Maklumat Kebangkitan Nasional

Jalan Baru, Jalannya Siapa? Indonesia Baru, Indonesia yang Mana?

Orasi politik sekjen Sarekat Hijau Indonesia di acara Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Walhi pada tanggal 28 Januari 2008.
(diantaranya di deklarasikan oleh Chalid Muhammad (WALHI); Usman Hamid (Kontras); Hendri Saragih (FSPI); Salma Safitri (Solidaritas Perempuan) Hendri Saparini, Ray Rangkuti; Yudi Latif (akademisi Paramadina); Hilmar Farid (aktifis buruh); Arif Satria (Akedemisi IPB); Siti Maemunah (JATAM),; Patra M Zen; Kusfiardi (KAU); Nurkholis (LBH); Wahyu Susilo (INFID); Romo Mudji Sutrisno (Rohaniawan); Asmara Nababan; Jhonson Panjaitan (PBHI); Rafendi Djamin; Happy Salma (artis); Butet Kertaredjasa (aktor), Agung Putri (Elsam), Hendro Sangkoyo, Franky Sahilatua (seniman), Slamet Daroyni (Walhi)dll)


Jalan Baru, Jalannya Siapa? Indonesia Baru, Indonesia yang Mana?


Sebelum memulai orasi politik ini saya hendak memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Ibu Werima dari Soroako (berlawan terhadap Inco dan penguasa sejak kanak-kanak), kawan-kawan dari Porong (berlawan terhadap Lapindo dan Penguasa), dan kawan-kawan dari Rinjani yang melalui testimoni telah mengajarkan kepada kami untuk kembali menjadi manusia yang bermartabat…..
(sebelumnya saudara-saudara dari soroako, porong, dan rinjani ini menyampaikan pandangannya di forum)

Secara khusus kepada Ibu Werima saya sampaikan rasa sayang saya, karena bagi saya ibu menjadi perlambang kehidupan. Pemberi hidup, pemelihara hidup. Juga adalah ibu pertiwi yang menegakan rumah Indonesia dan menyusui anak-anak negeri ini…..

……hiduplah Indonesia Raya
(dinyanyikan..)

Selamat siang saudara-saudara, salam sejahtera, dan tegaklah Indonesia Raya.


Tetapi awas, waspadalah dan jangan pernah lupa saudara-saudara, patrikan di benakmu kita tidak akan tertipu Indonesia Raya, yang dilantunkan hari-hari ini didalam acara-acara seremonial penuh gincu di kantor-kantor pemerintahan, wakil rakyat atau peradilan.

Saya menegaskan ini adalah Indonesia Raya yang menggelora , ditengah kepal-kepal tangan kaum tani, nelayan, buruh, miskin kota, pemuda, kaum perempuan yang tiada henti dan terus menerus memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Menegakan harkat dan martabat dirinya. Menolak miskin, menolak tunduk, menolak takluk, menolak dijajah

Dan sesungguhnya kepal-kepal tangan itu adalah pernyataan sikap, penegasan dan pengukuhan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang menggadaikan negeri ini, penguasa yang menjual negeri ini. Penguasa yang sesungguhnya menjual harkat dan martabat dirinya. Dan sesungguhnya mereka sampah yang harus disingkirkan.

Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.

Sepi…..


Saudara-saudara,
Beberapa bulan terakhir kita membaca begitu bisingnya lalu lintas pemberitaan, dan pada akhirnya lalu lalang selebriti dan kalangan elit perkotaan yang mendengung-dengung JALAN BARU tentang kebangkitan Indonesia.. Sebut saja Ikrar Kaum Muda atau sebut saja Jalan Baru – Pemimpin Baru atau sebut saja gagasan Restorasi Indonesia. Atau acara hari ini Deklarasi Untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.


Walau saya menyambut dengan gembira (dan sejujurnya saya juga bagian dari itu) kebangkitan kalangan kelas menengah yang sdar dan terbangunkan ini

Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..

Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, airmata dan darah untuk menentang dan menolak tunduk terhadap dominasi negara, pasar atau korporasi maupun persekutuan kotor keduanya yang melahirkan penindasan dan penghisapan.

Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..

Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan kedaulatan rakyat atas bumi, air, udara dan kekayaan sosial ekonomi yang dikandungnya.

Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..

Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan penghargaan terhadap bumi, air, udara dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi ruang kelangsungan hidup rakyat.


Sungguhkah kita, beranikah kita menegaskan bahwa sejatinya RAKYAT ADALAH KEKUATAN UTAMA JALAN BARU. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen Massa Rakyat adalah kekuatan utama jalan baru. Murba, kromo, wong cilik, proletar, marhaen, massa rakyat yang BERHIMPUN, GEGAP GEMBITA, GEMURUH, MENGGELEDAK dan BERGULUNG-GULUNG menegakkan rumah INDONESIA RAYA.

Sesungguhnya beranikah kita mengatakan bahwa perjuangan rakyat semesta adalah keniscayaan untuk lahirnya kembali Indonesia Raya, Indonesia Baru yang bermartabat. Singkirkan keraguan untuk menempatkan rakyat sebagai pilar dan kekuatan utama.


Saudara-saudara ketika saya mengatakan kepal-kepal tangan janganlah menjadi cemas dan takut dengan gelombang massa rakyat, tetapi adalah tangan-tangan yang sama siap bertaut erat dengan tangan-tangan lain, tangan-tangan yang siap berjabat tangan dan tangan-tangan yang siap berkeringat bekerja membangun Indonesia Raya, menentukan nasibnya sendiri.

Karena itu kita sebagai bagian rakyat Indonesia yang menolak tunduk harus mempersenjatai diri dengan 4 hal.

Pertama, kepercayaan diri dan persaudaraan orang-orang merdeka
Kedua, organisasi
Ketiga, cita-cita politik bersama
Keempat, kepemimpinan.



Saudara-saudara
Di dalam derap perjuangan hidup sehari-hari kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda dan mayoritas rakyat di pelosok negeri, perjuangan menegakkan harkat dan martabat manusia menjadi nyata dan hidup.

Inilah makna perjuangan yang sejati yang menjadi dasar perumusan serta batu fondasi Negara Indonesia seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi.

“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Ini adalah kontrak sosial, ini adalah surat hutang negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kembali ke pada tali mandat dan kontrak sosial 17 Agustus 1945 ini bukanlah perjalanan kepada paham dan semangat kebangsaan sempit, tetapi ini adalah bagian yang terpisahkan dari perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat semua manusia di semua negeri.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pun menegaskan “Semua rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya”.


Ketika kita berbicara Jalan Baru, Indonesia Baru, sebenarnya kita akan menemukan bahwa perjalanan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang asing, jauh, diawang-awang tetapi kita memulai dengan kembali ke jiwa konstitusi seperti tertuang dalam pembukaan konstitusi kita.

‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa……

Kita inginkan merdeka di bidang politik dan merdeka di bidang ekonomi….

Mari kita usah ragu untuk mengibarkan kembali panji-panji MERDEKA 100% yang pernah di acungkan oleh Front Persatuan, oleh Tan Malaka dan Jenderal Sudriman.


Ada jutaan kepal-kepal tangan yang mengacung ke angkasa…..

Tetapi ratusan juta rakyat negeri ini sesungguhnya mengepalkan tangan di dada menyimpan amarah mereka sendiri, di dalam sepi…..


Karena tugas sejarah kita untuk menyatukan kepal-kepal tangan di angkasa itu, dan membangkitkan kesadaran, kepercayaan diri kepal-kepal tangan yang sepi sendiri dan mempersenjatai mereka dengan organisasi dan cita-cita politik bersama. Mulailah dengan cita-cita politik, kembali ke jiwa konstitusi kita. Dasar berdiri dan tegaknya rumah Indonesia Raya. Dari sanalah kita merumuskan kapal Indonesia yang jaya mengarungi samudra yang penuh gejolak hari ini.

Patrikan ini di kepala kita. Sesunguhnya tak perlu jauh-jauh, cita-cita politik adalah apa yang dipikirkan, dirasa dan diperjuangkan oleh kaum kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen dan massa rakyat

Saya ingin menutup orasi politik ini dengan menjumpai Lao Tzu dan de Mello


Kau kira bagaimana saya, Chalid Muhammad, Rizal Ramli, Yudi Latif, Ray Rangkuti, kalangan intelektual, elit perkotaan, kelas menengah yang sadar dan terbangunkan, TERHUBUNG dengan masyarakat di Soroako, Porong, Rinjani dan di tempat manapun penindasan di hadapi dengan keteguhan perlawanan massa Rakyat.



Boneka Garam

Sebuah boneka garam
berjalan beribu-ribu kilometer
menjelajahi daratan sampai akhirnya
ia tiba di tepi laut

Ia amat terpesona oleh pemandangan baru,
massa yang bergerak-gerak,
berbeda dengan segala sesuatu
yang pernah ia lihat sebelumnya

Siapakah kau?” tanya boneka garam kepada laut

Sambil tersenyum laut menjawab:
“Masuk dan lihatlah!”

Maka boneka garam itu menceburkan diri ke laut.
Semakin jauh masuk ke dalam laut,
ia semakin larut,
Sampai hanya tinggal segumpal kecil saja.
Sebelum gumpalan terakhir larut,
boneka itu berteriak bahagia:
“Sekarang aku tahu, siapakah aku!.

Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional, Ikrar Kaum Muda, Jalan Baru Pemimpin Baru apakah akan tinggal sebagai bongkah-bongkah garam, boneka garam atau akan melebur di lautan luas.


Lantas siapakah Pemimpin itu?!!!! Kalian itukah……? Mari menjumpai Lao Tzu.


Berjalanlah bersama rakyat
Tinggal bersama mereka
Belajar dari mereka
Cintailah mereka
Mulailah dengan apa yang mereka ketahui
Membangunlah dari apa yang mereka miliki
Hanya dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik
Ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan tercapai
Rakyat akan berkata
Kita telah melakukannya sendiri
(Lao Tzu)

Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.

Hingar bingar……


Saudara-saudara pada akhirnya saya harus mengatakan perjuangan ini haruslah dilandaskan panggilan sejati setiap manusia, untuk menemukan panggilan hidupnya untuk membangun kehidupan dengan dasar kasih dan hanya kasih.

Salam DAMAI untuk kita semua orang-orang merdeka, orang-orang yang tetap menjaga asa menolak tunduk dan terus berlawan.

INILAH BUMI MANUSIA, DIMANA KEBANGKITAN INDONESIA SEGERA MENJADI NYATA.


…….hiduplah Indonesia Raya…. (dinyanyikan)



Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia



Maklumat Kebangkitan Nasional : Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia

(Catt: Maklumat ini dibacakan secara bersama para aktifis HAM dan lingkungan, masyarakat, di saksikan kurang lebih 300 orang, di Pusat Perfilm-an Haji Usmar Ismail, Kuningan, Maklumat ini dijadikan sebagai Deklarasi dalam momentum sejarah : 100 Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) "Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia").

Jakarta, 28 Januari 2008

Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berulangnya bencana ekologis berupa banjir, longsor, gelombang-pasang, kekeringan, gagal tanam, gagal panen, kebakaran hutan, kelaparan dan busung lapar yang terus menimpa bangsa ini. Tercatat sembilan bulan dalam setahun Indonesia menguras sumberdayanya untuk mengurus bencana. Sungguh sebuah ironi dari suatu kesalahan sistematik negara dalam melakukan pengurusan alam yang telah berlangsung lama.

Kami sangat menyesalkan kegagalan pengurus negara pada semua tingkatan dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pengurus negara juga gagal melindungi secara menyeluruh lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat dari keserakahan dan kuasa korporasi, dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara utara, serta kepentingan elit politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dipandu prinsip “jual murah, jual cepat dan jual habis” beraikbat pada kehancuran lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak azasi manusia. Lilitan utang, korupsi dan makin menipisnya sumberdaya alam mendorong negara dan bangsa ke ambang kebangkrutan.

Tetapi kami tidak pernah larut dalam keprihatinan. Kehendak untuk bangkit sebagai bangsa akan terus kami kobarkan. Kemandirian, solidaritas dan soliditas rakyat akan terus kami bangun. Momentun 100 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan politik serta bencana ekologis yang akit, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, bermartabat serta bebas dari segala bentuk penjajahan.

”Saatnya bangkit dan berbuat, Untuk bumi ini dan Indonesia!”

Global Green Berkomitmen Bantu Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim di Bali
Angga Haksoro Ardhi


VHRmedia.com, Nusa Dua - Krisis energi dunia timbul akibat ketidakadilan struktur dan mekanisme ekonomi politik negara-negara industri yang mengeksploitasi negara berkembang. Monopoli akses ekonomi dan tidak meratanya distribusi keuntungan oleh negara industri merupakan penyebab krisis energi dunia yang berujung pada masalah lingkungan. Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Sarekat Hijau Indonesia dengan beberapa anggota Global Green di Inna Putri Bali Hotel, kawasan Nusa Dua Bali, Senin (10/12).

Anggota Australian Green Party Christie Mile mengatakan, perlawanan masyarakat sipil menentang ketidakadilan ekologi oleh perusahaan-perusahaan tambang juga terjadi di Australia, sama seperti yang terjadi di Indonesia.

Ketidakadilan mekanisme distribusi keuntungan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara industri dan negara-negara berkembang menjadi penyebab utamakerusakan lingkungan. Negara industri mendapatkankeuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi tersebut. "Kami sadar, masalah ekonomi sosial global yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam," kata Christie Mile.

Dalam pertemuan itu Global Green yang beranggotakan 70 partai hijau dan organisasi lingkungan di 30 negara di dunia sepakat untuk membangun komitmen politik bersama membantu Indonesia memperjuangkan keadilan lingkungan. Mereka setuju melibatkan Sarekat Hijau Indonesia dalam pertemuan Global Green di Sao Paolo, Brazil, Mei 2008.

Mereka juga berkomitmen berbagi informasi dan data seputar transnational corporation (TNc) yang beroperasi di Indonesia, sekaligus membagi strategi politik melawan perusahaan-perusahaan internasional tersebut.

Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia Andreas Iswinarto menyambut baik komitmen Global Green membantu usaha perjuangan lingkungan di Indonesia. Menurut dia, antusiasme membantu Indonesia menunjukkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengemuka di dunia sehingga harus segera direspons. "Mereka mengakui masalah lingkungan di negara berkembang tidak lepas dari utang ekologi eksploitasi negara industri yang belum ‘dibayar', bahkan sejak zaman kolonial," ujarnya.

Peran politik partai hijau di beberapa negara Eropa dan Australia dalam mempengaruhi penetuan kebijakan negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Menguasai 15 persen suara di parlemen Jerman dan 7 persen suara di parleman Australia, partai hijau kerap menempatkan diri sebagai partai oposisi melawan kebijakan negara yang tidak pro-lingkungan dan tidak berkeadilan sosial. (E1)
Sumber: http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=...
©2007 VHRmedia.com

Pandangan Politik SAREKAT HIJAU INDONESIA tentang Pemanasan Global

Ketimpangan sosial ekonomi global

Kami memandang bahwa krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Ini adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.

Secara umum sebagian besar penduduk negara –negara kaya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.

Penjajahan Baru

Kami memandang bahwa negara-negara industri maju/utara terutama Amerika Serikat yang hingga hari ini menolak meratifikasi Kyoto Protokol adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pemanasan global. Sikap keras kepala untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar bebas dan pengagungan gaya hidup yang konsumtif adalah sebuah tindakan pengingkaran terhadap tanggung jawab tersebut. Sesungguhnya merekalah yang berhutang kepada negara-negara korban penghisapan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Alih-alih mengakui hutang sosial dan ekologis ini mereka menggunakan instrumen bantuan dan hutang luar negeri serta investasi untuk melakukan kontrol, penaklukan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara selatan. Pengingkaran tersebut diperkuat dengan memberikan keleluasan dan perlindungan kepada korporasi-korporasi trans/multi-nasional untuk menjalankan bisnis dan akumulasi keuntungan yang tak terbatas. Kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasan ekonomi-ekonomi negara-negara. Kedaulatan suatu negara atas kuasa politik dan ekonomi nasional semakin melemah. Negara yang bersifat kesatuan sosial menjadi kesatuan ekonomi belaka.

Kami memandang ketidakadilan sosial-ekonomi di tingkat global adalah akar masalah dan masalah pokok yang harus diselesaikan di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai representasi negara-negara yang berdaulat. Pemanasan global sesungguhnya hanyalah salah satu gejala sekaligus peringatan akan mendesaknya perombakan tatanan sosial dan ekonomi.

Memulai titik balik

Kami menegaskan bahwa negara-negara selatan harus menyatukan kekuatan untuk menggugat tanggung jawab negara-negara utara untuk membayar hutang sosial ekologis mereka.Negara-negara selatan harus pula membangun inisiatif-inisiatif perombakan tatanan sosial ekonomi global yang tidak adil.
Negara-negara selatan harus berhenti berebut 'proyek pemanasan global' atau keuntungan ekonomi jangka pendek dari perdagangan karbon. Sudah saatnya kita meninggalkan investasi yang tidak etis dan anti-ekologi, yang saat ini didominasi oleh korporasi dengan dukungan negara-negara utara dan negara-negara kaya baru. Kita harus berhenti merampas akses rakyat atas sumber-sumber agraria, tidak melanggengkan komoditi buruh murah dan menolak transfer teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Bergerak Bersama

Kami menegaskan bahwa rakyat di berbagai belahan dunia harus terus menerus menguatkan perlawanan untuk merebut kembali ruang-ruang politik dan kuasa politik dari cengkeraman kepentingan korporasi. Kedaulatan rakyat atas ruang hidup harus dipulihkan. Demokrasi demi tegaknya keadilan lingkungan dan sosial adalah cita-cita luhur gerakan politik hijau.

Sarekat Hijau Indonesia sebagai cikal bakal partai hijau di Indonesia menegaskan perlu adanya solidaritas, penguatan kekuatan-kekuatan hijau di dunia untuk memperbaiki kualitas hidup warga dunia.

Bali, 10 Desember 2007
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia


baca juga IRONI COP 13 Tentang Pemanasan Global

MANIFESTO POLITIK HIJAU

Krisis berbangsa yang multidimensi telah meningkatkan ancaman dan terjadinya bencana lingkungan hidup serta langgengnya bahkan bertambah parahnya kemiskinan rakyat. Situasi ini merupakan akibat bekerjanya elit politik dan ekonomi atau kalangan oligarki politik (sistim politik yang dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja) yang korup. Bangsa ini sekaligus diperlakukan sebagai kuda tunggangan kekuatan ekonomi politik asing yang merampas kedaulatan negara dan rakyat. Rangkaian krisis ini telah mengarah kepada ancaman terhadap hak hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat atau mengarah kepada krisis keselamatan rakyat.

Gerakan masyarakat sipil dan gerakan rakyat walau berhasil memberi tekanan politik untuk menjatuhkan pemerintah otoriter dan fasis Soeharto, gagal untuk membangun tatanan politik dan ekonomi baru yang berdaulat dan berkeadilan. Kegagalan ini diantaranya diakibatkan oleh ketiadaan persatuan, platform (agenda) bersama, kepemimpinan dan konsolidasi di kalangan gerakan rakyat.

Sementara itu kekuatan elit politik dan ekonomi yang mewarisi watak penguasa sebelumnya, telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali dalam ruang-ruang politik (legislatif, yudikatif dan eksekutif) dan masyarakat sipil.
Keadaan ini lebih lanjut telah menghancurkan nilai-nilai kedaulatan dan keadilan intra dan antar generasi yang selanjutnya telah menciptakan pemiskinan rakyat. Kemerosotan kedaulatan ini ditandai dengan semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri baik di tataran negara hingga di tataran satuan-satuan politik yang terkecil. Kemudian kemerosotan nilai keadilan nampak dari adanya ketimpangan distribusi manfaat bahkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga merupakan potret global di mana terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati oleh segelintir orang ini dapat berlangsung karena penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Di sisi lain gaya hidup, pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan segelintir orang ini bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan karena eksploitasi yang membabibuta. Pola konsumsi berlebih ini telah menyebabkan munculnya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang berdimensi global.

Semua ini bisa terjadi karena keniscayaan motif keserakahan sebagai logika dasar sistim kapitalisme yang didorong akumulasi keuntungan sebesar mungkin dengan biaya semurah mungkin (bahan baku, tenaga kerja, modal keuangan, biaya pengelolaan limbah/lingkungan hidup, termasuk mengurangi persaingan, kebebasan memindahkan investasi dll).

Penghisapan ekonomi di satu sisi dan pengrusakan lingkungan hidup di sisi lain bahkan kini telah menyebabkan terjadi krisis atau ancaman terhadap keberlangsungan tatanan dan sumber-sumber kehidupan rakyat .
• Bergesernya penguasaan sumberdaya baik dari negara maupun rakyat kepada pemodal yang mengakibatkan negara dan rakyat tidak bisa melakukan proses produksi, menimbulkan ketimpangan sosial yang parah dan membelah rakyat menjadi kelompok yang memiliki daya beli dan yang tidak memiliki daya beli.
• Penguasaan dan kontrol atas tanah, alat produksi dan sumber-sumber kehidupan oleh elit ekonomi maupun politik menyebabkan rontoknya kemampuan produksi dan keswadayaan setempat dan akhirnya mendorong meningkatnya ketergantungan penduduk lokal dalam memenuhi kebutuhannya.
• Rontoknya modal sosial akibat lumpuhnya negara karena bekerjanya mesin-mesin kapitalisme global
• Bangkrutnya kelembagaan lokal yang menyebabkan rontoknya kemampuan meregulasi wilayah dan tata kehidupan sendiri.
• Kebutuhan dasar rakyat akan air, energi dan pangan tidak terpenuhi dalam kurun 10 tahun ke depan terutama di Jawa.
• Menyempitnya akses kepada pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas baik di perkotaan maupun perdesaan.
• Laju konsumsi yang tidak terkendali akibat konsumerisme dan tidak adanya regulasi mengarah pada kebangkrutan tata kehidupan.
• Meningkatnya kemiskinan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan fakta dan realita iklim serta peta kerawanan wilayah.
• Kelangkaan dan ketimpangan penguasaan air meningkatkan konflik dan kemiskinan di seluruh Indonesia.
• Penghancuran modal sosial karena pandemik penyakit menular dan penyakit metabolisme kronik akibat pencemaran dan kehancuran lingkungan hidup di Indonesia.
• Hilangnya hak rakyat atas lingkungan hidup yang berkeadilan.
Melihat potensi penghancuran ini, kedaulatan, keadilan serta ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup (ekologi) perlu kembali menjadi nilai-nilai utama dalam penentuan sistim pengaturan masyarakat secara keseluruhan dan memulai agenda bangsa untuk melawan penghisapan akibat penjajahan baru serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Tatanan baru ini haruslah mencakup 4 nilai utama ini :

Demokrasi Kerakyatan
Semua orang adalah makhluk politik. Perjuangan politik tidak hanya dilakukan di parlemen, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab dan tindakan politik tidak bisa serta merta direpresentasikan oleh parlemen atau perwakilan yang dipilih melalui pemilu, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan tindakan politik setiap hari dari seluruh masyarakat mulai dari lingkungan komunitas terkecil hingga lingkungan negara. Perjuangan mewujudkan demokrasi tidak hanya ditujukan untuk mendemokratiskan negara, tetapi mencakup pula penguatan otonomi masyarakat sipil untuk menggunakan kekuasaaan dan secara terus menerus mempengaruhi negara agar sungguh-sungguh menjadi representasi kepentingan rakyat. Demokrasi Kerakyatan juga harus terus menerus meningkatkan kapasitas kedaulatan orang per orang dan memprioritaskan pada kepentingan kelompok yang tersubordinasi.

Keadilan Sosial
Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.

Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi
Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.

Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

BERSATU BERSAREKAT BERLAWAN

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru, RAKYAT harus BERSATU, BERSAREKAT DAN BERLAWAN. Karena itu kami bertekad bulat untuk membangun basis massa dan alat perjuangan politik rakyat bernama SAREKAT HIJAU INDONESIA. Untuk membangun kekuatan politik rakyat, SAREKAT HIJAU akan mengarahkan perhatian utamanya pada penguatan gerakan massa kerakyatan atau komunitas dari bawah atas dasar kepentingan umum bersama.

SAREKAT HIJAU INDONESIA yang dibangun harus bertulangpunggungkan massa masif yang terdidik dan kritis, dengan kesadaran politik dan ideologi yang kuat.
Untuk itu SAREKAT HIJAU INDONESIA akan bekerja dalam siklus tiga kaki - didik, organisir, mobilisasi. Siklus ini harus dimulai dari wilayah kesatuan politik terkecil hingga wilayah kesatuan politik yang lebih besar. Percepatan pembangunan kekuatan politik ini akan didorong dan mengandalkan energi perlawanan yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten, untuk menemukan momentumnya di tingkat propinsi, region dan nasional.

SAREKAT HIJAU INDONESIA akan membangun front gerakan massa progresif untuk menguatkan perjuangan rakyat Indonesia yang berwatak pembebasan demokratik nasional.

Berwatak pembebasan demokratis karena perjuangan ini harus menumbangkan kekuatan politik-ekonomi yang dominan yang tidak demokratis dan menindas di dalam negeri di antaranya oligarki politik kekuasaan yang merupakan bentuk lanjutan dari feodalisme (di samping patriarki, sikap rasis, militerisme-premanisme, dll) sekaligus berwatak pembebasan nasional karena perjuangan ini harus menghancurkan politik, ekonomi, budaya penghisapan imperialisme.

Sarekat Hijau Indonesia : Embrio Partai Hijau Progresif Indonesia

Andreas Iswinarto
Sekjen
Sarekat Hijau Indonesia

Salah satu warisan politik rezim Orde Baru yang masih terus bertahan adalah fenomena ‘massa mengambang’. Tidak hanya itu kelompok pro demokrasi yang melabelkan dirinya progresif pun ternyata juga mengidap gejala serupa. Gerakan prodemokrasi yang paling vital juga masih merefleksikan politik masa mengambang yakni sebagai gerakan atau aktor demokrat yang mengambang pula. Dimana secara umum mereka terfragmentasi, tidak terorganisir dengan baik dan terisolasi dari masyarakat biasa. Tak heran kemudian karena persoalan tersebut dan pilihan strategi yang tidak tepat menyebabkan elit sukses membajak sebagian besar momentum transisi demokrasi dan mereka mengambil keuntungan darinya.


‘Demokrasi elit’ yang terus saja mengidap KKN dan meluaskannya hingga ketingkat lokal. Dalam bahasa Mochtar Pabotinggi dalam wawancara di Kompas bila pada masa lalu ‘orde Baru’ mengerucut dalam sosok Soeharto dan barisan penjilat dan kroni-kroninya, kini elite itu tersebar dalam diri soeharto-soeharto kecil yang bercokol di eksekutif, legislatif, yudikatif di pusat dan daerah yang secara sistematis menjarah dan merampok negeri.

Inilah kesimpulan yang diperoleh dan dilansir tim riset DEMOS yang dipimpin oleh AE. Priyono, Stanley Adi Prasetyo dan Olle Tornquist belum lama ini.


Penggulingan Soeharto

Studi dan riset yang dilakukan oleh DEMOS ini mencoba memetakan neraca dan aktor demokrasi dan mengkaji pilihan-pilihan demokrasi di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto. Kejatuhan yang terjadi akibat kombinasi anarki (krisis) keuangan global, intitusi domestik yang tidak berfungsi dan mahasiswa yang memberontak. Sesungguhnya bukan krisis keuangan maupun kapitalis internasional dan IMF yang menjatuhkan rejim Soeharto.

Krisis keuangan senyatanya hanya merupakan faktor pemicu yang cukup kuat. Jadi sementara Singapura, Muangthai, Korea dan bahkan Malaysia berhasil mengatasi masalah financial mereka dalam periode yang relatif singkat , permasalahan politik dan administrasi yang lebih mendasar dan berkepanjangan yang dialami Indonesia (yang mulai terlihat pada Juli 1996) mencegah terjadinya hal yang sama.

Baik aktor internasional, kekuatan oposisi di dalam pemerintah yang mengalami krisis ini, militer maupun bisnis tidak dapat mengambil inisiatif dan melangkah keluar dari kerangka kerja struktural dari rejim ini untuk mengisi kekosongan politik. Disamping itu kelompok pro-demokrasi berorientasi masyarakat sipil yang lemah pun tidak banyak membuat perbedaan. Jadi pada akhirnya, aktivis mahasiswa radikal (dengan dukungan berbagai kelompok pro-demokrasi) mempelopori munculnya perlawanan akibat frustasi dan menggantikan kurangnya demokrasi dalam gerakan dengan akar kerakyatan yang kuat. Akhirnya mahasiswa seperti halnya Ornop masyarakat sipil pendukung mereka berangsur hilang dalam waktu sekitar delapan bulan.

Tatanan pemerintah yang tersisa lebih mampu mengorganisasi ulang dirinya dan baeradaptasi dengan hak-hak dan institusi semi-demokratis yang dibangun dengan cepat daripada kelompok pro-demokrasi sendiri. Gerakan pro-demokrasi terbukti gagal memanfaatkan peluang atau berkah sistem politik yang lebih terbuka, perpecahan di kalangan musuh dan kemungkinan membangun aliansi. Di luar kemungkinan-kemungkinan baru itu, muncul pula masalah-masalah dalam panggalangan dukungan massa, memudarnya kesadaran umum dan tiadanya musuh yang nyata. Sayang sekali gerakan demokrasi belum mampu mengambil banyak keuntungan dari peluang-peluang baru itu.

Menurut Olle Pemilu 1999, pemilu pertama pasca Soeharto adalah pertama kalinya gerakan demokrasi tidak terrefleksi dalam pemilu. Demikian pula pada pemilu 2004 ini sulit melihat representasi aktivis atau aspirasi demokrasi yang sejati dan refleksi reformasi. Dalam waktu singkat mahasiswa kehilangan perannya segera setelah pemilu dijadikan agenda. Ornop segera pula kehilangan peran karena tidak bisa memobilisasi rakyat.

Walaupun Olle menyatakan pula ada tendensi dikalangan aktivis demokrasi, yang cenderung mengikuti rekomendasi solusi mainstream agar mereka meninggalkan politik , menyerahkan urusan politik pada elite, dan kembali melakukan kegiatan dalam masyarakat sipil. Dengan harapan akan ada sesuatu perubahan dari sana. Sayangnya solusi seperti itu, tidak banyak membuahkan hasil. Walaupun diakuinya gerakan pro-demokrasi masih tetap eksis dan mereka melakukan banyak hal yang bagus

Kesadaran Aktor Demokrasi

Gagasan mainstream inilah yang didorong dengan kuat oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB, UNDP dan bahkan World Bank. Gagasan yang menekankan membangun institusi-intitusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik pada elite dan pro-demokrasi kembali pada civil society. Lepas masih bertahannya politik massa mengambang warisan Soeharto, solusi mainstream yang didorong oleh lembaga-lembaga internasional (dengan gelontoran dananya yang menggiurkan), keterpurukan demokrasi di negeri ini adalah kesalahan gerakan pro-demokrasi sendiri.

Sepanjang gerakan pro-demokrasi terhegemoni ataupun memilih secara sadar untuk hanya bergerak dalam kawasan civil society maka mereka masuk dalam pilihan wilayah marginal dalam berpolitik. Selain itu Olle secara tajam melontarkan pertanyaan sarkatis “Sepanjang kerja mereka terutama dalam organisasi-organisasi non-pemerintah serta kelompok penekan ingin membuat perubahan dari belakang meja, tanpa ada keterkaitan dengan rakyat, apa yang bisa mereka lakukan? “. Dari pada melepaskan karakternya yang elitis dan keengganan membangun sayap gerakan sosial dan politik, dan mereka memilih tetap berada diluar dan melanjutkan tendensi anti negara dan anti politik mereka akan terus termarginalisasi dan menuai kegagalan.

Aktor demokrasi harus segera menentukan pilihan strategis apakah tetap bertahan dengan cara lama dengan strategi perjuangan masyarakat sipil secara terus menerus melawan negara dan politik, seperti ketika berada dibawah Soeharto, untuk secara demokratis membebaskan sedikit demi sedikit masyarakat pada umumnya dengan melakukan tindakan langsung sembari pelan-pelan membatasi dan melobi negara dan para politisi. Ataukah memberikan perhatian utama dalam mendukung organisasi yang terdiri dari orang-orang kelas bawah dan berdasar pada kepentingan yang sama, namun juga dalam kaitannya dengan negara dan politik, dan kemudian bersama mereka, selangkah demi selangkah, mencoba untuk mereformasi, mendemokratisasi dan menggunakan demokrasi.

Kearah Agenda Konsolidasi : Green Politic

Lepas dari kegagalan karena kelemahan gerakan dan ketidaktepatan strategi, riset demokrasi yang dilakukan DEMOS dengan melibatkan 500 responden aktor demokrasi masih menggambarkan kegigihan, optimisme yang kuat dan sikap belum menyerah aktor-aktor demokrasi dibawah walau sadar benar atas kegagalan-kegagalan yang dialami. Misal saja, sejumlah aktivis sependapat perlu adanya kaitan antara tingkat nasional dan lokal, dan untuk melawan despotisme yang terdesentralisasi dengan cara mendukung kapasitas masyarakat untuk melaksanakan demokrasi di tingkat dasar di kecamatan dan pedesaan. Sementara banyak yang mengemukkan pentingnya bekerja lebih dari ornop elitis dan kelompok-kelompok sipil yang terbatas dan membuka organisasi-organisasi berbasis keanggotaan dn upaya-upaya nyata untuk mendorong organisasi massa sesuai dengan konflik dasar, ide dan kepentingan, namun sepertinya belum ada yang mengimplementasikan ide tersebut secara jelas.

Selain itu ada kesadaran perlunya diberikan prioritas pada pengorganisasian konstituensi berbasis kepentingan dan organisasi massa atau bahkan membangun front perlawanan bahkan partai politik yang mengakar yang dibangun dengan model bawah atas melawan kecendrungan partai yang dibangun dengan model atas bawah. Bila telah ada kesadaran untuk menghancurkan sekat dan isolasi dan membangun tali mandat dengan konstituen, bagaimana dengan soal fragmentasi yang akut yang dihadapi gerakan pro-demokrasi?

Salah satu kesimpulan dari 13 kesimpulan kajian Demos adalah fakta tentang begitu banyak isu dan kepentingan namun hanya sedikit agenda dan visi komprehensif. Soal ini menjadi titik kritis untuk membangun kapasitas gerakan pro-demokrasi untuk menghadapi persoalan di wilayah politik, pemerintahan dan khususnya soal representasi dan keterwakilan rakyat dalam politik. Disimpulkan bahwa terdapat ketiadaan ideologi menyangkut bagaimana berbagai kepentingan dan isu itu harus diagregasikan dan kemudian digunakan untuk mempengaruhi pembuatan prioritas-prioritas kebijakan menyangkut pengaturan masyarakat secara keseluruhan.
Lepas dari itu riset ini menemukan mulai tumbuhnya agenda dan visi yang komprehensif dalam fenomena jejaring gerakan green politic. Ditemukan bahwa kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi, tampak berhubungan erat dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan partisipatoris - termasuk pengelolaan secara swadaya atas kehidupan sosial-ekonomi, pengelolaan sumberdaya kolektif/komunitas, maupun tuntutan perbaikan penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melawan privatisasi; juga gagasan-gagasan mengenai participatory budgeting.

Demos menyatakan kemudian bahwa semua ini bisa menjadi basis bagi agenda politik kiri-hijau yang lebih umum. Ini berseberangan dengan tidak adanya pertanda yang sama dalam agenda gerakan buruh yang lebih luas, dengan atau tanpa kepedulian kelas menengah liberal. Lepas dari sudah terbentuknya demokrasi prosedural menyangkut keberadaan lembaga-lembaga pemilu, amandeman konstitusi, legilatif, eksekutif, yudikatif namun perjalanan meraih demokrasi substansial masih jauh. Maka tidak bisa tidak kita harus semakin gigih melawan dengan kecerdasan dan imajinasi.


Sarekat Hijau Indonesia

Refleksi mendalam, kriti otokritik, dan kesadaran baru dari gerakan pro-dem dan gerakan sosial pada umumnya, secara khusus terjadi pula dilingkungan aktivis ornop lingkungan hidup (diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan aktivis rakyat yang mengusung isu keadilan ekologi atau kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, Setelah melalui proses pendiskusian yang panjang, proses assesmen, kolektif kerja ini menyapakati untuk mengkonsolidasikan diri dalam bentuk kepanitian kerja yang menyebut dirinya Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan (BP3OPK) untuk melakukan assesmen lebih lanjut, sosialisasi gagasan sayap politik dan konsolidasi aktor gerakan hijau, dan lebih jauh melakukan pendidikan kader kepemimpinan politik rakyat..

BP3OPK akhirnya merumuskan enam kesimpulan untuk pembangunan kekuatan politik alternatif.

Pertama, pasca reformasi 1998, kelompok pro-dem dan gerakan sosial 'progresif" gagal mendeterminasi arah pembangunan lingkungan hidup, sementara kekuasaan justru di bajak oleh kelompok-kelompok pro-status quo yang mendapat dukungan dari 'mayoritas rakyat' melalui mekanisme demokrasi liberal yang meninggalkan agenda-agenda dan kepentingan rakyat kebanyakan termasuk mengabaikan semua tuntutan masyarakat korban akibat otoritarianisme orba.

Kedua, transisi demokrasi justru lebih menjadi kuda tunggangan bagi kekuatan-kekuatan pro pasar bebas (kapitalisme neo-liberal), ketika kelompok pro perubahan tidak ada signifikansinya terhadap cita-cita demokrasi kerakyatan. Sebab Indonesia masih menjadi bangsa jajahan melalui sistim penjajahan baru oleh negara-negara industri maju, IFI, WTO, ADB serta TNC-MNC. Sehingga mengakibatkan kemiskinan dan bencana ekologi terus terjadi.

Ketiga, gerakan lingkungan hidup berada di jantung perlawanan atas penghisapan penjajahan baru (eksploitasi sumber-sumber kehidupan), dibutuhkan kekuatan dari blok politik anti imperialisme lainnya selain blok politik hijau (buruh, nasionalis, sosialis dll) yang menjadi kekuatan politik alternatif dengan garis ideologi yang kuat dan berbasiskan pada kekuatan massa kritis yang masif, terorganisir, terpimpin untuk mendobrak kebekuan politik yang terjadi.

Keempat, Ditengah sistim yang korup dan kotor yang masih terus berlangsung para elite kekuasaan oligarki ini berhasil menyesuaikan diri dengan sistim demorasi liberal, mengkonsolidasikan dan memperluas kekuatannya, dan nyaris berhasil memonopolisasi dan memanipulasi demokrasi sepenuhnya untuk kepentingan sendiri. Dimana mereka juga berhasil membajak proyek desentralisasi dan otonomi daerah untuk melakukan ekspansi ke tingkat lokal.

Kelima, Disisi lain mereka juga berkolaborasi dan membuka diri seluas-luas pada ekspansi dan intervensi kekuatan-kekuatan kapitalisme global (neo-liberal) dalam penataaan politik-ekonomi Indonesia. Tak pelak ini melanggengkan sistim penjajahan baru / neo-imperialisme oleh pemerintahan negara-negara industri maju, IMF, Bank Dunia, WTO serta TNC-MNC.

Keenam, karena itu tugas perjuangan rakyat Indonesia hari ini haruslah berwatak gerakan pembebasan demoratik nasional. Berwatak demokratis karena perjuangan ini harus menumbangkan kekuatan politik-ekonomi yang dominan yang tidak demokratis dan menindas didalam negeri diantaranya oligarki politik kekuasaan yang merupakan bentuk lanjutan dari feodalisme (disamping patriarkhi, sikap rasis, militerisme-premanisme, dll) sekaligus berwatak nasional karena perjuangan ini harus menghancurkan secara politik, ekonomi, budaya penghisapan imperialisme.

Selain simpulan diatas ada tiga opsi yang berkembang tentang pilihan melakukan politisasi gerakan hijau yakni pertama membangun partai hijau, kedua ,membangun ormas politik dan ketiga melakukan diaspora politik.

Akhirnya setelah berjalan selama lebih kurang satu setengah tahun BP3OPK melangsungkan Konggres Rakyat Indonesia (KRI) yang dihadiri oleh perwakilan dari 18 propinsi. Melalui KRI yang berlangsung pada tanggal 4-5 Juli 2007 disepakati untuk mendirikan ormas Sarekat Hijau Indonesia. Dimana dalam Garis Besar Programnya ditegaskan bahwa ormas ini ke depan akan menyiapkan pula lahirnya kendaraan politik alternatif, PARTAI POLITIK HIJAU.


AGENDA SHI

Ketika kami telah bersepakat untuk mendirikan Sarekat Hijau Indonesia sesungguhnya kerja-kerja utama kami tidaklah dimulai dari titik nol. Kerja-kerja yang pokok adalah konsolidasi dan penyatuan gagasan gerakan sosial menjadi gagasan gerakan politik disisi lain transformasi dari aktor gerakan sosial menjadi aktor gerakan politik. Tantangan sesungguhnya ada pada perubahan pola pikir dan pola tindak aktor pro-demokrasi. Disatu sisi menghancurkan sekat-sekat diantara elemen gerakan demokrasi, disisi lain menghilangkan kesenjangan antara elit di dalam gerakan politik baru ini dan actor akar rumput.


Pertama,
Agregasi Kepentingan dan Nilai serta Penyusunan Platform Politik dan Kebijakan Alternatif
(Kerangka Ideologi Alternatif untuk Menangkal Pragmatisme Politik)


JAWABAN KRISIS KESELAMATAN RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN SOSIAL

Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.

JAWABAN KRISIS RUANG HIDUP RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP (KEADILAN EKOLOGI)

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

JAWABAN KRISIS PRODUKTIFITAS RAKYAT, TEGAKAN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN SOSIAL-EKONOMI

Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat(sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.

Inilah kerangka dasar dan pijakan awal yang dirumuskan oleh Sarekat Hijau Indonesia untuk memulai proses penemuan ‘ideologi’ bersama yang bisa mengikat berbagai elemen gerakan pro demokrasi yang terfragmentasi. Sedang untuk mengatasi kesenjangan elit dan akar rumput, kami akan membangun proses belajar mulai dari tingkat kesatuan politik terkecil hingga agregasi ke tingkat kesatuan politik yang tertinggi. Inilah yang kemudian mengantar kami kepada kerangka dasar keempat dibawah ini


Kedua
Kerja Basis, Kaderisasi dan Partisipasi Politik
(Kerangka Demokrasi Internal dan Eksternal, Menangkal Oligarki dan Elitisme)


JAWABAN KRISIS POLITIK DAN KEKUASAAN, BANGUN ELAN DEMOKRASI KERAKYATAN

Semua orang adalah makhluk politik. Perjuangan politik tidak hanya dilakukan di parlemen, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab dan tindakan politik tidak bisa serta merta direpresentasikan oleh parlemen atau perwakilan yang dipilih melalui pemilu, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan tindakan politik setiap hari dari seluruh masyarakat mulai dari lingkungan komunitas terkecil hingga lingkungan negara. Perjuangan mewujudkan demokrasi tidak hanya ditujukan untuk mendemokratiskan negara, tetapi mencakup pula penguatan otonomi masyarakat sipil untuk menggunakan kekuasaaan dan secara terus menerus mempengaruhi negara agar sungguh-sungguh menjadi representasi kepentingan rakyat. Demokrasi Kerakyatan juga harus terus menerus meningkatkan kapasitas kedaulatan orang per orang dan memprioritaskan pada kepentingan kelompok yang tersubordinasi.
Untuk membangun kekuatan politik rakyat, SAREKAT HIJAU akan mengarahkan perhatian utamanya pada penguatan gerakan massa kerakyatan.
SAREKAT HIJAU INDONESIA yang dibangun harus bertulangpunggungkan kader massa masif yang terdidik dan kritis, dengan kesadaran politik dan ideologi yang kuat.
Untuk itu SAREKAT HIJAU INDONESIA akan bekerja dalam siklus tiga kaki - didik, organisir, mobilisasi. Siklus ini harus dimulai dari wilayah kesatuan politik terkecil hingga wilayah kesatuan politik yang lebih besar. Percepatan pembangunan kekuatan politik ini akan didorong dan mengandalkan energi perlawanan yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten, untuk menemukan momentumnya di tingkat propinsi, region dan nasional.

Ketiga,
Membangun Politik Anggaran yang Mandiri, Menangkal Money Politic dan Kendali Pemilik Modal

Sejak awal Sarekat Hijau Indonesia menetapkan kemandirian pendanaan ini sebagai hal yang mendesak dan mendasar. Artinya secara sadar salah satu uji keteguhan dan komitmen kader atau anggota adalah kesanggupannya untuk memberikan kontribusi dana bagi jalan organisasi. Selain harus ada integrasi antara pelaksanaan program politik dan program ekonomi. Program penguatan ekonomi kolektif di kalangan konstituen dan anggota sesungguhnya sekaligus sebagai program politik terpenting. Artinya kerja-kerja penguatan politik sekaligus merupakan program penguatan ekonomi anggota dan konstituen.


Pandangan Dasar Tentang Politik Indonesia dan Agenda 2009

Dalam penilaian kami sikap dan tugas politik mendesak gerakan rakyat termasuk di dalamnya adalah Sarekat Hijau Indonesia adalah melakukan delegitimasi dan penentangan terhadap oligarki kekuasaan dan partai-partai dominant. Inilah momentum pasang naiknya gerakan massa. Juga ini momentum pasang naiknya lahirnya idiom-idiom politik baru untuk keluar dari bunuh diri politik ekonomi negeri ini. Sehingga kerja-kerja mendesak adalah pembangunan pakta politik baru diantara elemen gerakan dengan membangun front politik arau blok politik baru. Pakta politik ini juga terbuka untuk membangun sinergi antara gerakan ekstra parlementer dan partai progresif yang bertarung di pemilu sepanjang mereka bersepakat dengan agenda menggoyang sistem dan deligitimasi sistem politik hari ini.

Pandangan ini didasari analisis bahwa rezim kekuasaan hari ini berada di dalam kebangkrutan karena menjadi sumber ancaman keselamatan rakyat dan menanamkan benih kehancuran negeri ini. Bahwa oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai politik yang ada hari ini. kepentingannya tunggal yakni mempertahan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk meperebutkan rente ekonomi dari penggadaian kekayaan alam negeri ini. Kalau pun ada pernentanganan dan sikap yang seolah-olah opisisi sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi.

Paket UU Politik yang baru saja diterbitkan pada galibnya adalah sarana untuk mempertahankan status quo dan menutup pintu kekuatan politik yang pro perubahan dan pro rakyat. Praktek ini sejalan dengan kebijakan partai-partai untuk menutup dan membatasi ruang gerak kekuatan pro perubahan di dalam tubuhnya.

Pembahasan paket UU Politik sangat kental nuansanya sebagai politik dagang sapi. Proses perdebatan yang terjadi pada akhirnya mengerucut kepada kepentingan untuk menjaga status quo dan kepentingan politik partai-partai yang ada, bukan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan terwakilinya kepentingan rakyat. Selain itu secara teknis masih nampak kuatnya kecenderungan untuk mempertahankan dominasi partai dalam menentukan wakil rakyat yang akan melaju ke parlemen. Disamping adanya dugaan masih kuatnya tendensi partai-partai politik untuk mendorong pilihan rakyat melalui pilihan tanda gambar partai bukan pada nama calon.

Hal ini sesungguhnya mengukuhkan pilihan kita untuk menyiapkan lahirnya kekuatan politik baru atau kendaraan dan partai kita sendiri. Konggres Rakyat Indonesia (pen dirian SHI) sudah secara eksplisit memberikan mandat untuk membangun partai. Oleh karena itu kita harus konsisten untuk mewujudkan pilihan politik kita ini. Untuk itu menjadi keharusan para pekerja inti Sarekat Hijau Indonesia yang ada di jajaran pengurus untuk sepenuhnya mengerahkan segala daya upayanya untuk mewujudkan pilihan politik kita ini. PP SHI berpandangan pengurus Sarekat Hijau Indonesia seyogyanya tidak merangkap sebagai pengurus Partai Politik dan menjadi calon Wakil Rakyat dari Partai Politik lain.

Sekali lagi kami memandang 2009 adalah momentum dan ajang untuk mendelegitimasi oligarki kekuasaan dan partai-partai dominan yang hanya mengabdi kepentingan elite dan menjadi antek-antek penjajahah gaya baru. Sekaligus momentum bagi SHI untuk mempropagandakan kemendesakan bagi lahirnya kekuatan politik baru yang progresif.

Studi Kasus Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat

Membaca Lapindo, Newmont, Freeport, RAPP,Ambisi PLTN Indonesia, PP 2/2008, rangkaian bencana ekologi sepanjang 5 tahun terakhir, dan privatisasi-liberalisasi
'penguasaan' asset2 alam/sumberdaya alam, COP 13 dengan politik dagang sapinya, tidakkah ini potensi pembesaran kesadaran, ledakan protes dan pembesaran gerakan lingkungan hidup.........


Mari Belajar dari Gerakan LH Amerika Serikat di masa gemilangnya. Ironinya inilah kandangnya Rezim Ekonomi-Politik yang menentang Protokol PBB soal perubahan iklim. Ya kedegilan Amerika Serikat (silah baca)

------------

Tercatat 1500 perguruan tinggi dan 10.000 sekolah ikut
terlibat dalam aksi unjuk rasa pada Hari Bumi. Selain
itu TIME melaporkan sekitar 20.000.000 orang turun
kejalan.


(disarikan dari buku Kirpatrick Sale Revolusi Hijau : Sebuah tinjauan historis-kritis gerakan lingkungan hidup di Amerika Serikat, Yayasan Obor Indonesia 1996)

Aliran dan Gelombang Gerakan Protes Baru

Dalam catatan TIME pada momentum Hari Bumi 22 April 1970 diperkirakan 20.000.000 orang turun kejalan. Paling tidak di New York saja diperkirakan ratusan ribu orang memadati jalan Fifth Evenue yang pada hari itu ditutup untuk lalu lintas umum dan puluhan ribu orang memadati Union Square.

Nelson salah satu senator yang menginisiasi peringatan Hari Bumi ini menyebutkan peristiwa ini sebagai : ... ledakan akar rumput yang sangat mencengangkan. Masyarakat umum sungguh peduli dan Hari Bumi menjadi kesempatan pertama sehingga mereka benar-benar dapat berpartisipasi dalam suatu demonstrasi yang meluas secara nasional, dan dengan itu menyampaikan pesan yang serius dan menatap kepada para politisi untuk bangkit dan berbuat sesuatu'.

Bahkan harian The New Republic menyebutkan : " bukan saja merupakan saluran bagi semangat anti perang yang frustasi seperti yang kita pikirkan" ... sebelum hari demonstrasi itu, para pemerhati lingkungan hidup telah dihimpun " sebagai pengerahan massa terbesar dari pelbagai aliansi, setelah Perang Salib" - akan tetapi lebih merupakan suatu peristiwa yang "menandai adanya kesadaran tinggi terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kediktatoran tehnologi,"dan ini merata di seluruh lapisan masyarakat.

Energi yang luar biasa ini merupakan perkawinan antara energi generasi pemrotes 60 an yang terkenal sebagai penentang perang Amerika di Vietnam dan gerakan lingkungan hidup lama yang mulai menemukan momentumnya. Generasi pemrotes ini menjadi basis dukungan yang esensial bagi gerakan lingkungan, yang bergabung dengan organisasi konservasionis model lama, mula-mula bergerak dalam riak-riak kecil, baru kemudian dalam gelombang-gelombang besar "Kami hanya duduk-duduk disini dan tiba-tiba mereka muncul sambil mengadakan kampanye dukungan dari rumah- kerumah', laporan seorang veteran dari National Wildlife Federation.

Para lulusan perguruan tinggi tahun 1960-an tidak saja mendukung dengan pengerahkan massa untuk demonstrasi-demonstrasi politik dan kegiatan-kegiatan anti-perusahaan yang mencemari lingkungan, tapi menyumbang sejumlah besar penulis, ahli hukum, ilmuwan dan pelbagai profesi lain dalam bidang hak-hak sipil, anti-perang, gerakan feminis dan gerakan buruh. Ini menyebabkan meningkatnya pengaruh generasi muda di sebagian besar organisasi, yang membentuk bukan saja gagasan-gagasan baru, demikian pula cara dan taktik baru, mulai dari metode inovasi pengadaan dana serta lobi-lobi di tingkat Konggres. Sampai dengan meruntuhkan papan reklame dan bentuk aksi lain yang disebut 'tindakan langsung' (direct action). Dalam hal pengerahan massa paling tidak tercatat 1500 perguruan tinggi dan 10.000 sekolah ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa pada Hari Bumi.

Generasi pemrotes dasawarsa 60-an merupakan minoritas yang jelas, tetapi generasi ini dapat menggaung dengan sangat kuat menembus masyarakat karena asumsi-asumsinya sendiri begitu menanatang, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam beberapa hal merupakan ketakutan dan kecemasan kalangan mayoritas juga.Tidak semua organisasi itu sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah lingkungan sampai akhir dekade 60-an, akan tetapi sikap membangkang mereka yang tidak kenal kompromi, tekadnya untuk
menantang secara non-violence kesepakatan-kesepakatan yang ada, sering sangat menjalar baik bagi kelompok-kelompok lingkungan arus utama, maupun untuk pelbagai kelompok aktivis ad-hoc yang bermunculan. Selain itu seluruh cara aksi politik- aksi duduk, demonstrasi, pawai protes pada waktu itu masih merupakan hal baru bagi Amerika.

Perkawinan antara keduanya itu juga mengakibatkan ledakan massa demonstran juga memicu terbentuknya sejumlah organisasi lingkungan baru yang sebagian lebih bersifat lokal bukan bersifat nasional. Selain itu, ketika tidak satu pun organisasi lama memiliki pengalaman dan keahlian -atau bahkan keinginan bersama-untuk bergerak bersama dengan cakupan luas terhadap isu polusi, sehingga gerakan dengan cakupan luas justru diprakarsai oleh sejumlah organisasi yang lebih kecil untuk menyalurkan aspirasi dan keprihatinan masyarakat.

Kepercayaan

Generasi pemrotes ini lahir pada waktu kegagalan-kegagalan masyarakat pertengahan abad ini semakin mendapat soroton, maka kesepakatan-kesepakatan yang tanpa kritik semasa tahun-tahun pemerintahan Eisenhower mulai diragukan dan ditinggalkan. Apapun sifat pelbagai kegagalan yang ada-perang Vietnam yang konyol, kekerasan di daerah perkotaan, pembunuhan dan hura-hara, devaluasi,inflasi- semua itu menunjukkan bahwa banyak dari sistem yang harus digugat. Bagi banyak aktivis lingkungan, ini berarti semakin tingginya kesadaran di kalangan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab- mulai dari salah urus pada tingkat federal sampai pada kurangnya perhatian di tingkat pemerintah lokal- dan sebagai pelayan bisnis yang nyata-nyata
merugikan lingkungan demi keuntungan perusahaan swasta.

Disisi lain di kalangan publik luas setelah memandang dengan kagum munculnya
'masyarakat makmur", mulai berhitung berapa harga yang harus untuk semua itu. Disekeliling masyarakat itu terlihat buah-buah dari apa yang disebut 'revolusi sintetis', plastik, bahan kimia, pestisida, detergen, pusat tenaga nuklir dan juga tampak bertebaran daerah atau kawasan pinggiran kota serta merebaknya gedung-gedung pencakar langit. Sekalipun demikian tidak muncul ketenangan dan kedamaian serta kehidupan harmonis seperti yang dijanjikan.

Yang lebih gawat lagi, bahwa semua kemanfaatan materi itu tampaknya harus dibayar mahal - penuh sesaknya kawasan perkotaan, semakin luasnya kawasan sub-urban, polusi udara dan kabut campur asap, sungai-sungai dibendung, penyakit kanker dan abu radioaktif yang berasal dari peledakan nuklir (suatu harga yang sering masuk dalam tayangan tv) - dan semua itu berlangsung makin gila saja yang nampaknya sudah di luar pengawasan yang efektif baik oleh organisasi bisnis sendiri yang mengambil keuntungan darinya, maupun oleh pemerintah yang semestinya mengaturnya.

Pada saat yang sama, suasana 'boom materi' pasca perang telah menghasilkan semakin tingginya jumlah tamatan universitas, karyawan kelas menengah yang tumbuh cepat menempati kawasan pinggiran kota agar mereka dapat kembali mendengarkan kicau burung di pagi hari dan menatap bintang di malam hari.

Mereka ini menginginkan - dan dapat membiayai- apa yang disebut oleh para ahli sosiologi 'kualitas hidup' bukan 'standar hidup' dalam arti tradisional : tambahan yang membuat hidup lebih nikmat setelah kebutuhan pokok, termasuk waktu senggang, hiburan diluar rumah, air dan udara yang bersih, keamanan dan kesehatan pribadi dan kebutuhan yang lebih besar akan lingkungan yang alami.

Kebangkitan Opini Massa

Ditengah mulai tumbuhnya kesadaran baru yang mulai matang muncul sebuah buku yang sangat fantantis yang ditulis oleh seorang akademisi yang sedang menjemput maut akibat kanker oleh pestisida yang menjadi bahan observasinya, sekaligus menjadi sumber inspirasi gerakan dan kesadaran tentang bahaya maut yang datang seiring meningkatnya kemakmuran. Akhir 1962 terbitlah Silent Spring dan didaftar sebagai salah satu buku yang paling laris selama 31 minggu dan terjual lebih dari 500.000 eksemplar. Yang menarik adalah fakta bahwa gerakan lingkungan - dalam arti yang aktif, vokal, merakyat dan berpengaruh - tidak ada sebelum Silent Spring terbit.Max Nicholson, kepala British Nature Conservancy dan seorang tokoh internasional menyebut Silent Spring “mungkin merupakan sumbangan paling besar dan paling efektif dalam membangkitkan opini umum dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekologi”.

Kebangkitan opini massa juga dipicu oleh kelompok media utama yang akhirnya menyadari seriusnya masalah lingkungan dan cakupan pemuatan berita serta isunya secara lambat namun pasti semakin mendapat tempat sepanjang dasawarsa itu, dan semakin meningkat lagi di awal tahun 1970-an dengan artikel-artikel halaman depan dan berita-berita utama di majalah Time, Fortune, Newsweek, Life, Look, The New York Times dan The Washington Post, semua itu mengambil model berita utama Newsweek yang berjudul "The Ravaged Environment' (Lingkungan yang Rusak)

Robert Heilbroner dari The New York Riview of Books dalam bulan April 1970 menyebutkan 'isu ekologi telah menjadi keprihatinan masyarakat luas". "Isu soal ekologi bukan saja yang terutama dan selalu penting, tapi. memang telah merupakan tantangan yang paling sukar dan paling berbahaya yang pernah dihadapi umat manusia" Bahwa tantangan itu telah diisolir dan bahkan telah mulai ditanggapi dengan jelas merupakan kinerja yang menjadi bukti bahwa sebuah revolusi sosial memang telah dimulai di Amerika. Titik puncaknya adalah dicanangkannya Hari Bumi dalam tahun 1970".

Kekalahan proyek bendungan Grand Canyon, dan diberlakukan Wilderness Preservation Systems (Sistem Kawasan hutan Lindung) dan kemudian pada akhir tahun 1968 National Wild and Scenic River Systems) yang diliput secara luas oleh media massa menandai suatu titik balik dalam sikap orang Amerika terhadap tanah, alam atau bagiannya yang terpenting bukan hanya untuk di eksploitasi dan dimanipulasi, tapi harus dilestarikan dan dilindungi, serta dicintai sebagai semama makluk hidup.

Kedua hal ini mewarnai perjalanan gerakan lingkungan hidup dan membangun optimisme publik untuk mempengaruhi lembaga sentral dalam hal ini pemerintah. Undang-undang yang terkait dengan upaya pelestarian hutan lindung rancangan telah diajukan oleh Wilderness Society untuk dipertimbangkan konggres pada akhir tahun 1950-an dan proses dengar pendapatnya telah dimulai tahun 1957 dengan mendapat perlawanan keras dari perusahaan-perusahaan swasta. Baru ketika awal tahun 1960 gerakan konservasi mulai menemukan semangat baru dan cara baru untuk menentang pemerintah yang bersikeras. Baru pada tahun 1963 rancangan undang-undang ini harus diputuskan melalui pemilihan suara dan di Senat pada tahun 1964. Ternyata UU ini diterima dengan suar mutlak, ditandatangani dan mulai berlaku 9 September 1964. 25 tahun setelah UU ini diberlakukan, kawasan hutan lindung meningkat dari 9,1 juta acre menjadi lebih dari 90 juta acre.

Selain pada dasawarsa ini muncul resistensi yang sangat kuat atas rencana pembangunan Bendungan grand Canyon. Hal ini tak lepas dari peran David Brower dari Sierra Club yang mulai melakukan strategi baru dan kelompok pendukung baru. Dari jerih payahnya itu perjuangan mencapai kemenangannya. Surat dan telegram protes membanjiri kantor anggota Konggres, dan ribuan orang melakukan percakapan telpon untuk memprotes, dan tidak terhitung artikel yang muncul pada meida massa nasional dengan nada yang sama serta terbentuknya pelbagai kelompok masyarakat (protes) ditingkat akar rumput untuk mempertahanakan kelanjutan tekanan tersebut.

Belum lagi banyak kasus bencana lingkungan (polusi) yang membangkitkan kecemasan publik tercatat pada dasawarsa itu muncul bencana 80 orang meninggal di New York City selama 'pergantian udara" dalam musim panas tahun 1966, kapal Torrey Canyon karam dan menumpahkan 117.000 ton minyak mentah ke selat Inggris pada maret 1967, sebuah anjungan minyak lepas pantai dekat Santa Barbara, california membocorkan berjuta-juta galon minyak mentah ke sepanjang pantai California dalam bulan Januari dan februari 1969, sungai Cuyahoga dekat Cleveland tiba-tiba terbakar dan Danau Erie yang berdekatan dinyatakan sebagai 'sebuah lobang yang mati tenggelam' sebagai akibat sampah dan limbah kimia dalam musim panas tahun 1969

Para aktivis kampus, yang pada saat itu sedang berada di puncak kampanye anti perang, dengan antusias bersatu untuk mencari dan meneliti keterkaitan antara lembaga-lembaga yang mendukung campur tangan militer pada satu pihak dan polusi bahan kimiawi di pihak lain.

Efek
Tentang fenomena gerakan sosial baru ini Kirkpatrick Sale mencatat bahwa jarang sekali ada suatu gerakan yang dalam tempo sesingkat itu memperoleh dukungan luas masyarakat, dan menjadi bagian menentukan dalam kampanye politik sampai agenda rapat legislatif atau memberikan dampak regulatoris dan legislatif yang luar biasa, menghasilkan sedemikian banyak organisasi aktif atau menjadi terpatri dalam suatu kebudayaan ; benar-benar Revolusi Hijau. Namun demikian sebagai catatan setelah periode 60-70-an gerakan lingkungan hidup mendapatkan perlawanan keras dari Presiden Reagan sebagai dedengkot neo-liberalisme.

Dukungan yang ditanam di tahun 60-70 an telah menemukan panenan yang luar biasa. Menurut sebuah Survey 1990 menunjukkan : 74% responden menganggap perlindungan lingkungan adalah mutlak sehingga standar ambang batas tidak boleh ditentukan terlalu longgar (1981 baru 45% persen yang menyatakan demikian) Survey lain menunjukkan bahwa 76% rakyat Amerika menyatakan sebagai pemerhati lingkungan hidup dan lebih dari separuhnya telah menyumbang untuk organisasi lingkungan hidup. Serta 80% rakyat AS mendukung tujuan organisasi lingkungan.

Selain itu Resources Guide to Environmental Organizations menyebutkan 14 juta orang (satu banding tujuh orang dewasa) di Amerika menjadi anggota organisasi lingkungan hidup dibandingkan pada awal 70-an baru mencapai sekitar 300.000 orang. Sedangkan organisasi lingkungan bertumbuh dari beberapa ratus pada awal tahun 70 menjadi 3000 organisasi diakhir tahun 70an

Lepas dari keberhasilan itu pada akhir bukunya Kirkpatrick Sale melontarkan kritik terhadap gerakan lingkungan hidup di AS. Ia mengatakan selain perselisihan dan pertentangan di kalangan sendiri, gerakan lingkungan masih harus mencari cara untuk mempengaruhi inti kepuasan publik Amerika, atau menghindari pemberian tugas yang cuma berada pada tepi-tepi kehidupan politik, sehingga gerakan lingkungan itu sendiri diremehkan, atau bahkan ditekan. Dan semakin gerakan lingkungan itu mempertanyakan nilai-nilai utama dari sistem Amerika dibalik krisis-krisis lingkungan (liberalisme, kapitalisme catatan saya) itu atau mempertanyakan peradaban, diatas mana gerakan lingkungan itu berada, maka gerakan itu akan semakin mendapatkan perlawanan, kalau bukan untuk jangka panjang pasti dalam jangka pendek.


Baca pula SERANG DI TEMPAT YANG MEMATIKAN Strategi-Taktik Untuk Gerakan Lingkungan Hidup Radikal



KERANGKA TEORI SEDERHANA TTG GERAKAN SOSIAL

Jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan kayakinan : engkau akan hancur!
(Wiji Thukul : Tembok dan Bunga)

Perang gerilya tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, perang gerilya hanyalah untuk memeras darah musuh. Kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang yang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan offensif dan hanya ofensiflah yang dapat menaklukan musuh. (AH Nasution)


Indikasi awal untuk menangkap gejala gerakan sosial menurut John Lofland (Protes; Insist Press 2003) adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik dan ditandai oleh kualitas "aliran" atau "gelombang". Dalam prakteknya suatu gerakan sosial dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, bertambahnya jumlah anggota pada suatu organisasi gerakan dan semakin banyaknya aksi kekerasan atau protes terencana dan tak terencana.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah, pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati kurun waktu itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses 'cooled down'. Kedua, banyak organisasi kekerasan atau protes yang berubah menjadi gerakan sosial atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan yang disebut diatas. Organisasi-organisasi ini selalu
berupaya menciptakan gerakan sosial - atau jika organisasinya memiliki teori operasi yang berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalisme) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan jahat, atau kedua hal tersebut, serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral. Kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan.

Lebih lanjut dapat dirumuskan bahwa sebuah gerakan sosial terdiri dari
1. Lahirnya kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara independen
2. Bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana dan tak terencana (terutama kumpulan) secara cepat
3. Kebangkitan opini massa
4. Semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral
5. Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur dari lembaga-lembaga sentral.

Gelombang dan aliran ini analoginya dapat di temukan dalam salah satu petikan puisi Wiji Thukul Tembok dan Bunga pada awal tulisan ini. Gerakan pinggiran, gerakan awalan, embrio gerakan memulai dengan menebarkan biji-biji di tembok (lembaga sentral : pemerintah, militer, polisi atau dalam bentuk sistem-struktur sosial dominan). Hingga kemudian gerakan tersebut menemukan momentum bersama ketika biji-biji itu tumbuh bersama dan menghancurkan tembok tersebut.

Atau meminjam teori gerilyanya AH Nasution bahwa embrio gerakan adalah sekelompok gerilya yang bekerja secara 'hit and run' dengan tujuan memeras tenaga musuh bukan kemenangan yang hakekatnya bergerak dalam front tertutup, terbatas dan sporadis. Dimana kemenangan hanya dapat diraih ketika momentumnya tiba, ketika ofensif dilakukan secara terbuka oleh tentara reguler atau oleh perlawanan semesta rakyat dan tentara.

Selain itu 5 gejala gerakan sosial seperti disebutkan oleh Lofland, pemahaman tentang gerakan sosial dapat diturunkan lebih jauh kedalam tujuh pertanyaan pokok tentang Gerakan Sosial. Ke 7 pertanyaan pokok merupakan indikator yang praktis untuk menganalisis gerakan sosial sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi pelaku gerakan sosial untuk 'merancang' atau paling tidak memicu gerakan sosial

1.Kepercayaan : hal-hal yang dianggap benar (ideologi, doktrin,pandangan, harapan, kerangka berpikir, wawasan, perspektif.)
- realitas apa yang mereka tuntut/pertentangkan
- siapa yang dianggap lawan dan siapa yang diteladani
- perubahan secara total atau parsial
- pada tingkatan individual atau 'supra individual' (politik, ekonomi,
budaya)

2. Organisasi : cara bagaimana orang-orang yang mempunyai 'pandangan' yang s
ama,
diatur/diarahkan untuk mencapai tujuan.
- bagaimana orang-orang diorganisir/cara-cara mengorganisir
- bagaimana proses pengambilan keputusan (sentralistik/desentralistik)
- adakah pembagian kerja di organisasi gerakan
- cara memelihara orang-orang tetap melaksanakan tugasnya
- cara-cara memperoleh dana dari gerakan
- organisasi bersifat sementara atau permanen

3. Sebab-sebab : variabel-variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial
- bagaimana gerakan sosial dimulai/dibentuk
- kapan gerakan itu dibentuk
- mengapa gerakan itu muncul

Secara teoritik ada 17 variabel yang berpengaruh, yaitu:
a. perubahan dan ketimpangan sosial
b. kesempatan politik
c. campurtangan negara terhadapkehidupan warga
d. kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
e. konsentrasi geografis
f. identitas kolektif
g. solidaritas antar kelompok
h. krisis kekuasaan
i. melemahnya kontrol kelompok yang dominan
j. pemfokusan krisis
k. sinergi gelombang warga negara (penduduk)
l. adanya pemimpin
m. jaringan komunikasi
n. integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
o. adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
p. kemampuan mempersatukan

4. Keikutsertaan : keanggotaan dalam arti yang paling lemah sampai yang paling kuat
- mengapa orang ikut dalam gerakan
- sampai seberapa jauh keterlibatnanya dalam organisasi
- siapa yang menjadi pendukung gerakan
- bagaimana mensosialisasikan gerakan kepada pengikutnya

5. Strategi : cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan
- usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan
- apada tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan
- dalam mencapai tujuan itu, lebih menekankan pada perubahan
institusi-institusi sosial (societal manipulation) ataukah dengan mengubah
hati dan pemikiran orang-orang (personal transformation)
- strategi yang digunakan bersifat terbuka atau tertutup, terang-terangan
atau tersembunyi
- menggunakan strategi penyerangan frontal atau pengikisan
- 'pendirian' mereka dinayatakan secara halus (polite), melalui aksi protes
atau kekerasan
- mekanisme taktik yang digunakan terhadap kelompok sasaran : persuasi,
negosiasi atau paksaan

6. Efek : tanggapan atau reaksi kalangan luar terhadap gerakan sosial
- reaksi penguasa
- reaksi elit
- reaksi media
- reaksi sesama gerakan sosial

((Dr. Ngadisah, MA; Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua,
Pustaka Raja 2003)


silahkan baca posting terkait dibawah ini

Cukup Sudah! Stop Imperialisme Tambang di Indonesia (Bag 1)

Cukup Sudah! Stop Imperialisme Tambang di Indonesia (Bag 2)

Cukup Sudah! Stop Imperialisme Tambang di Indonesia (Bag 3)

Seri Buyat dan Refleksi Gerakan LH (1)

Seri Buyat dan Refleksi Gerakan LH (2)

Seri Buyat dan Refleksi Gerakan LH (3)