PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

No : 061/PS/KP-PRP/ e/V/09*

Menolak Pertemuan Tahunan Ke-42 Asian Development Bank *
Indonesia Harus Keluar dari Asian Development Bank (ADB)!*
Tolak Program dan Hutang Baru dari Asian Development Bank (ADB)!*

Salam Rakyat Pekerja,

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) saat ini tengah menyelenggarakan pertemuan tahunan ke 42 di Bali, Indonesia. Pertemuan tahunan tersebut berlangsung dari tanggal 2-5 Mei 2009. Rencananya ADB akan menambah atau menaikkan modalnya sekitar 200%, artinya kenaikan modal ini akan mencapai 150 milliar dollar AS yang semula adalah 50 milliar dollar AS. Hal ini diakibatkan karena modal 50 milliar dollar AS sudah tidak dapat mencukupi lagi untuk rata-rata peminjaman hingga 10 milliar dollar AS.

Konsekuensinya adalah 67 anggota ADB harus menambah setoran modalnya, termasuk Indonesia. Indonesia saat ini memiliki porsi kepemilikan modal sekitar 5,43 % atau termasuk 6 negara terbesar dalam kepemilikan modal di ADB. Dengan konsekuensi harus menambah kontribusi modal di ADB, demi mempertahankan porsi kepemilikan modal yang dimiliki Indonesia saat ini, Indonesia harus menambah sekitar 2 trilliun rupiah yang harus dibayar selama 4 tahun. Artinya penambahan modal tersebut akan menyedot dana dari APBN yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penuntasan kemiskinan di Indonesia.

ADB sebagai lembaga keuangan regional ternyata memiliki andil yang sangat besar dalam penciptaan krisis yang terjadi saat ini. Liberalisasi di sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. ABD bersama Bank Dunia dan USAID, memberikan pinjaman untuk melakukan reformasi sektor energi di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi serta penghapusan subsidi. Akibatnya Indonesia yang merupakan Negara kaya sumber energi, harus mengorbankan rakyatnya dengan mengalami kelangkaan energi karena kebijakan eksport.

Pada sektor kelautan dan perikanan, ADB berperan besar membuat pertambakan udang tradisional menjadi industri pertambakan untuk melayani konsumsi udang dunia. Selain itu akibat dari industri pertambakan ini telah menyebabkan pembabatan hutan bakau *(mangrove) *di seluruh pesisir di Indonesia yang saat ini telah menyusut.

ADB pun terlibat dalam berbagai proyek privatisasi, seperti privatisasi air dan listrik. Hal ini tentu saja menyebabkan melonjaknya biaya pemakaian air dan listrik di Indonesia karena telah beralih ke perusahaan-perusahaan asing. Proyek privatisasi air dan listrik ini dilakukan oleh ADB bersama dengan Bank Dunia.

Saat ini Indonesia adalah peminjam terbesar ADB dengan total jumlah pinjaman sebesar 9,4 milliar dollar AS. Namun kenyataannya, utang dari ADB tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat pekerja di Indonesia. Bahkan pinjaman utang dari ADB tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh oleh beberapa perusahaan. Menurut laporan ADB, sejak tahun 1998, terdapat sekitar 552 perusahaan dan perorangan yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan dana bantuan dari ADB. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% nya berasal dari Indonesia.

Namun ketertundukan pemerintah kapitalis saat ini kepada lembaga-lembaga keuangan dunia termasuk ADB menunjukkan bahwa pemerintah kapitalis lebih memilih untuk mensejahterakan para kapitalis dibandingkan rakyatnya sendiri. Sudah jelas bahwa lembaga-lembaga keuangan tersebut hanya akan membawa kesengsaraan para rakyat Indonesia, namun pemerintah kapitalis tidak peduli dan akan menambah kontribusi modal awal di ADB dengan perkiraan sekitar 2 trilliun rupiah. Hal ini jelas sangat tidak adil, mengingat dana APBN yang akan dialihkan untuk penambahan kontribusi modal awal di ADB tersebut dapat digunakan untuk membantu kehidupan rakyat miskin di Indonesia.

Mengacu pada pandangan-pandangan tersebut diatas, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), menyatakan sikap:

1.
Indonesia harus keluar dari keanggotaan Asian Development Bank (ADB), karena tidak bermanfaat bagi rakyat pekerja di seluruh Indonesia dan hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Sikap kami ini adalah juga untuk menyelamatkan APBN dari beban penambahan kontribusi modal awal yang dikenakan oleh ADB dimana mengalami kenaikan hingga mencapai 200%.
2.
Menolak hutang baru dari ADB dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di dunia, karena hutang tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, bahkan hanya akan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.
3.
Kapitalisme di dunia telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, maka hanya dengan SOSIALISME rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera.

Jakarta 4 Mei 2009

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja*

Ketua Nasional

(Anwar Ma'ruf)

Sekretaris Jenderal

(Rendro Prayogo)

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP)
JL Gading Raya Gg. Gading IX No. 12, Pisangan Lama, Jakarta Timur
Phone/Fax: (021) 47881632
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com