SOS Perubahan Iklim : Menagih Janji-janji dan Komitmen Presiden Yudhoyono

Mendesak 10 Langkah Darurat Untuk Reduksi Emisi Dalam Program Kerja 100 Hari SBY-Boediono

......komitmen menurunkan emisi di dalam negeri menjadi sangat penting. Tak kalah penting dari upaya terus menuntut negara-negara Annex 1 dalam Protokol Kyoto menurunkan emisi mereka secara signifikan. Indonesia perlu menyerukan upaya reformasi struktur perekonomian dunia yang sejak lama menempatkan negara-negara Selatan sebagai penyedia bahan mentah belaka dan bahkan pada perkembangan selanjutnya menjadi penyedia jasa pembersihan residu kemajuan negara-negara Annex 1. Oleh karenanya, penting dicatat bahwa penurunan emisi tidak boleh menjadi sarana offset emisi.

Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional


Kepada Yth,
Bapak DR. H. Bambang Susilo Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Sekretariat Negara R.I
Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya menghadapi perubahan iklim seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Bapak di forum G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009. Kami mencatat Bapak menyatakan dengan tegas “We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) that will reduce our emission by 26 percent by 2020 from BAU (Business As Usual). With international support, we are confident that we can reduce emissions by as much as 41 percent. This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest-related issues, such as forest fires and deforestation.”


selengkapnya

Global Green Berkomitmen Bantu Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim di Bali
Angga Haksoro Ardhi


VHRmedia.com, Nusa Dua - Krisis energi dunia timbul akibat ketidakadilan struktur dan mekanisme ekonomi politik negara-negara industri yang mengeksploitasi negara berkembang. Monopoli akses ekonomi dan tidak meratanya distribusi keuntungan oleh negara industri merupakan penyebab krisis energi dunia yang berujung pada masalah lingkungan. Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Sarekat Hijau Indonesia dengan beberapa anggota Global Green di Inna Putri Bali Hotel, kawasan Nusa Dua Bali, Senin (10/12).

Anggota Australian Green Party Christie Mile mengatakan, perlawanan masyarakat sipil menentang ketidakadilan ekologi oleh perusahaan-perusahaan tambang juga terjadi di Australia, sama seperti yang terjadi di Indonesia.

Ketidakadilan mekanisme distribusi keuntungan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara industri dan negara-negara berkembang menjadi penyebab utamakerusakan lingkungan. Negara industri mendapatkankeuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi tersebut. "Kami sadar, masalah ekonomi sosial global yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam," kata Christie Mile.

Dalam pertemuan itu Global Green yang beranggotakan 70 partai hijau dan organisasi lingkungan di 30 negara di dunia sepakat untuk membangun komitmen politik bersama membantu Indonesia memperjuangkan keadilan lingkungan. Mereka setuju melibatkan Sarekat Hijau Indonesia dalam pertemuan Global Green di Sao Paolo, Brazil, Mei 2008.

Mereka juga berkomitmen berbagi informasi dan data seputar transnational corporation (TNc) yang beroperasi di Indonesia, sekaligus membagi strategi politik melawan perusahaan-perusahaan internasional tersebut.

Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia Andreas Iswinarto menyambut baik komitmen Global Green membantu usaha perjuangan lingkungan di Indonesia. Menurut dia, antusiasme membantu Indonesia menunjukkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengemuka di dunia sehingga harus segera direspons. "Mereka mengakui masalah lingkungan di negara berkembang tidak lepas dari utang ekologi eksploitasi negara industri yang belum ‘dibayar', bahkan sejak zaman kolonial," ujarnya.

Peran politik partai hijau di beberapa negara Eropa dan Australia dalam mempengaruhi penetuan kebijakan negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Menguasai 15 persen suara di parlemen Jerman dan 7 persen suara di parleman Australia, partai hijau kerap menempatkan diri sebagai partai oposisi melawan kebijakan negara yang tidak pro-lingkungan dan tidak berkeadilan sosial. (E1)
Sumber: http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=...
©2007 VHRmedia.com

Pandangan Politik SAREKAT HIJAU INDONESIA tentang Pemanasan Global

Ketimpangan sosial ekonomi global

Kami memandang bahwa krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Ini adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.

Secara umum sebagian besar penduduk negara –negara kaya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.

Penjajahan Baru

Kami memandang bahwa negara-negara industri maju/utara terutama Amerika Serikat yang hingga hari ini menolak meratifikasi Kyoto Protokol adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pemanasan global. Sikap keras kepala untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar bebas dan pengagungan gaya hidup yang konsumtif adalah sebuah tindakan pengingkaran terhadap tanggung jawab tersebut. Sesungguhnya merekalah yang berhutang kepada negara-negara korban penghisapan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Alih-alih mengakui hutang sosial dan ekologis ini mereka menggunakan instrumen bantuan dan hutang luar negeri serta investasi untuk melakukan kontrol, penaklukan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara selatan. Pengingkaran tersebut diperkuat dengan memberikan keleluasan dan perlindungan kepada korporasi-korporasi trans/multi-nasional untuk menjalankan bisnis dan akumulasi keuntungan yang tak terbatas. Kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasan ekonomi-ekonomi negara-negara. Kedaulatan suatu negara atas kuasa politik dan ekonomi nasional semakin melemah. Negara yang bersifat kesatuan sosial menjadi kesatuan ekonomi belaka.

Kami memandang ketidakadilan sosial-ekonomi di tingkat global adalah akar masalah dan masalah pokok yang harus diselesaikan di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai representasi negara-negara yang berdaulat. Pemanasan global sesungguhnya hanyalah salah satu gejala sekaligus peringatan akan mendesaknya perombakan tatanan sosial dan ekonomi.

Memulai titik balik

Kami menegaskan bahwa negara-negara selatan harus menyatukan kekuatan untuk menggugat tanggung jawab negara-negara utara untuk membayar hutang sosial ekologis mereka.Negara-negara selatan harus pula membangun inisiatif-inisiatif perombakan tatanan sosial ekonomi global yang tidak adil.
Negara-negara selatan harus berhenti berebut 'proyek pemanasan global' atau keuntungan ekonomi jangka pendek dari perdagangan karbon. Sudah saatnya kita meninggalkan investasi yang tidak etis dan anti-ekologi, yang saat ini didominasi oleh korporasi dengan dukungan negara-negara utara dan negara-negara kaya baru. Kita harus berhenti merampas akses rakyat atas sumber-sumber agraria, tidak melanggengkan komoditi buruh murah dan menolak transfer teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Bergerak Bersama

Kami menegaskan bahwa rakyat di berbagai belahan dunia harus terus menerus menguatkan perlawanan untuk merebut kembali ruang-ruang politik dan kuasa politik dari cengkeraman kepentingan korporasi. Kedaulatan rakyat atas ruang hidup harus dipulihkan. Demokrasi demi tegaknya keadilan lingkungan dan sosial adalah cita-cita luhur gerakan politik hijau.

Sarekat Hijau Indonesia sebagai cikal bakal partai hijau di Indonesia menegaskan perlu adanya solidaritas, penguatan kekuatan-kekuatan hijau di dunia untuk memperbaiki kualitas hidup warga dunia.

Bali, 10 Desember 2007
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia


baca juga IRONI COP 13 Tentang Pemanasan Global