk dengan membuat sistem representasi menjadi tertutup dari partisipasi popular. Dan partisipasi popular dianggap sebagai gangguan terhadap penguasa atau kegaduhan politik yang mengganggu stabilitas.
selengkapnya silah unduh dokumen dalam pdf
REFLEKSI AKHIR TAHUN (FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA 2010)
Rezim Neoliberal SBY Gagal Mensejahterakan Rakyat, Saatnya Bangun Gerakan Persatuan Politik Rakyat
Tak cukup membakar protes dan kemarahan rakyat (langit membara), tanpa merasionalkan, menjadikan kehendak bersama, kemauan bersama, imajinasi bersama, lantas solidaritas dan kolektifitas (dalamnya samudra). Perkakas utamanya adalah organisasi, organisasi, organisasi. Mari terus membangun organisasi-organisasi pergerakan, merapikan dan memperbesar barisan (organisasi – sapu lidi), menjaga disiplin organisasi, perluas jaringan dan media pergerakan, dan pada akhirnya persatuan untuk memenangkan pertempuran-pertempuran dan lantas peperangan besarnya.
"sejatinya demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah gagasan dan praktik yang lahir dari menara gading atau juga pemberian 'negara', tetapi tak lain dan tak bukan lahir dari praktik perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan penjajahan. praktik agung perjuangan rakyat"
daftar isi
mukadimah
Rezim Neoliberal SBY Gagal Mensejahterakan Rakyat, Saatnya Bangun Gerakan Persatuan
Politik Rakyat
oleh Andreas Isw (PP Sarekat Hijau Indonesia, Manager Pendidikan-Jaringan DEMOS)
bagian 1
Perangkap Maut Bagi Kaum Buruh Itu Bertajuk Neoliberalisme
oleh Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
bagian 2
Refleksi Atas Politik Agraria Pemerintahan SBY - Budiono
oleh Idham Arsyad (Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Juru Bicara FORI.)
bagian 3
Perubahan Iklim, HP3 dan Krisis Kelautan
oleh Abdul Halim - Koordinator Program KIARA
bagian 4
Kepemimpinan SBY Mempercepat Collapse-nya Indonesia
oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
bagian 5
HAM 2010:Negara Gagal Mengadili Pelaku Pelanggaran HAM dan Mengabaikan Hak-hak Para KorbanPelanggaran HAM
oleh Ari Yurino (Staf Rumah Keadilan Badan Pekerja IKOHI) dan Oslan Purba2 (Sekjen Federasi KontraS periode 2007 – 2010)
bagian 6
“Gerakan Mahasiswa dan Rezim Neolib SBY-Boediono : Sebuah Refleksi”
oleh Forum Mahasiswa Lintas Kampus - FMLK (KMUI, FORMASI IISIP, ERASMUS UNSADA)
bagian 7
Neoliberalisme Musuh bersama Gerakan Perempuan
oleh Barisan Perempuan Indonesia
