May Day dan ADB

Resesi ekonomi global 2009, secara esensi, adalah akumulasi pelanggaran hak asasi yang diderita rakyat, khususnya kaum pekerja di seluruh dunia dalam beberapa decade terakhir. Buruh di Asia, sebagai bagian terbesar kekuatan buruh global, menjadi pihak yang paling menderita akibat resesi global.

“Buruh dan rakyat tertindas di seluruh dunia harus mempertahankan hak-haknya dan mempromosikan solusi pro-rakyat sejati untuk merespon resesi dan penindasan global,” tegas Rudi HB Daman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen dan Koordinator Front Perjuangan Rakyat, sebuah koalisi organisasi rakyat dan NGO yang memandu perayaan mayday di Indonesia.

Ofensif kapitalis monopoli telah menyerang buruh dari semua sector industry di Asia. “Pada saat ini, jutaan buruh dari berbagai sector di Asia telah mengalami PHK, ratusan ribu buruh migrant dari seluruh Asia juga telah mengalami deportasi ke Negara asalnya masing-masing,” jelas Rudi.

Kapitalis-monopoli juga menggunakan krisis saat ini untuk melakukan transfer kekayaan dari kaum miskin ke orang-orang kaya, menindas dan menekan upah dan subsidi social, mem-PHK buruh, mempromosikan system perburuhan yang menindas, menghanguskan hak-hak buruh, menindas aksi-aksi buruh dan meningkatkan eksploitasi terhadap klas pekerja. “Parahnya, pemerintah-pemerintah di Asia, termasuk pemerintah Indonesia, tidak memiliki langkah-langkah antisipasi yang pasti kecuali tetap mempromosikan system perburuhan fleksibel daripada memenuhi tuntutan-tuntutan dan hak-hak buruh,” jelas Rudi.

“Tuntutan-tuntutan buruh tentang kenaikan upah, jaminan kerja, subsidi pemerintah untuk kesejahteraan sosial, tidak boleh dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya stagflasi sebagaimana digembar-gemborkan ekonom-ekonom neoliberal,” tegas Rudi.

Menurut Rudi, perayaan Mayday 2009 di Jakarta dilaksanakan terkoordinasi secara nasional di hampir 30 kota di Indonesia dan tiga kota di luar Indonesia, yakni Hongkong, Macau, dan Taiwan. Selain mengangkat tuntutan-tuntutan buruh dan rakyat, FPR juga memberikan tekanan terhadap Pertemuan Dewan Gubernur ADB ke 42 yang diselenggarakan di Bali 2-5 Mei yang akan datang.. Rudi mengatakan kebijakan-kebijakan dan program-program ADB yang didukung oleh pemerintah dari berbagai negara Asia telah memberikan kontribusi besar pada meningkatnya kemiskinan dan memburuknya kualitas hidup rakyat di Asia.”

FPR secara keras mengecam pertemuan Dewan Gubernur ADB ke-42 di Bali karena rendahnya kontribusi ADB pada kesejahteraan rakyat dan berbagai pelanggaran hak-hak rakyat, khususnya di kawasan Asia Pasifik. FPR menyatakan mengambil bagian dalam aktivitas kampanye menentang ADB yang diselenggarakan oleh Panitia Sepekan Aksi menentang ADB yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan Dewan Gubernur ADB.

“Krisis ekonomi global telah menghanguskan legitimasi ADB dan berbagai bank pembangunan multilateral. Karenanya, rakyat secara esensi tidak lagi membutuhkan ADB dan karenanya sangat rasional bagi rakyat untuk menuntut pembubaran ADB,” tandas Rudi.***

Syamsul Ardiansyah
Program Manager - Institute for National and Democratic Studies
http://putarbumi.wordpress.com, http://indies.my-php.net/