Ekologi,Kapitalisme,Sosialisasi Alam (bagian 2)
Oleh:John Bellamy Foster
Sumber : seri bacaan ilmiah yang diterjemahkan dan disunting oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga PEMBEBASAN, Media dan Ilmu Sosial 20
Baca SERANG DI TEMPAT YANG MEMATIKAN Strategi-Taktik Untuk Gerakan Lingkungan Hidup Radikal
Kapitalisme dan Ekologi:
Hakikat Kontradiksinya
Oleh:John Bellamy Foster
Relasi sosial modal, seperti yang kita ketahui, mengandung kontradiksi. Kontradiksi tersebut, meskipun berasal dari hukum gerak internal kapitalisme, namun ia meluas menjadi suatu fenomena yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar sistem, mengancam integritas keseluruhan biosfer dan semua di yang ada di dalamnya sebagai dampak dari ekspansi modal yang tak henti-hentinya. Cara memahami kontradiksi ekologis dalam kapitalisme telah menjadi subyek perdebatan yang sengit di antara kaum sosialis. Dua hal penting dalam perdebatan tersebut adalah: (1) di bawah kapitalisme, apakah krisis ekologi selalu diikuti oleh krisis ekonomi? dan (2) sampai taraf mana kah kontradiksi ekologis yang terjadi di jantung masyarakat kapitalis?
Persoalan yang diperdebatkan tersebut dapat diselesaikan jika kita melihat kembali kepada Marx. Salah satu elemen kunci dalam analisis ekologi Marx, seperti yang saya jelaskan dalam Ekologi Marx, adalah teorinya tentang celah metabolisme. Marx menggunakan konsep celah dalam hubungan metabolis antara manusia dengan bumi untuk menggambarkan keterasingan material manusia (dalam masyarakat kapitalis) dari syarat-syarat alami yang membentuk dasar keberadaan mereka. Salah satu manifestasinya adalah pemisahan ekstrim antara kota dengan desa (di bawah kapitalisme), yang berangkat dari pemisahan populasi massa dari tanahnya.
Ahli kimia pertanian abad ke-19, khususnya Justus von Liebig, telah menemukan bahwa hilangnya nutrisi tanahseperti nitrogen, fosfor dan potasium—selama pengiriman makanan dan serat ke kotamengganggu siklus nutrisi tanah dan melemahkan pertanian kapitalis, juga mengubur kota-kota dengan sampah. Bukannya membangun bentuk produksi yang rasional, pertanian Inggris yang canggih (pertanian kapitalis paling maju saat ini), malah lebih tepat digambarkan sebagai, menurut Liebig, “sistem perampokan” karena efeknya terhadap tanah. Menurut sistem tersebut, secara historis, penurunan produktifitas tanah disebabkan karena masuknya tulang (secara besar-besaran dari negeri-negeri Eropa lainnya) dan guano (kotoran burung) dari Peru serta, yang terakhir, pengembangan pupuk sintesis. Pupuk sintesis, bagaimanapun juga, menimbulkan masalah yang lebih besar. Hal tersebut memperlebar dan membuat celah metabolisme menjadi jauh lebih rumit, menimbulkan keterputusan yang parah dalam hubungan antara alam dengan masyarakat, yang mencirikan karakter pertanian dan industri saat ini.
Marx menyadari bahwa celah metabolisme tersebut menggambarkan masalah tentang keberlanjutan. Dalam kutipan bacaan tak resmi, ia mengatakan bahwa kapitalisme melemahkan vitalitas sumber daya kemakmuran yang abadi, yakni tanah dan pekerja. Masalah celah metabolisme pun tidak terbatas hanya soal tanah. Marx mengembangkan suatu kajian tentang keberlanjutankonservasi dan, jika perlu, restorasi bumi sehingga bisa diteruskan (dalam keadaan seperti semula atau lebih baik) kepada rantai pergantian generasi manusiayang pembicaraannya ditujukan secara langsung pada masalah-masalah seperti nutrisi tanah, pendaurulangan, polusi, kondisi sanitasi, penebangan hutan, banjir, penandusan, perubahan iklim, pendaurulangan limbah industri, keanekaragaman spesies, pengkomoditasan spesies dan masalah yg lain-lainnya. Penelitiannya yang cukup dekat kaitannya dengan teori evolusioner membawanya kepada ide koevolusi. Konfliknya dengan Malthus memaksa dia untuk menggunakan faktor-faktor sejarah (daripada alamiah) untuk menjelaskan terjadinya “overpopulasi” (istilah yang digunakan oleh Marx, tetapi tidak oleh Malthus). Analisis Marx tentang akumulasi modal primitif menunjukkan bahwa pemisahan pekerja dari tanahnya merupakan kontradiksi yang membentuk kapitalisme. Kritiknya tentang ekonomi politik menyoroti pengkomoditasan seluruh aspek kehidupan dan peran dominan yang dimainkan oleh akumulasi modal tanpa akhir, yang berakar dalam nilai tukar yang berlawanan dengan nilai pakai. Mengutip dari Thomas Muntzer, pemimpin revolusioner perang kaum tani di Jerman abad keenam belas, Marx mengamati: tidak bisa ditolerir bahwa ”semua makhluk hidup telah dijadikan barang milik, ikan di air, burung di udara, tumbuhan di bumi—semua yang hidup harus bebas” (Muntzer, Collected Works, hal. 335; Marx and Engels, Collected Works, vol 3, hal. 172).
Meskipun demikian, telah menjadi suatu kecenderungan pada lingkaran-lingkaran eko-sosialis tertentu untuk tidak terlalu menekankan pada kekayaan wawasan ekologi yang dijelaskan oleh Marx, mereka hanya memfokus dirinya pada apa yg dianggap sebagai kelemahan utama analisis Marx yang, katanya, membuat Marx tidak mampu mengembangkan Marxisme ekologis sebaik-baiknya. Alan Rudy, yang menulis dalam Capitalism, Nature, Socialism (Kapitalisme, Alam, Sosialisme), jurnal terkemuka eko-sosialisme, yang diedit oleh James O’Connor, mengatakan bahwa “keterbatasan ekologinya Marx…, adalah bahwa Marx tidak menteorikan ‘celah metabolisme’ sebagai momen penting dalam (kecenderungan) krisis kapitalisme.” Poin ini sudah dikatakan secara penuh oleh O’Connor, yang berpendapat bahwa ketika Marx mengetahui adanya “metode yang bersifat merusak secara ekologi” dalam pertanian, “dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan” bahwa degradasi ekologi “akan mengancam krisis ekonomi dalam bentuk tertentu, yakni penurunan kapasitas produksi modal” karena terjadi perusakan kondisi alami produksi. O’Connor juga menyatakan, karena itu Marx gagal untuk “menyatukan dua dengan dua”, yaitu membangun teori tentang bagaimana peningkatan biaya ekologi akan berperan dalam penurunan kemampuan meraih profit dan menciptakan krisis akumulasi. Analisisnya jadi mengecewakan karena konsep kerangka kerjanya diberi label “ekologi Marxisme” oleh O’Connor. (2)
Kontribusi teori O’Connor sendiri merupakan suatu usaha untuk melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Marx, yaitu menunjukkan bagaimana perusakan kondisi produksi yg disebabkan oleh modal menciptakan bentuk khusus krisis ekonomi bagi kapitalisme, atau yang disebut sebagai “kontradiksi kedua kapitalisme” oleh O’Connor. Dia berpendapat bahwa kapitalisme selalu dikelilingi oleh “kontradiksi pertama”atau kecenderungan krisis ekonomi yang berkaitan dengan kenaikan tingkat nilai lebih, yang justru menghasilkan hambatan untuk merealisasikan nilai lebih tersebut atau kesulitan mengeruk keuntungan melalui penjualan barang dan jasasehubungan dengan ketidak-seimbangan antara pendapatan dengan kelimpahan/kekayaan yang tersedia. Kontradiksi pertama ini menggambarkan krisis ekonomi yang menampakkan dirinya dalam bentuk kelemahan (dilihat dari sisi) permintaan (yakni, kelemahan dilihat dari sisi upaya untuk merealisasikan keuntungan).
Walaupun demikian, saat memfokuskan diri secara eksklusif pada kontradiksi pertama, O’Connor berpendapat bahwa kritik-kritik para sosialis tentang kapitalisme telah melupakan “krontadiksi kedua”yang dikaitkan dengan melemahnya syarat-syarat produksi kapitalisme. O’Connor menyebutkan tiga tipe “syarat-syarat produksi” dalam analisis Marx, yaitu: (1) sayarat personal produksi yang berhubungan dengan kemampuan tenaga kerja manusia, (2) syarat eksternal-alam produksi (hutan, ladang minyak, persediaan air, spesies burung, dan lain sebagainya.), dan (3) syarat komunal-umum produksi (lingkungan yang tercipta, contohnya, kota-kota dan infrastruktur daerah perkotaannya). Apa yang menyebabkan elemen-elemen tersebut menempati posisi sebagai syarat-syarat produksi adalah karena syarat-syarat tersebut tidak dihasilkan (atau tidak sepenuhnya dihasilkan) oleh kapitalisme, melainkan, meminjam istilah Karl Polanyi, lebih sebagai “komoditas-komoditas fiksi”. Kapitalisme tidak secara langsung memproduksi manusia atau bahkan kemampuan tenaga kerjawalaupun demikian kapitalisme memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas sebagaimana komoditas lainnya. Kapitalisme juga tidak menciptakan alam eksternal. Lingkungan yang tercipta, sampai per bagiannya, muncul disebabkan oleh faktor-faktor spasial dan temporal yang bukan merupakan subyek langsung hukum nilai.
Produksi modal sangat bergantung pada penggunaan dan transformasi syarat-syarat alami produksi, yang pada tahap tertentu melambangkan kelangkaan sumber daya alam, dan bahwa sistem ekonomi tidak mampu melestarikan alam dengan biaya yang relatif murah. Menurunnya syarat-syarat produksi tersebut memicu meningkatnya biaya bagi kapitalisme, menekan keuntungan dari segi biaya produksi (atau penawaran): itu lah “kontaradiksi kedua” kapitalisme. Joel Kovel dalam bukunya yang berjudul The Enemy of Nature (Musuh Alam), sependapat dengan O’Connor, menyebut krisis ekologi yang diakibatkan oleh penurunan modal karena syarat-syarat produksi modal itu sendiri skala tekanannya terus meningkat layaknya “keharusan besi, tak terhindarkan”. Dia menyatakan bahwa “degradasi tersebut memiliki efek kontradiksi terhadap profitabilitas itu sendiri... secara langsung, dengan merekayasa tatanan dasar produksi sehingga menghancurkannya atau, secara tidak langsung, melalui reinternalisasi “biaya yang telah dikeluarkan untuk lingkungan hidup”.
O’Connor mengidentifikasikan “teori ekologi Marxis” dalam kaitannya dengan “kontradiksi kedua”, sedangkan kontradiksi pertama ia sebut berkaitan dengan “Marxisme tradisional.” Keduanya, kontradiksi pertama dan “kedua”, berwujud sebagai kecenderungan krisis ekonomi, dan keduanya secara silmultan muncul dalam sejarah dalam bentuk krisis ekonomi. Tetapi argumen tersebut mengindikasikan bahwa “kontradiksi kedua”, yakni kontradiksi-kontradiksi ekonomi dari sisi-penawaran, yang berakar pada peningkatan biaya, sekarang ini sangat domonan. Sehingga kapitalisme terperangkap dalam kecenderungan krisis ekonomi yang berkaitan dengan produksi modal yang rendah. Hak tersebut disebabkan karena syarat-syarat produksi modal sendiri yang sangat merusak: bentuk krisis ekonomi yang, menurut O’Connor, lebih berkaitan dengan halangan eksternal atau alami ketimbang persoalan internal atau antagonisme kelas sistem kapitalisme.
Bagian terpenting dari argumen tersebut adalah kaitannya dengan perkembangan gerakan-gerakan sosial radikal modern. Kontradiksi pertama dihubungkan dengan gerakan buruh berdasarkan kelas yang, walaupun gerakan-gerakannya masih bisa dikatakan eksis, namun semakin tergeser oleh gerakan-gerakan sosial baru yang timbul oleh “kontradiksi kedua.” O’Connor berpendapat ada tiga tipe dasar gerakan-gerakan sosial baru yang masing-masingnya berhubungan dengan melemahnya syarat produksi yang berbeda-beda: gerakan seperti feminisme, yang peduli terhadap politik tubuh, distimulasi oleh melemahnya syarat-syarat personal produksi; gerakan lingkungan hidup bersumber pada melemahnya syarat-syarat eksternal-alam produksi; dan gerakan perkotaan bermula dari syarat-syarat komunal-umum produksi. Kekuatan tesis “kontradiksi kedua”, dan alasan pengaruhnya terhadap pemikiran para sosialis dan non-sosialis, tentu sudah sangat jelas. Ia memberikan satu argumen logis yang menghubungkan kelangkaan sumber daya alam, krisisi ekonomi, dan perkembangan gerakan-gerakan baru untuk perubahan sosial. Walaupun demikian, menurut saya, ada beberapa masalah dalam pendekatan ini yang membatasi penerapannya pada bidang yang tepat.
Suatu cara memahami istilah “kontradiksi kedua” kapitalisme, yang tujuannya dalam rangka meyakinkan tesis Marxisme ekologis, telah memecah belah analisa sosialis dalam bidang ekologi. Hal tersebut terlihat dengan adanya perubahan terbaru judul buku Capitalism, Nature, Socialism (Kapitalisme, Alam, Sosialisme) menjadi berjudul “Marx's Ecology or Ecological Marxism (Ekologi Marx atau Marxisme Ekologi)”. Istilah “Ekologi Marx”, dalam kasus itu, sepertinya diambil dari judul buku saya, tetapi sumber awal argumen para kritikus diambil dari krontribusi Marx sendiri terhadap ekologiseperti yang terlihat dalam buku tersebut, istilah tersebut sangat sedikit disebut sebab tesisnya tidak mengarah pada “Marxisme Ekologis” seperti yang disajikan sebagai “kontradiksi kedua” nya O’Connor. Secara eksplisit, poin nya telah ditentukan, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa, katanya, Marx tidak menjelaskan bagaimana cara krisis ekologi memicu krisis akumulasi bagi kapitalisme, dan oleh karena itu analisisnya tidak lengkap, tidak sistematis, dan tidak berkembang. Sebab itu pula Rudi, mewakili sudut pandang ini, menyatakan: “analisis Marx tentang peran krisis ekologis terhadap krisis kapitalisme ‘tetap’ masih lemah.”
Tetapi apakah masuk akal mempertentangankan pendekatan Marxis tentang masalah-masalah ekologi dengan mengacu pada teori krisis ekonomi di bawah kapitalisme? Harus kah pengembangan analisis Marxis, yang selama ini diterima sebagai pemikiran maju, ditentukan oleh ketepatanya dalam teori tertentu krisis ekonomi? Jika dilihat dari sudut pandang tersebut maka terdapat posisi ekonomisme dan fungsionalisme yang menyusup masuk ke dalam analisis Marxis. Seluruh kepercayaan konsepsi “kontradiksi kedua” adalah: ketika kerusakan ekologi dipandang sebagai krisis ekonomi oleh kapitalisme, maka akan terjadi mekanisme reaksi-balik, yakni secara langsung melalui upaya modal untuk menurunkan tingkat biaya produksi karena melemahnya syarat-syarat produksi dan, secara tidak tidak langsung, melalui upaya-upaya gerakan-gerakan sosial untuk memaksa sistem menginternalisasi faktor-faktor eksternal, contohnya, membayar biaya sosial dan lingkungan hidup yang selama ini dianggap sebagai faktor eksternal oleh modalkemudian mengarahkannya menjadi produksi yang lebih ramah lingkungan. Karena itu, asumsi gampang-gampangan dengan jelas mengatakan bahwa krisis ekonomi yang bermula dari kondisi ekologi memberi ruang bagi kaum kiri suatu kesempatan popular untuk membentuk aliansi antara gerakan buruh yang berdasarkan kelas dengan gerakan-gerakan sosial baru.
Tujuan ku adalah menunjukan bahwa sebenarnya tak ada mekanisme reaksi semacam disebut di atassetidaknya bagi kapitalisme secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan gerakan lingkungan hidup Jerman: hanya jika pohon sisa terakhir ditebang maka sistem baru lah menyadari bahwa uang tidak bisa dimakanbukan sebelumnya. Kita tidak boleh memandang rendah kemampuan kapitalisme mengakumulasi modal pada saat terjadi kekacauan, kerusakan ekologi terparah sekali pun, untuk mengambil keuntungan dari pengrusakkan lingkungan hidup (contohnya, mengambil keuntungan dari industri penanggulangan limbah), dan terus merusak bumi hingga tak tertolong lagibaik bagi lingkungan hidup manusia dan bagi semua spesies makhluk hidup. Dengan kata lain, bahaya dari semakin akutnya masalah ekologis jadi semakin serius karena sistem tidak memiliki mekanisme hukum internal (atau eksternal) untuk mendeteksi kemunculannya. Ekologi tidak punya tempat dalam siklus bisnis.
Tidak ada alasan untuk percaya bahwa kerusakan lingkungan hidup menjadi serius ketika kerusakkan tersebut mempengaruhi syarat-syarat produksi yang, per definisi, melibatkan elemen-elemen lingkungan alam-fisik yang secara subtansial merupakan bagian dari sistem. Hutan Amazon mungkin telah menjadi sumber utama kayu dan hasil hutan lainnya bagi modal, tetapi sampai sekarang masih dilihat sebagai faktor eksternal syarat-syarat produksi kapitalisme. 50 persen spesies yang diyakini hidup dalam hutan tropis dan terancam kepunahan dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar tidak terkait dengan proses akumulasi global, malah sebagian besarnya belum didokumentasikan, belum dikenal ilmu pengetahuan. Jika kita ambil contoh lapisan ozon, yang menipis dengan cepat sehingga sangat membahayakan kehidupan di muka bumi, tentu salah besar jika mengemas masalahnya dalam analisis syarat-syarat produksiseakan-akan masalahnya hanyalah pra-syarat ekonomi dan bukannya pra-syaratkehidupan sebagaimana kita ketahui.
Semua pernyataan di atas menunjukkan bahwa bila kita berkubang pada syarat-syarat produksi dan “kontradiksi kedua” kapitalisme, maka kita akan cenderung meremehkan keseluruhan dimensi krisis ekologis dan bahkan meremehkan efek samping kapitalisme bagi lingkungan hidup karena kita, dengan demikian, semata-mata sekadar menyederhanakan segala permasalahan ke dalam teori krisis ekonomi tertentu. Hal tersebut memberikan peluang bagi kapitalisme untuk mengacuhkan masalah-masalah lingkungan hidupwalau faktanya kapitalisme menggunakan keseluruhan biosfir sebagai tempat sampah raksasa dan kapitalisme juga mampu, hingga tahap tertentu, berfungsi dari satu eko-sistem ke eko-sistem lainnya, beroperasi, seperti kata Marx, di bawah prinsip “kejar lah daku si maha kaya”atau menganggap bahwa bumi masih merupakan “hadiah gratis bagi modal”. Dan, dengan demikian, juga tidak memungkinkan terjadinya perubahan mendasar, karena kapitalisme dalam berbagai cara adalah sistem bebas hambatan.
Anda bisa melihat penjelasan lebih lanjut dari apa yang akan aku katakan dengan mengacu pada Climate Action Report, 2002 (Laporan Kondisi Iklim, 2002), pemerintahan nya Bush tentang pemasan global, yang diangkat oleh Enviromental Protection Agency/EPA (Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup). EPA menyadari ancaman pemanasan global bagi kehidupan dan bagi syarat kehidupan, khususnya saat mereka menekankan bahwa di Amerika Serikat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pemanasan global dapat terlihat dengan melelehnya salju di pegunungan, dan semacamnya. Menurut mereka, bila syarat-syarat produksi pertanian dipertimbangkan, maka pemanasan global malah akan meningkatkan keseluruhan produktifitas pertanian. Kurang jelasnya hubungan antara kerusakan lingkungan hidup dengan kerusakan terhadap syarat-syarat ekonomis produksi malah digunakan (melalui standar analisa biaya-keuntungan) untuk membenarkan kebijakan beradaptasi dengan pemanasan global, ketimbang mengambil tindakan untuk mengurangi tingkat pemanasan globalkarena tentu saja tindakan tersebut akan menelan banyak biaya produksi.
Hal itu bisa terjadi karena tidak adanya mekanisme balasan yang, dengan serta merta, bisa membebankan pengrusakan lingkungan kepada kapitalisme (dalam bentuk peningkatan biaya modal itu sendiri)melainkan, pengrusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi tanggungan alam dan masyarakat, bukannya ditanggung kapitalisme. Dan jika gerakan-gerakan sosial berusaha menanggulanginya dengan “meregulasi” kapitalisme, belum tentu regulasi tersebut akan menekan batas keuntungan dari segi pembiayaan sehingga bisa memaksa modal mereformasi diripada kenyataannya, malah menyediakan cara baru dalam mengambil keuntungan dari pengrusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sangat meragukan bila krisis ekonomi, yang tidak terhindarkan dimasa datang, hanya dipicu oleh masalah-masalah tersebut.
Aku meyakini bahwa dalam teori ekologi terdapat masalah-masalah empiris yang menstimulasi timbulnya krisis ekonomi. Logikanya benar bahwa dengan menaikkan harga bahan-bahan mentah maka akan meningkatkan biaya yang berhubungan dengan kelangkaan sumber daya alam yang, kemudian, akan menurunkan batas keuntungan dan, pada akhirnya, memicu terjadinya krisis ekonomi. Faktor tersebut berperan dalam krisis akumulasi modal pada abad kesembilan belas, seperti yang terlihat pada teori klasik mengenai kecendurangan menurunnya tingkat keuntungan. Penting bagi modal untuk menjaga agar biaya yang berhubungan dengan kelangkaan sumber daya alam tetap rendah. Walaupun demikian, hingga sekarang tidak ada bukti bahwa biaya-biaya di bidang tersebut dapat menjadi penghalang yang berarti bagi sistem secara keseluruhan untuk berakumulasi. Seperti yang diperlihatkan Marx pada zamannya: lesunya pertambangan-pertambangan batubara pada akhirnya akan meningkatkan biaya batubara, tapi sementara itu produksi sering kali meningkat akibatnya berkurangnya biaya energi.
Pengurangan polusi juga tak memberikan beban (yang tak bisa ditanggung) pada modal
Berdasarkan penyelidikan eksekutif bisnis, pemerintah memperkirakan bahwa bahwa dunia usaha mulai mempertimbangkan peningkatan alokasi dana bagi lingkungan hidup, tapi bukti-bukti tersebut tidak lah bisa dijadikan dasar yang cukup meyakinkan untuk mengatakan bahwa, secara rata-rata, biaya lingkungan hidup akan menekan keuntunganseperti halnya, tak perlu dipandang serius adanya keluhan yang tak henti-hentinya dari badan-badan eksekutif tentang upah buruh yang katanya menekan keuntungan. Sungguh, aku tetap bersiteguhtapi tentu saja aku tidak bisa membeberkan panjang lebar argumen ku karena masalah waktubahwa kecenderungan utama krisis ekonomi kapitalis adalah (masih) karena adanya peningkatan tingkat penghisapan yang, karenanya, memperbesar (batas) keuntungan dan menyebabkan ketidakmampuan merealisasikan nilai tambahapa yang oleh O’Connor disebut sebagai kontradiksi pertama.
Kesulitan lebih lanjut untuk memahami konsepsi “kontradiksi kedua” kapitalismesebagai cara untuk mendefinisikan Marxisme ekologisadalah karena konsep tersebut memaksakan perspektif ekonomi dualistik pada kita, dan sekali terperangkap dalam pemahaman tersebut kita akan terjerat. Ada dua kontradiksi kapitalisme (keduanya menyebabkan kecenderungan krisis ekonomi), yang satu internal, dan pada dasarnya muncul dari perjuangan kelas, dan yang lainnya eksternal, dan pada dasarnya muncul dari melemahnya syarat-syarat produksi. Kontradiksi-kontradiksi tersebut akhirnya melahirkan dua bentuk gerakan sosialgerakan tradisional berdasarkan kelas, yang lahir dari kontradiksi pertama, dan gerakan sosial baru, yang timbul sebagai hasil dari “kontradiksi kedua.” Tentu saja ini memperjelas potensi aliansi kedua tipe gerakan tersebut berdasarkan gabungan kekuatan kedua kontradiksi tersebut di atas. Tetapi, dengan semakin dominannya “kontradiksi kedua” dan, konsekuensinya, gerakan-gerakan sosial baru menjadi lebih vital, maka gerakan-gerakan berdasarkan kelas cenderung dianggap tak begitu penting perannya dalam analisis dan strateginya. Marxisme Ekologis adalah pendekatan yang memandang perjuangan berdasarkan kelas memainkan peranan kedua. Dengan begitu, bisa dikatakan, gerakan telah terpecah-belah (menambah lapisan teoritis pada divisi yang sudah ada), dan semakin memudarkan harapan. Sebagaimana Kovel memaparkan pandangannya dalam The Enemy of Nature (Musuh Alam): “tidak ada agen yang istimewa dalam transformasi eko-sosialis”pemberontakan kelas tidak selalu harus menjadi kuncinya (p. 218).
Tujuan ku bukan untuk membantah pentingnya teori “kontradiksi kedua”, ataupun menolak fakta bahwa kontradiksi tersebut telah memperjelas aspek-aspek penting problematika ekologi di bawah kapitalisme. Memang ada krisis-krisis lokal tertentu yang dapat dilihat dengan cara tersebut. Aku juga tidak hendak membantah besarnya kontribusi James O’Connor bagi sosialisme ekologis. Namun, tujuan ku adalah menggugat adanya kemungkinan membangun analisis Marsis terhadap permasalahan ekologis yang terlalu ekonomistik, terlalu sempit, terlalu fungsionalis, dan terlalu tunduk terhadap dualisme ekonomiserta, tentu saja, terlalu tidak-dialektikdalam mengupas keseluruhan kontradiksi ekologis yang dihasilkan oleh kapitalisme.
Sehingga sangat masuk akal bagi kita untuk kembali pada Marx. Jika kita harus mencari contoh (pada abad ke-19) tentang melemahnya syarat-syarat produksiseperti yang dinyatakan oleh teori “kontradiksi kedua” nya O’Connor. Tidak ada contoh sebaik krisis pertanian yang dipicu oleh hilangnya unsur hara tanah. Krisis ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Eropa sejak tahun 1840-an, dan awalnya diatasi secara acak dengan cara melakukan serangan-serangan mendadak dalam jang-ajang pertempuran di Eropa, lalu dengan memabngun terowongan-terowongan untuk tempat mengubur korban-korban pertempuran sebagai pupuk, dan dengan meng-impor guano (sejenis pupuk dari kotoran burung laut) secara besar-besaran dari Peru; yang kemudian diikuti dengan pengembangan pupuk sintetis pertamayang bahkan pada zaman Marx sudah digunakandan pada akhirnya mengarah pada pengembangan pupuk berbahan dasar nitrogen pada masa perang dunia ke-2. Sengat mungkin bagi Marx untuk memberikan argumen bahwa peningkatan biaya ekologi yang menghalangi akumulasi dipicu oleh krisis pertanahan tersebut. Namun, sebaliknya, Marx malah menekankan tentang jurang metabolik, yakni permasalahan ekologi struktural yang lebih luas yang dicerminkan oleh krisis tanah tersebut dan, dalam istilah Marx, kerusakan yang tak bisa diperbaiki lagi oleh kapitalismewalaupun kemajuan teknologi, seperti penemuan pupuk sintetis, bisa memberikan jalan keluar sementara.
Marx tak sekadar memusatkan perhatian pada cara bagaimana melihat kontribusi permasalahan ekologi terhadap krisis ekonomi, tapi juga melihat pengaruh langsungnya pada penggulingan kapitalisme secara revolusioner, yang menurutnya akan segera terjadi. Dalam bidang itulah kepedulian utama
Marxyang terus meningkatdalam mempertanyakan tentang keberlanjutan, dan aturan rasional metabolisme masyarakat dengan alamnya (melalui tenga kerja manusia). Baginya, masalah pokok dalam membangun masyarakat komunis memerlukan terciptanya hubungan baru antara manusia dengan alamnya.
Tentu saja, itu karena Marx dan Engels menekankan permasalahannya pada upaya untuk mengakhiri hubungan antagonistik antara kota dengan desa, sebagai kunci untuk mengatasi keterasingan manusia dari alamnya sehingga bisa merubah cara pandang terhadap permasalahan ekologistidak sempit, seperti dalam masuarakat borjuis; atau seperti dalam geakan proletar yang hanya mengejar kebutuhan mendsak saja. Walau Marx dan Engels sangat berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam sosialis utopi, yang menawarkan masyarakat mendatang melampui syarat-syarat gerakan pada saat itu, maka mereka menekankanseperti halnya Fourier dan beberapa kaum sosialis utopia lainnyapentingnya kebutuhan agar gerakan memperhatikan keterasingan alam agar dapat menciptakan masyarakat yang berkelanjutan.
Akhir-akhir ini krisis ekologis tergambarkan dari pemberontakan anti-kapitalispada taraf yang bahkan mungkin tak mampu dipahami Marx. When William Morris developed his ideas for the reorganization of relations between town and country in News from Nowhere he was knowingly or unknowingly very close to the spirit of Marx. Tapi, secara keseluruhan, cara pandang kita mengenai gambaran ekologi dalam revolusi sosialis jarang lebih radikal dari yang dicita-citakan Marxdengan gagasannya mengakhiri hubungan antagonis antara kota dengan desa, dan usahanya mengatasi jurang metabolik melalui produksi berkelanjutan yang didasarkan pada masyarakat komunal para produsen bebas. Ketika Willim Morris mengembangkan gagasannya untuk mereorganisasi hubungan antara kota dengan desa dalam cara yang baru, ia, tanpa disadarinya, sejalan dengan gagasan-gagasan Marx.
Alasan kita sama dengan apa yang Marx lakukan pada masanya, yakni membatasi analisis kontradiksi ekologis pada teori krisis ekonomi tertentu. Teori krisis ekonomi bisa saja disanjung-sanjung, bahkan sampai didewakan. Mari aku berikan contohnya. Untuk jangka waktu yang lama, para ekonom Marxis dari berbagai bidang telah mengembangkan cara menjelaskan kecenderungan imperialistis kapitalismeyakni kecenderungan pusat sistem mengekploitasi daerah pinggiran (periphery)dengan menunjukkan beberapa teori-teori tertentu krisis ekonomi. Masalah dari semua perspektif tersebut, menurut ku, adalah bahwa mereka melupakan: imperialisme bukanlah produk krisis ekonomi ini atau krisis ekonomi itu (siginifikansinya juga tidak terletak pada bahwa imperialisme menanggung fenomena krisis ekonomi), tetapi imperialisme, secara lebih mendasar, sebagaimana seperti kemuculannya dalam sejarah, adalah merupakan upaya untuk mencari keuntungan itu sendiri. Dengan kata lain, imperialisme adalah produk penting kapitalisme sebagai kekuatan yang mendunia, dan sampai pada tahap yang dihadapi Marx pada zamannya, imperialisme tentu saja senada. Tetapi upaya untuk melihat keseluruhan kenyataan imperialisme melalui sudut pandang krisis ekonomi malah semakin mengaburkan sifat dasarnya.
Kasus degradasi ekologis yang sedang kita hadapi sekarang (bukan saja melulu tentang kapitalisme) tapi juga merupakan aturan main utama, bukan aturan main kedua, kapitalisme. Degradasi ekologis, seperti halnya imperialisme, bagi kapitalisme sama mendasarnya dengan usaha mengeruk keuntungan (yang sangat bergantung pada prluasannya). Permasalahan lingkungan hidup juga sebaiknya tidak dipandang melalui sudut pandang ekonomis yang menggiring pemahaman kita pada kesimpulan bahwa krisis lingkungan hidup memicu krisis ekonomi kapitalisme. seperti yang dijelaskan Rosa Luxemburg, burung-burung berkicau mengalami kepunahan bukan karena mereka adalah bagian dari kapitalisme, atau merupakan syarat-syarat produksinya, tetapi karena habitat mereka rusak disebabkan proses ekspansi sistem yang terus menerus. Luxemburg tidak menghubungkan kerusakkan ini dengan fenomena krisis ekonomi, namun dia tidak berhenti melawan upaya pengrusakkan terhadap apa yang ia sebut sebagai “mahluk-mahluk lemah tak berdaya.”
Tak diragukan lagi, Luxemberg yakin bahwa perekonomian akan lebih teratur di bawah sistem sosialisme,
yang dapat mengurangi kerusakan alam. Namun, perubahan yang ia bela tidak ia letakan dalam masalah ekonomi, walaupun ia setia dengan materialisme. Kekuatan terbesar analisa Marxis tidak terletak terutama pada teori krisis ekonomi, tidak juga dalam analisa-analisa perjuangan kelas seperti yang kita kenal, melainkan terletak pada konsepsi materialis dalam melihat sejarah (baik) manusia maupun alamyang dipahami sebagai proses saling ketergantungan yang tak pernah berakhir, lain tidak. Pemahaman tersebut berarti telah berhasil mengatasi penyederhanaan yang memisahkan antara ilmu pengetahuan fisika-alam dengan ilmu sosial, yang selama ini merupakan produk-produk intelektual (terasing) masyarakat bourjuis.
Sebagai kesimpulan, aku akan menoleh pada kematian Stephen Jay Gould, salah seorang pemikir besar evolusi setelah Darwin. Gould adalah seorang Marxis, yang mempelajari Marxismeseperti yang dikatakannya dalam karya utamanya, The Structure of Evolutionary Theory (Struktur Teori Evolusioner)dari “dengkul ayahnya”. Seorang materialis, pemikir dialektik yang sadar, pengritik reifikasi dan reduksionisme, akhli teori evolusi, analis permasalahan lingkungan hidup, eksponen yang menjelaskan tentang banyaknya saling-ketergantungan manusia-alam, dan seorang pembela kebebasan manusia. Dia, dalam pandangan saya, dengan pengertian yang penuh makna, adalah seorang Marxis ekologi.***
RECLAIM the CITY
20 DETIK SAJA SOBAT! Mohon dukungan waktu anda untuk mengunjungi page ini & menjempolinya. Dengan demikian anda tlh turut menyebarkan kampanye 1000 karya rupa selama setahun u. memajukan demokrasi, HAM, keadilan melalui page ini. Anda pun dpt men-tag, men-share, merekomendasikan page ini kepada kawan anda. salam pembebasan silah klik Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit (kerja.pembebasan)
Kamis, 03 April 2008
Ekologi, Kapitalisme, dan Sosialisasi Alam (bag 1)
Ekologi, Kapitalisme, dan Sosialisasi Alam ( bagian 1)
Oleh: Dennis Soron (2)
Sumber : seri bacaan ilmiah yang diterjemahkan dan disunting oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga PEMBEBASAN, Media dan Ilmu Sosial 20
Baca pula SERANG DI TEMPAT YANG MEMATIKAN Strategi-Taktik Untuk Gerakan Lingkungan Hidup Radikal
Kegagalan Reformasi Lingkungan Hidup Global
DENNIS SORON (DS): Setelah pertemuan Rio Earth Summit pada tahun 1992, yang akhirnya memasukkan alasan mengapa reformasi lingkungan hidup global dimasukan dalam agenda politiknya, banyak ahli lingkungan hidup menjadi lebih optimis. Namun, dengan kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk dan pemerintah menolak mengambil tindakan yang efektif, optimisme itu kemudian memudar. Bagaimana bisa, harapan yang memuncak pada pertemuan di Rio jadi salah kaprah?
JOHN BELLAMY FOSTER (JBF): Optimisme tersebut jadi salah kaprah terutama disebabkan karena kelompok-kelompok lingkungan hidup tidak memperhitungkan tekanan ekonomi yang ditujukan terhadap mereka atau tidak mempertimbangkan secara fundamental sistem ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Selama satu dekade terakhir, kita menyaksikan pesatnya ekspansi perdagangan neoliberal dan rejim investasi yang mengabaikan pentingnya perbaikkan lingkungan hidup. Perlu diingat bahwa pada saat pertemuan di Rio, negosiasi GATT sedang berlangsung pula dalam Pertemuan Uruguay (Uruguay Round). dari negosiasi-negosiasi tersebut lahirlah formasi WTO, organisasi yang mensentralisasi pengambilan keputusan ekonomi internasional dan mengisyaratkan bahwa regulasi-regulasi lingkungan hidup secara global akan ditentukan oleh dewan tersebut. Sama halnya dengan NAFTA, IMF, Bank Dunia, dan institusi-institusi neoliberal lainnya, WTO telah menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama mereka, apapun harganya, kerusakkan sosial atau pun kerusakan lingkungan hidup sekalipun.
Perkembangan-perkembangan lain yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah sampai pada tahap yang kritis sehingga meningkatkan pesimisme komunitas lingkungan hidupsebagai contoh, Amerika Serikat mengundurkan diri dari Protokol Kyoto, lalu pemerintahan Bush bersikeras pada posisi hanya mempermasalahkan perbedaan biologis, bioteknologi, kontrol plasma bakteri, dan sebagainya. Walaupun Amerika Serikat (AS), di berbagai bidang, telah mengambil keputusan secara sepihak, sebenarnya ia tak sendirian dalam mengabaikan pemanasan global dan masalah-masalah lingkungan hidup lainnya. Dinamika sistem ekonomi global mendikte dan menyebarkan keengganan pada seluruh negara kapitalis untuk mengambil tindakkan efektif untuk menyelamatkan lingkungan hidup.
Palam Johannesburg Summitsepuluh tahun setelah Rio Earth Summittumbuh perasaan gamang (di kalangan kelompok-kelompok lingkungan hidup) bahwa mereka kehilangan landasan lingkungan hidup dalam perjuangannya, dan sangat yakin bahwa negosiasi yang mereka lakukan tak akan menghasilkan apapun. Mereka memang tak berhasil mencapai apapun. Kehilangan semangat tersebut, betapapun mengecewakannya, namun pesimisme tersebut ternyata lebih masuk akal dalam menyikapi hakikat permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebagai contoh, panel antar-pemerintahan dalam mempersoalkan perubahan iklim baru-baru ini menyatakan bahwa perkiraan cuaca yang mereka buat terlalu konservatif, dan kemungkinan perubahan besar dalam lingkungan hidup dunia akan lebih besar ketimbang dari yang diprediksi. semua tanda-tanda mengacu pada menggunungnya krisis lingkungan hidup, namun tindakan politik untuk mengatasinya tetap sedikit.
DS: Dalam apatisme politik seperti ini perlukah kelompok-kelompok lingkungan hidup menelaah ulang strategi-strategi mereka untuk mempromosikan perubahan?
JBF: Aku rasa begitu. Seperti yang anda ketahui, akhir-akhir ini aku sedikit mengritik strategi-strategi yang diadopsi oleh beberapa kelompok. kita ambil contoh International Forum on Globalization (Forum Internasional untuk Membahas Globalisasi) dan beberapa organisasi serupa, yang sangat baik dan progresif dalam berbagai bidang. Namun demikian, dalam beberapa laporan terbaru mereka, kebijakan utama yg mereka tawarkan adalah “menghijaukan” Bank Dunia, WTO, dan lain sebagainya—dan entah bagaimana caranya mengubah institusi-institusi tersebut menjadi lebih “hijau” dan ramah lingkungan. Padahal kontrol utama lembaga-lembaga tersebut adalah modal, dan tak akan pernah berubah. Tujuan utama WTO, misalnya, adalah memperluas akumulasi modal bagi kepentingan negeri-negeri kaya dengan menyingkirkan penghalang mobilitas modal internasional, menghapuskan subsidi dan regulasi dan, pada dasarnya, memaksakan penerapan kebijakan neoliberal ke seluruh dunia. Sampai pada tahap ini, mustahil “menghijaukannya”, atau merubahnya menjadi organisasi lingkungan hidup.
Untuk melangkah maju, kita tidak saja harus lebih terorganisir tetapi juga lebih realistis terhadap kekuatan lawan, dan lebih terbuka untuk mau mengusung isu ekonomi yang lebih luas tepat di pusat krisis lingkungan hidup. Gerakan lingkungan hidup harus berhenti berpikir bahwa negosiasi dengan sekelompok elit akan melahirkan kompromi yang akan menyelamatkan lingkungan hidup. Sebab tujuan mereka adalah “sustainable development”, mempertahankan pertumbuhanitu artinya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negeri kaya dan mempertahankan akumulasi modal. Lembaga semacam ini tidak akan pernah berkompromi.
Ekologi melawan Kapitalisme
DS: Tidak seperti para ekolog radikal, yang cenderung menggambarkan “modernitas” atau “industrialisasi” sebagai sumber pengrusakkan lingkungan hidup, anda malahan menekankan pentingnya landasan teori ekologis dan praktek yang sistematis dalam mengritik kapitalisme. Bisa anda jelaskan lebih detil?
JBF: Pertama-tama, fakta bahwa kapitalisme adalah sistem sosial yang berlaku di dunia yang kita tinggali ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi, dan satu-satunya cara untuk lebih memahami dan memetakan sistem tersebut adalah dengan berpikir seperti seorang kapitalis. Sudah sejak dahulu para ahli ilmu sosial dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai spektrum politik setuju atas gagasan ini dan berbagi pemahaman dasar cara kerja sistem tersebut.
Dalam lingkungan progresif, tentu saja, pentingnya atau tidak “memberi nama sistem” tersebut, terus menerus diperdebatkan. sebab terkadang terlihat terlalu radikal dan terlalu dibesar-besarkan bila kita mengakui bahwa kapitalisme adalah satu-satunya momok dari masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, banya organisasi tidak sungkan menyebut “nama” kapitalisme. Majalah Fortune dan Business Week secara eksplisit memuja kapitalisme. Pendekatan apapun yang kita adopsi, masih ada sedikit keraguan sistem apa yang sebenarnya kita anut.
Agar “Industrialisme” dihargai, perlu dipahami kapitalisme merusak lingkungan hidup jauh sebelum adanya revolusi industrisehingga masalahnya tidak bisa ditimpakan begitu saja pada metode produksi industri. “Modernitas” adalah kategori yang teramat sangat luas sehingga terkadang sangat sulit mendefinisikan arti sesungguhnya. Apapun itu, sebenarnya kita hanya akan banyak menghabiskan waktu membahasnya, dan itu bukan cara yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah sistem sosial. Pembahasan tersebut mungkin saja memberi kan pengertian pada kita tentang metode bagaimana menjelaskan pola perkembangan historis karakteristik sistem sosial yang kita miliki, tetapi hal tersebut tak mengarahkan kita pada apapun yang konkrit. Jika modernitas adalah cikal bakal kerusakan lingkungan hidup, maka masalah nya hanya akan timbul dalam masyarakat “modern”. Aku rasa terlalu gegabah untuk membuat kesimpulan semacam itu.
Menurut ku persoalan ekologis timbul sejak satu milenia, tetapi untuk memahami persoalan ekologis dalam satu kurun waktu tertentu perlu pemahaman akan sistem yang berlaku pada saat itu. Kapitalisme memang sangat merusak lingkungan hidup, tapi perlu diingat kapitalisme bukan lah satu-satunya sistem yang merusak. Sistem ala-Soviet juga melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara dan alasan yang berbeda. Feodal dan masyarakat lainnya pada milenia sebelumnya juga sangat merusak lingkungan hidup.
Jadi, dapat dikatakan bahwa meningkatnya krisis ekologis global menunjukan kerja keras kapitalisme. Jika anda mencari apa sumber asal kekuatan yang memicu krisis tersebut, terlihat jelas bahwa sebab musababnya tak dapat dipisahkan dari dinamika dasar kapitalisme global itu sendiri. Dahulu dan sekarang kapitalisme tetap menuntut pertumbuhan ekonomi yang konstan dan cepat. Jadi, pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kapitalis diharapkan menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 3% setiap tahun nya. Sehingga perekonomian dunia akan meningkat 16 kali dalam seabad, 250 kali dalam dua abad, dan meningkat 4.000 kali dalam tiga abad. Itu memang hanya hitungan matematis, tapi itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang begitu hebat, tentu saja, dalam konteks biospere tertentu, akan mendatangkan masalah. Ya, dalam skala sistem ekonomi global, tentu saja semakin berseberangan dengan proses biokemikal planet. Dengan begitu, pendekatan lingkungan hidup yang tidak memperhitungkan pentingnya pertumbuhan kapitalis jelas akan mendatangkan keraguan dalam hal efektifitas dan kemampuannya.
DS: Dalam konteks ekologi Marx, anda mengatakan bahwa hasil karya Marx sebagai sumber inspirasi pemikiran ekologi radikal kurang dihargai. Apakah itu tidak bertentangan dengan pemikiran Marx dan Marxis secara umum? Bagi sebagian pemikir “hijau” (lingkungan), Marx didakwa tak punya sikap terhadap masalah lingkungan hidup, atau bahkan terang-terangan anti-ekologi bila dilihat dari kepercayaan “Promethean” nya dalam menyikapi perkembangan ekonomi dan teknologi, serta dalam hubungannya dengan tradisi pencerahan yang berorientasi untuk “menguasai” alam, dan lain sebagainya.
JBF: Ya, aku memang menentang intrepretasi Marx seperti yang anda sebutkandan mungkin hanya aku yang berpikir demikian. Berkat beberapa peneliti, telah didokumentasikan bahwa Marx sebenarnya menulis tentang krisis ekologis dan langkah-langkah penanggulangannya. pandangan Materialis Marx dipengaruhi oleh Justus von Liebig, ilmuwan tanah (soil) abad sembilan belasyang jelas tercermin dari gagasannya tentang “jurang metabolis” (metabolic rift) yang tumbuh di antara daerah pedesaan dengan kota, dan dislokasi ekologis sebagai akibatnya. Gagasan-gasan seperti itu, seharusnya terus menjadi sumber analisa kritis problematika ekologis. Kegagalan memanfaatkan kontribusi Marx, hingga ke bagian-
bagiannya, dimulai saat adanya peningkatan keberpihakan sehingga nilai-nilai ekologi dan bentuk-bentuk pemahaman secara fundamental diberikan kesempatan layaknya pemikiran ilmiah dan materialis. Saat ini, menjadi “ekologis” berarti melihat lingkungan hidup dengan cara yang lebih spiritualis dan idealis, dan membeber-bebrkan sikap instrumental, reduktif, dan antagonistik terhadap alam yang, padahal, seharusnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan Pencerahan. Sejalan dengan itu, menjadi seorang pecinta lingkungan hidup berarti menolak ide-ide “antroposentris”, menanamkan kesadaran spiritual yang didapat dari nilai-nilai yang dikandung alam, dan bahkan bisa saja menempatkan alam di atas manusia.
Berbeda dengan pernyataan diatas, ada tradisi lingkungan hidup yang lebih menggunakan prinsip-prinsip materialisyang sebenarnya telah melahirkan lebih banyak ilmu ekologiyang sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Tradisi tersebut, dalam berbagai bidang, telah mampu memprediksi permasalahan ekologis lebih awal dan lebih substansial, danmenurut kumemberikan banyak sumbangan bagi kita untuk mengatasi nya sekarang ini. Terlebih lagi, tradisi tersebut tidak begitu saja mengkotak-kotakkan anda sebagai antrophosentris atau ekosentris, pro-manusia atau pro-alam. Sebaliknya, tradisi tersebut mengetahui bahwa inti masalahnya lebih mengacu pada interaksi hubungan antara manusia dengan alam, bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan alam. Kita harus mengetahui kandungan instrinsik alami bumi dan, tentu saja, berusaha melindunginya. Namun kita juga perlu memahami bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita telah merubah alam selama kita hidup dan bekerja atas bumi ini. Sampai tahap ini, tujuan utama kita seharusnya adalah merubah alam tanpa merusaknya, membuat aturan tentang hubungan kita dengan alam.
Di situ lah, Marx, sebenarnya menjelaskan bagaimana mengatur hubungan kita dengan alam dan bahwa, sebenarnya, proses lingkungan hidup itu berkaitan dengan perkembangan hubungan masyarakat dan sosial. Sayangnya, para analis marxis tidak benar-benar mengikuti jejak sang guru, setidaknya tidak cukup lama, sehingga pandangannya tentang ekologis hilang. Para anti-positifisme Marxisme Barat terkadang memanifestasikan diri dengan mengabaikan atau memusuhi ilmu pengetahuan. Dilain pihak, “materialisme dialektik” yang berasal dari Uni-soviet itu sifatnya over-positif dan terlalu memuja serta
memakai konsepsi ilmu pengetahuan yang salah. Di situ lah analisis ekologis jadi salah kaprahdi satu sisi, ilmu pengetahuan mekanis tidak memberikan ruang untuk manusia; di sisi lain, hermeneutik, tradisi humanistik yang menolak ilmu pengetahuan.
Kita membutuhkan materialisme yang lebih rasional, yang memandang permasalahan ekologis dengan imbang, dan memadukan kepedulian untuk mengatasi krisis lingkungan dengan kebutuhan untuk mepertahankan keberlanjutan dilihat dari perspektif ekonomi. Sampai pada tahap tersebut, Marx merupakan salah seorang pemikir yang meletakkan prinsip-prinsip dasar materialisme tipe tersebut, aku rasa pemikirannya masih sangat penting bagi kita.
entang Moralitas Ekologis
DS: Anda jelas sangat berhati-hati terhadap posisi pemahaman idealistik lingkungan hidup yang berbasis pada pandangan “ekosentris”, semangat abad baru, dan sebagainya. Anda juga berpendapat krisis ekologi saat ini juga merupakan krisis nilaiyang muncul dari dominasi nilai-nilai pasar dibanding yang lain. Berarti anda menyatakan kita membutuhkan “revolusi moral” dalam hubungan kita dengan alam, revolusi tidak hanya terhadap tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab yang diambil oleh konsumen perorangan, politisi, dan para pejabat tinggi eksekuti, tetapi juga terhadap “amoralitas tingkat tinggi” sistem kapitalisme itu sendiri. Bagaimana caranya kita menerapkan kategori-kategori moral terhadap pelaksanaan sebuah sistem sosial? Apakah itu berarti menyepelekan tanggung jawab individu yang sekarang diteriakkan oleh para ahli lingkungan hidup?
JBF: Memang agak sulit membicarakkan moralitas pada tahap ini, tetapi perlu dilakukan jika kita tidak ingin meletakkan kesalahan pada individu tertentu atas kerusakkan ekologi yang dipicu oleh sistem pasar para kapitalis. Aku mengutip istilah “amoralitas tingkat tinggi” dari C. Wright Mills, beliau juga menggunakannya untuk mengekspresikan kepedulian terhadap status moral struktur-struktur sosial yang membentuk dan membatasi pilihan dan tindakan seseorang.
Seiring dengan berjalannya waktu, kita terbiasa menerima prinsip-prinsip dasar moral tertentu dalam melihat perkembangan manusiacontohnya, setiap orang tidak bebas dari tekanan dan kontrol, berhak mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut tentu saja terikat pada soal-soal yang berkaitan dengan perkembangan sosial yang lebih umum dan, berarti, prinsip-prinsip dasar tersebut terbentuk seiring dengan pergulatan manusia dan, dalam prakteknya, memiliki kondisi-kondisi sosial tertentu.
Jadi bagaimana kita melihat sebuah sistem sosial yang menghambat perkembangan manusia seperti itu? Bagaimana jika sistem tersebut, seperti yang kita miliki, sebenarnya membatasi kebebasan berkembang keseluruhan populasi dan, hanya, dikuasai oleh segelintir orang? Bagaimana jika sistem tersebut, hanya, mengutamakan kepentingan para penanam modal kaya, dan mengabaikan nasib seluruh populasi sekarang dan keturunannya? Buat aku, sitim tersebut terlihat sebagai bentuk “amoralitas tingkat tinggi.”
Anak cucu kita, jika tidak punah, tentu tidak akan memuja orang yang merusak alam, tidak juga sistem yang memungkinkan terjadinya hal memalukan itu. Perlu kita sadari bahwa tanggung jawab moral kita pada anak cucu tidak hanya terletak di tangan perorangan, tetapi terkait pada keseluruhan struktur masyarakat di mana kita, sebagai individu, terlibat di dalamnya.
Tentu saja kita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pribadi kita namun, yang perlu dipahami, tindakan-tindakan tersebut terkadang bukan pilihan melainkan ditentukan dan diarahkan oleh struktur masyarakat tertentu yang kita anut. Marx, sebagai contoh, tentu saja tidak menggambarkan para kapitalis sebagai orang baik, akan tetatpi dia, mungkin melebihi kritikus sosial terkenal pada zamannya, berulang kali menyalahkan kelemahan kapitalisme atas kerakusan dan kesalahan pelakunya. Marx menyadari bahwa ketika orang ditempatkan sebagai kelas kapitalis, maka tidak salah jika dia melaksanakan aturan pasar dan berusaha mendapat untung besar atas barang serta investasinya. Masalahnya proses pasar yang berorientasi keuntungan itu secara sistematis berkecenderungan merampas hak orang lain dan merusak lingkungan hidup.
Setiap Institusi yang merusak alam dan mengakibatkan keturunan kita semakin kehilangan interaksinya dengan alam bisa dimasukan ke dalam kategori amoralitas tingkat tinggi. Marx menulis manusia tidak memiliki dunia, kita hanya menggunakan dan berkewajiban melestarikannya untuk anak cucu kita. Itu lah landasan prinsip moral yang menggaris bawahi semua pertanyaan tentang keberlanjutanlandasan dasar universal bagi setiap masyarakat yang merasa bahwa keturunannya berhak mendapat kesempatan yang sama.
Sedihnya, prinsip-prinsip dasar tersebut tidak berpengaruh banyak dalam masyarakat kita. Masyarakat dengan rakus terus menerus memanfaatkan alam milik anak cucu kita. Para peneliti meyakini bahwa pada akhir abad ini akan terjadi kepunahan sekitar 30-50 spesies mahluk hidup. Mereka menyebutnya sebagai “kepunahan keenam.” Kepunahan terakhir yang sebanding terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, yaitu ketika dinosaurus mengalami kepunahan. Kita, manusia, melakukan itu terhadap bumitidak sebagai individu-individu, melainkan sebagai bagian dari sebuah sistem sosial yang membuat kita menjadi penghancur dan menilai segala hal berdasarkan akumulasi modal.
DS: Walaupun mengalami kemunduran politik dalam beberapa tahun ini, sebagian besar segmen masyarakat tetap menunjukkan kepedulian mereka terhadap permasalahan lingkungan hidup. Sayangnya, banyak sekali cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidupseperti bersepeda ke kantor, mandi lebih cepat, menggunakan lampu hemat enerji, daur ulang, kompos, dan lain sebagainyatanpa menciptakan pilihan gaya hidup yang sadar lingkungan. Bagaimana caranya agar gerakan lingkungan hidup mulai menghubungkan ekspresi-ekspresi kesadaran dan tanggung jawab ekologi seperti tersebut ke arah yang lebih transformatif?
JBF: tentu saja dibutuhkan organisasi politik yang lebih tinggi tingkatannya dan kemauan besar untuk menohok langsung ke pusat masalah sebenarnya. Gerakan lingkungan hidup harus menyadari bahwa musuh utama mereka berada pada struktur kekuasaaan masyarakat kapitalis. Intinya, mencapai kestabilan lingkungan hidup berarti merubah struktur kekuasan masyarakat kapilatis, bukan memperbaiki kerusakan kecil yang dihasilkannya.
Saya akan berikan contohnya. Kita sering diberitahu, agar sadar lingkungan, untuk secara sadar memilih tidak mengendarai mobil, dan sebaliknya lebih memilih berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau menggunakan kendaraan umum. Padahal bagi sebagian orang pilihan-pilihan tersebut tidak masuk akal. Jalan-jalan, pekerjaan dan keseluruhan infra-struktur urban yang ada tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan bersepeda atau berjalan kaki, serta banyaknya tempat yang tidak terjangkau kendaraan umum. Dengan keadaan seperti itu, mengharapkan manusia membuat pilihan pribadi yang sadar lingkungan saja sangat tidak memadai. Kita perlu terorganisir secara politis untuk menciptakan struktur-struktur sosialtransportasi umum, sistem kereta dalam kota, jam kerja yang luwes, perencanaan kota dan pengembangan lahan yang baru, dan lain sebagainyayang memungkinkan manusia benar-benar dapat melakukan pilihan-pilihan tersebut.
Hal itu juga berlaku pada berbagai permasalahan lain. Anda bisa saja menyuruh seseorang untuk “belanja hijau” (belanja produk ramah lingkungan), tetapi tidak banyak faktor penunjang yang memungkinkannya. Tidak ada label pada produk yang membedakan produk “hijau” dari produk lainnya di rak-rak pasar swalayan besar; atau bahkan produk-produk ramah lingkungan tersebut malah tidak tersedia sama sekali, atau terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Intinya, semua itu permasalahan politik, yang berpusat pada struktur kekuasaan yang perlu diambil alih sebelum kita dapat membuat pilihan–pilihan yang ramah lingkungan.
Melihat Kedepan
DS: Dalam sebuah artikel, yang awalnya diterbitkan dalam Monthly Review, dan kemudian menjadi salah satu bab dalam buku anda yang berjudul Ecology Against Kapitalisme (Ekologi Melawan Kapitalisme), anda menuliskan tentang “the limits of environmentalism without class” (keterbatasan lingkungan-hidup-isme yang tak berkesadaran kelas). Menurut anda mengapa gerakan lingkungan hidup yang ada sekarang perlu melirik persoalan kelas sosial?
JBF: Tulisan tersebut aku tulis awal tahun 1990-an, pada saat krisis burung hantu berbintik di hutan tua, barat-laut pasifik. Pada masa itu, strategi kebanyakan organisasi lingkungan hidup yang berpengaruh adalah menggunakan pendekatan yang sempit dan tunggal terhadap konflik. Pada dasarnya, mereka memihak alamsatu-satunya perhatian mereka tertuju pada melindungi hutan tua, dan sama sekali bukan tanggung jawab mereka untuk mengurusi penyebab kerusakan hutan seperti pekerja hutan atau kondisi ekonomi komunitas para pekerja. Aku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang yang bertugas mengadakan lobi dengan Washington DC tentang permasalahan tersebut, dan dia dengan gamblang menjelaskan pandangan organisasinya, mempertimbangkan kondisi para pekerja hanya akan melemahkan posisi mereka. Baginya, kerja aktifis lingkungan hidup hanyalah melindungi hutan.
Kesalahan mengadopsi strategi tersebut adalah: anda mengabaikan para pekerja, yang sebenarnya punya kepedulian untuk melestarikan alam, namun khawatir akan kelangsungan hidup dan dan pekerjaannya, sehingga terpaksa bergabung-memihak manajemen dan mengadopsi bentuk industri yang merusak ekologi. Pada kasus krisis burung hantu berbintik, para pekerjawalaupun sebenarnya bermasalah dengan perusahaan-perusahaan kayu tempat mereka bekerja dalam soal gaji dan persoalan buruh lainnyatidak punya pilihan selain memihak perusahaan. Mereka melihat bahwa kerja para aktifis mengancam pekerjaan mereka. Dalam konteks tersebut, “gerakan bijak” di Barat berhasil mengeksploitasi dan “mengipasi” kekhawatiran para pekerja, walaupun mereka dibiayai oleh modal dan tujuan utamanya memperlancar jalannya modal. Aliansi politik antara pekerja dan industri itu lah yang menjadi penyebab utama proses perumusan kebijakan lingkungan hidup mendapat banyak perlawanan di Barat.
Yang ingin aku sampaikan di sini: jika aktivis lingkungan hidup hanya menggunakan satu sudut pandang dalam melihat sebuah permasalahan, mereka dengan sengaja menyerahkan para pekerja ke tangan pemodal. Agar strategi mereka efektif secara politik dan menyentuh permasalahan dasar, mereka harus menghadapi persoalan kelas sosial. Dalam masyarakat kapitalis, yang sebagian besar penghuninya adalah kelas pekerja, gerakan lingkungan hidup tidak akan kemana-mana jika orentasi mereka berputar pada kelas menengah atas keatas, atau begitu saja menisbikan kelas sosial dan menyerahkan nasib para pekerja di tangan pasar. Gerakan lingkungan hidup sebaiknya tidak hanya memberikan pilihan antara melestarikan alam atau mempertahankan pekerjaan bagi para pekerja. Sebaliknya, membuat program politik yang memenuhi kebutuhan sosial dan material para pekerja yang juga ramah lingkungan. Dengan terbangunnya strategi politik pekerja-aktivis lingkungan hidup maka perubahan yang sejati akan terwujud.
DS: Dalam buku anda The Vulnerable Planet, anda menulis tentang “the socialization of nature” (sosialisasi alam)tujuan politis yang, sampai pada tahap tertentu, terlihat seperti sandiwara kecil tentang tujuan tradisional kaum kiri dalam mensosialkan ekonomi. Untuk sebagian akhli lingkungan hidup, itu artinya sama saja dengan mengurangi kewaspadaan, dan dapat diartikan melanggengkan subordinasi alam atas kebutuhan sosial manusia. Bisakah anda menjelaskan istilah anda tersebut lebih rinci?
JBF: Kekuatan dominan yang berkuasa sekarang ini mengarah pada apa yang kita sebut sebagai swastanisasi alam. Perekonomian global sekarang ini terus merubah kekayaan alam sebagai komoditas swasta yang dapat dibeli dan dijual di pasarair, hutan, spesies tanaman, dan bahkan (dengan meningkatnya polusi) atmosfir. Kecenderungan swastanisasi alam sangat merusak, dan memicu permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang selama ini kita perdebatkan, yakni masalah endemik kapitalisme.
Sosialisasi alam tidak lah demikian maksudnya. Menurut pandangan ku, semakin kita menempatkan alam dalam perlindungan manusia melalui proses demokratik yang dapat menentukan aturan keberlanjutan, maka keadaan akan semakin membaik. Jika kita memandang kekayaan alam sebagai kapital, kita membiarkan kontrol dan eksploitasi alam berada di tangan perseorangan, yang dapat merusak keberlanjutannya.
Sebagai contoh, bila kita merubah sebagian hutan untuk kepentingan pribadi, maka tak ada lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebab daerah tersebut adalah milik pribadi. Hutan-hutan kita memang dalam kondisi rusak parah sekarang ini, tetapi bila dibandingkan dengan hutan pribadi, kondisinya jauh lebih baik. Jika anda melihat lahan-lahan milik perseorangan di wilayah Barat laut Pasifik, anda akan menemui bahwa semua pepohonan yang cukup tua telah dibabat habis dan diganti dengan pepohonan muda yang akan sesegera mungkin dipanen (dipotong). Bentuk produksi dan panen semacam itu merupakan produksi industri dan sama sekali tidak memperdulikan pelestarian integritas hutan atau kesehatan ekosistem. Satu-satunya alasan kita masih memiliki hutan adalah karena hutan tersebut adalah hutan lindung yang dilindungi pemerintah, dan hutan itu tersebut telah disosialisasikan.
Sekarang ini, para pembela swastanisasi sangat menghakimi negara, cenderung menghubungkan setiap bentuk “sosialisasi” dengan totalitarianisme ala-Soviet, statisme, dan lain sebagainya. Mereka cenderung melupakan bahwa negara memiliki berbagai wujudwalaupun, demokrasi itu sendiri tak akan ada tanpa negara. Ketika segala sesuatu di bumi menjadi milik pribadi, maka daerah kepentingan demokratik publik akan menghilang, dan anda akan dikelilingi aktor-aktor swasta yang dengan egoisnya mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Dalam meriahnya era swastanisasi dan deregulasi sekarang ini, terkadang kita lupa bahwa banyak kebutuhan dasar yang harus kita nikmatidari setetes air, hingga listrik, sanitasi, taman-taman, dan lain sebagainyatidak disediakan oleh bisnis, melainkan oleh agen-agen publik untuk memenuhi permintaan demokratik. Seperti halnya, perlindungan lingkungan hidup paling mendasar yang kita miliki sekarang ini dihasilkan dan dilaksanakan oleh badan-badan publik demokratik, yang dengan berat hati diberi sedikit ruang oleh kelas kapitalis.
Jika semua hal dimuka bumi diswastanisasi, maka sebagian besar populasi manusia akan kehilangan kemampuan untuk melindungi alam atau bahkan melindungi diri sendiri dari serangan kehendak kaum minoritas penguasa, yang memiliki dan menguasai sebagian besar sumber-sumber daya sosial. Kebalikannya, jika bumi menjadi milik dan memenuhi kepentingan publik, maka kita telah meletakkan alam dalam sebuah kontrol politik yang memberlakukan prinsip-prinsip demokratik. Berdasarkan pemahaman itu lah sosialisasi alam merepresentasikan strategi demokratik dan anti-kapitalis, yang berhubungan dengan sosialisme. Sosialisme mendukung pelaksanaan penuh kontrol publik demokratik, meyakini bahwa mayoritas masyarakat biasa berhak menentukan pemanfaatan sumber-sumber daya kolektif. Aku pikir, kita seharusnya melangkah ke sana jika ingin merubah hubungan kita dengan alam dan meraih keberlanjutan yang sejati.
Wawancara antara Dennis Soron dengan John Bellamy Foster. Wawancara ini dilakukan melalui telepon pada bulan Januari Tahun 2004, dan diterbitkan bulan Agustus, 2004, pada Aurora Online—Interviews with Leading Thinkers and Writers (wawancara dengan para pemikir dan penulis terkemuka), htttp://aurora.icaap.org. Tulisan yang tersaji ini telah mengalami sedikit modifikasi. (1)
Dennis Sorron adalah peneliti Neoliberal Globalism and Its Challengers Project (globalisme neoliberal dan proyek-proyek tandingannya) di Universitas Alberta, tempat ia mengajar sebagai dosen paruh waktu pada departemen sosiologi; Monthly Review, November, 2004. (2)
Oleh: Dennis Soron (2)
Sumber : seri bacaan ilmiah yang diterjemahkan dan disunting oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga PEMBEBASAN, Media dan Ilmu Sosial 20
Baca pula SERANG DI TEMPAT YANG MEMATIKAN Strategi-Taktik Untuk Gerakan Lingkungan Hidup Radikal
Kegagalan Reformasi Lingkungan Hidup Global
DENNIS SORON (DS): Setelah pertemuan Rio Earth Summit pada tahun 1992, yang akhirnya memasukkan alasan mengapa reformasi lingkungan hidup global dimasukan dalam agenda politiknya, banyak ahli lingkungan hidup menjadi lebih optimis. Namun, dengan kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk dan pemerintah menolak mengambil tindakan yang efektif, optimisme itu kemudian memudar. Bagaimana bisa, harapan yang memuncak pada pertemuan di Rio jadi salah kaprah?
JOHN BELLAMY FOSTER (JBF): Optimisme tersebut jadi salah kaprah terutama disebabkan karena kelompok-kelompok lingkungan hidup tidak memperhitungkan tekanan ekonomi yang ditujukan terhadap mereka atau tidak mempertimbangkan secara fundamental sistem ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Selama satu dekade terakhir, kita menyaksikan pesatnya ekspansi perdagangan neoliberal dan rejim investasi yang mengabaikan pentingnya perbaikkan lingkungan hidup. Perlu diingat bahwa pada saat pertemuan di Rio, negosiasi GATT sedang berlangsung pula dalam Pertemuan Uruguay (Uruguay Round). dari negosiasi-negosiasi tersebut lahirlah formasi WTO, organisasi yang mensentralisasi pengambilan keputusan ekonomi internasional dan mengisyaratkan bahwa regulasi-regulasi lingkungan hidup secara global akan ditentukan oleh dewan tersebut. Sama halnya dengan NAFTA, IMF, Bank Dunia, dan institusi-institusi neoliberal lainnya, WTO telah menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama mereka, apapun harganya, kerusakkan sosial atau pun kerusakan lingkungan hidup sekalipun.
Perkembangan-perkembangan lain yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah sampai pada tahap yang kritis sehingga meningkatkan pesimisme komunitas lingkungan hidupsebagai contoh, Amerika Serikat mengundurkan diri dari Protokol Kyoto, lalu pemerintahan Bush bersikeras pada posisi hanya mempermasalahkan perbedaan biologis, bioteknologi, kontrol plasma bakteri, dan sebagainya. Walaupun Amerika Serikat (AS), di berbagai bidang, telah mengambil keputusan secara sepihak, sebenarnya ia tak sendirian dalam mengabaikan pemanasan global dan masalah-masalah lingkungan hidup lainnya. Dinamika sistem ekonomi global mendikte dan menyebarkan keengganan pada seluruh negara kapitalis untuk mengambil tindakkan efektif untuk menyelamatkan lingkungan hidup.
Palam Johannesburg Summitsepuluh tahun setelah Rio Earth Summittumbuh perasaan gamang (di kalangan kelompok-kelompok lingkungan hidup) bahwa mereka kehilangan landasan lingkungan hidup dalam perjuangannya, dan sangat yakin bahwa negosiasi yang mereka lakukan tak akan menghasilkan apapun. Mereka memang tak berhasil mencapai apapun. Kehilangan semangat tersebut, betapapun mengecewakannya, namun pesimisme tersebut ternyata lebih masuk akal dalam menyikapi hakikat permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebagai contoh, panel antar-pemerintahan dalam mempersoalkan perubahan iklim baru-baru ini menyatakan bahwa perkiraan cuaca yang mereka buat terlalu konservatif, dan kemungkinan perubahan besar dalam lingkungan hidup dunia akan lebih besar ketimbang dari yang diprediksi. semua tanda-tanda mengacu pada menggunungnya krisis lingkungan hidup, namun tindakan politik untuk mengatasinya tetap sedikit.
DS: Dalam apatisme politik seperti ini perlukah kelompok-kelompok lingkungan hidup menelaah ulang strategi-strategi mereka untuk mempromosikan perubahan?
JBF: Aku rasa begitu. Seperti yang anda ketahui, akhir-akhir ini aku sedikit mengritik strategi-strategi yang diadopsi oleh beberapa kelompok. kita ambil contoh International Forum on Globalization (Forum Internasional untuk Membahas Globalisasi) dan beberapa organisasi serupa, yang sangat baik dan progresif dalam berbagai bidang. Namun demikian, dalam beberapa laporan terbaru mereka, kebijakan utama yg mereka tawarkan adalah “menghijaukan” Bank Dunia, WTO, dan lain sebagainya—dan entah bagaimana caranya mengubah institusi-institusi tersebut menjadi lebih “hijau” dan ramah lingkungan. Padahal kontrol utama lembaga-lembaga tersebut adalah modal, dan tak akan pernah berubah. Tujuan utama WTO, misalnya, adalah memperluas akumulasi modal bagi kepentingan negeri-negeri kaya dengan menyingkirkan penghalang mobilitas modal internasional, menghapuskan subsidi dan regulasi dan, pada dasarnya, memaksakan penerapan kebijakan neoliberal ke seluruh dunia. Sampai pada tahap ini, mustahil “menghijaukannya”, atau merubahnya menjadi organisasi lingkungan hidup.
Untuk melangkah maju, kita tidak saja harus lebih terorganisir tetapi juga lebih realistis terhadap kekuatan lawan, dan lebih terbuka untuk mau mengusung isu ekonomi yang lebih luas tepat di pusat krisis lingkungan hidup. Gerakan lingkungan hidup harus berhenti berpikir bahwa negosiasi dengan sekelompok elit akan melahirkan kompromi yang akan menyelamatkan lingkungan hidup. Sebab tujuan mereka adalah “sustainable development”, mempertahankan pertumbuhanitu artinya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negeri kaya dan mempertahankan akumulasi modal. Lembaga semacam ini tidak akan pernah berkompromi.
Ekologi melawan Kapitalisme
DS: Tidak seperti para ekolog radikal, yang cenderung menggambarkan “modernitas” atau “industrialisasi” sebagai sumber pengrusakkan lingkungan hidup, anda malahan menekankan pentingnya landasan teori ekologis dan praktek yang sistematis dalam mengritik kapitalisme. Bisa anda jelaskan lebih detil?
JBF: Pertama-tama, fakta bahwa kapitalisme adalah sistem sosial yang berlaku di dunia yang kita tinggali ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi, dan satu-satunya cara untuk lebih memahami dan memetakan sistem tersebut adalah dengan berpikir seperti seorang kapitalis. Sudah sejak dahulu para ahli ilmu sosial dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai spektrum politik setuju atas gagasan ini dan berbagi pemahaman dasar cara kerja sistem tersebut.
Dalam lingkungan progresif, tentu saja, pentingnya atau tidak “memberi nama sistem” tersebut, terus menerus diperdebatkan. sebab terkadang terlihat terlalu radikal dan terlalu dibesar-besarkan bila kita mengakui bahwa kapitalisme adalah satu-satunya momok dari masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, banya organisasi tidak sungkan menyebut “nama” kapitalisme. Majalah Fortune dan Business Week secara eksplisit memuja kapitalisme. Pendekatan apapun yang kita adopsi, masih ada sedikit keraguan sistem apa yang sebenarnya kita anut.
Agar “Industrialisme” dihargai, perlu dipahami kapitalisme merusak lingkungan hidup jauh sebelum adanya revolusi industrisehingga masalahnya tidak bisa ditimpakan begitu saja pada metode produksi industri. “Modernitas” adalah kategori yang teramat sangat luas sehingga terkadang sangat sulit mendefinisikan arti sesungguhnya. Apapun itu, sebenarnya kita hanya akan banyak menghabiskan waktu membahasnya, dan itu bukan cara yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah sistem sosial. Pembahasan tersebut mungkin saja memberi kan pengertian pada kita tentang metode bagaimana menjelaskan pola perkembangan historis karakteristik sistem sosial yang kita miliki, tetapi hal tersebut tak mengarahkan kita pada apapun yang konkrit. Jika modernitas adalah cikal bakal kerusakan lingkungan hidup, maka masalah nya hanya akan timbul dalam masyarakat “modern”. Aku rasa terlalu gegabah untuk membuat kesimpulan semacam itu.
Menurut ku persoalan ekologis timbul sejak satu milenia, tetapi untuk memahami persoalan ekologis dalam satu kurun waktu tertentu perlu pemahaman akan sistem yang berlaku pada saat itu. Kapitalisme memang sangat merusak lingkungan hidup, tapi perlu diingat kapitalisme bukan lah satu-satunya sistem yang merusak. Sistem ala-Soviet juga melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara dan alasan yang berbeda. Feodal dan masyarakat lainnya pada milenia sebelumnya juga sangat merusak lingkungan hidup.
Jadi, dapat dikatakan bahwa meningkatnya krisis ekologis global menunjukan kerja keras kapitalisme. Jika anda mencari apa sumber asal kekuatan yang memicu krisis tersebut, terlihat jelas bahwa sebab musababnya tak dapat dipisahkan dari dinamika dasar kapitalisme global itu sendiri. Dahulu dan sekarang kapitalisme tetap menuntut pertumbuhan ekonomi yang konstan dan cepat. Jadi, pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kapitalis diharapkan menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 3% setiap tahun nya. Sehingga perekonomian dunia akan meningkat 16 kali dalam seabad, 250 kali dalam dua abad, dan meningkat 4.000 kali dalam tiga abad. Itu memang hanya hitungan matematis, tapi itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang begitu hebat, tentu saja, dalam konteks biospere tertentu, akan mendatangkan masalah. Ya, dalam skala sistem ekonomi global, tentu saja semakin berseberangan dengan proses biokemikal planet. Dengan begitu, pendekatan lingkungan hidup yang tidak memperhitungkan pentingnya pertumbuhan kapitalis jelas akan mendatangkan keraguan dalam hal efektifitas dan kemampuannya.
DS: Dalam konteks ekologi Marx, anda mengatakan bahwa hasil karya Marx sebagai sumber inspirasi pemikiran ekologi radikal kurang dihargai. Apakah itu tidak bertentangan dengan pemikiran Marx dan Marxis secara umum? Bagi sebagian pemikir “hijau” (lingkungan), Marx didakwa tak punya sikap terhadap masalah lingkungan hidup, atau bahkan terang-terangan anti-ekologi bila dilihat dari kepercayaan “Promethean” nya dalam menyikapi perkembangan ekonomi dan teknologi, serta dalam hubungannya dengan tradisi pencerahan yang berorientasi untuk “menguasai” alam, dan lain sebagainya.
JBF: Ya, aku memang menentang intrepretasi Marx seperti yang anda sebutkandan mungkin hanya aku yang berpikir demikian. Berkat beberapa peneliti, telah didokumentasikan bahwa Marx sebenarnya menulis tentang krisis ekologis dan langkah-langkah penanggulangannya. pandangan Materialis Marx dipengaruhi oleh Justus von Liebig, ilmuwan tanah (soil) abad sembilan belasyang jelas tercermin dari gagasannya tentang “jurang metabolis” (metabolic rift) yang tumbuh di antara daerah pedesaan dengan kota, dan dislokasi ekologis sebagai akibatnya. Gagasan-gasan seperti itu, seharusnya terus menjadi sumber analisa kritis problematika ekologis. Kegagalan memanfaatkan kontribusi Marx, hingga ke bagian-
bagiannya, dimulai saat adanya peningkatan keberpihakan sehingga nilai-nilai ekologi dan bentuk-bentuk pemahaman secara fundamental diberikan kesempatan layaknya pemikiran ilmiah dan materialis. Saat ini, menjadi “ekologis” berarti melihat lingkungan hidup dengan cara yang lebih spiritualis dan idealis, dan membeber-bebrkan sikap instrumental, reduktif, dan antagonistik terhadap alam yang, padahal, seharusnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan Pencerahan. Sejalan dengan itu, menjadi seorang pecinta lingkungan hidup berarti menolak ide-ide “antroposentris”, menanamkan kesadaran spiritual yang didapat dari nilai-nilai yang dikandung alam, dan bahkan bisa saja menempatkan alam di atas manusia.
Berbeda dengan pernyataan diatas, ada tradisi lingkungan hidup yang lebih menggunakan prinsip-prinsip materialisyang sebenarnya telah melahirkan lebih banyak ilmu ekologiyang sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Tradisi tersebut, dalam berbagai bidang, telah mampu memprediksi permasalahan ekologis lebih awal dan lebih substansial, danmenurut kumemberikan banyak sumbangan bagi kita untuk mengatasi nya sekarang ini. Terlebih lagi, tradisi tersebut tidak begitu saja mengkotak-kotakkan anda sebagai antrophosentris atau ekosentris, pro-manusia atau pro-alam. Sebaliknya, tradisi tersebut mengetahui bahwa inti masalahnya lebih mengacu pada interaksi hubungan antara manusia dengan alam, bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan alam. Kita harus mengetahui kandungan instrinsik alami bumi dan, tentu saja, berusaha melindunginya. Namun kita juga perlu memahami bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita telah merubah alam selama kita hidup dan bekerja atas bumi ini. Sampai tahap ini, tujuan utama kita seharusnya adalah merubah alam tanpa merusaknya, membuat aturan tentang hubungan kita dengan alam.
Di situ lah, Marx, sebenarnya menjelaskan bagaimana mengatur hubungan kita dengan alam dan bahwa, sebenarnya, proses lingkungan hidup itu berkaitan dengan perkembangan hubungan masyarakat dan sosial. Sayangnya, para analis marxis tidak benar-benar mengikuti jejak sang guru, setidaknya tidak cukup lama, sehingga pandangannya tentang ekologis hilang. Para anti-positifisme Marxisme Barat terkadang memanifestasikan diri dengan mengabaikan atau memusuhi ilmu pengetahuan. Dilain pihak, “materialisme dialektik” yang berasal dari Uni-soviet itu sifatnya over-positif dan terlalu memuja serta
memakai konsepsi ilmu pengetahuan yang salah. Di situ lah analisis ekologis jadi salah kaprahdi satu sisi, ilmu pengetahuan mekanis tidak memberikan ruang untuk manusia; di sisi lain, hermeneutik, tradisi humanistik yang menolak ilmu pengetahuan.
Kita membutuhkan materialisme yang lebih rasional, yang memandang permasalahan ekologis dengan imbang, dan memadukan kepedulian untuk mengatasi krisis lingkungan dengan kebutuhan untuk mepertahankan keberlanjutan dilihat dari perspektif ekonomi. Sampai pada tahap tersebut, Marx merupakan salah seorang pemikir yang meletakkan prinsip-prinsip dasar materialisme tipe tersebut, aku rasa pemikirannya masih sangat penting bagi kita.
entang Moralitas Ekologis
DS: Anda jelas sangat berhati-hati terhadap posisi pemahaman idealistik lingkungan hidup yang berbasis pada pandangan “ekosentris”, semangat abad baru, dan sebagainya. Anda juga berpendapat krisis ekologi saat ini juga merupakan krisis nilaiyang muncul dari dominasi nilai-nilai pasar dibanding yang lain. Berarti anda menyatakan kita membutuhkan “revolusi moral” dalam hubungan kita dengan alam, revolusi tidak hanya terhadap tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab yang diambil oleh konsumen perorangan, politisi, dan para pejabat tinggi eksekuti, tetapi juga terhadap “amoralitas tingkat tinggi” sistem kapitalisme itu sendiri. Bagaimana caranya kita menerapkan kategori-kategori moral terhadap pelaksanaan sebuah sistem sosial? Apakah itu berarti menyepelekan tanggung jawab individu yang sekarang diteriakkan oleh para ahli lingkungan hidup?
JBF: Memang agak sulit membicarakkan moralitas pada tahap ini, tetapi perlu dilakukan jika kita tidak ingin meletakkan kesalahan pada individu tertentu atas kerusakkan ekologi yang dipicu oleh sistem pasar para kapitalis. Aku mengutip istilah “amoralitas tingkat tinggi” dari C. Wright Mills, beliau juga menggunakannya untuk mengekspresikan kepedulian terhadap status moral struktur-struktur sosial yang membentuk dan membatasi pilihan dan tindakan seseorang.
Seiring dengan berjalannya waktu, kita terbiasa menerima prinsip-prinsip dasar moral tertentu dalam melihat perkembangan manusiacontohnya, setiap orang tidak bebas dari tekanan dan kontrol, berhak mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut tentu saja terikat pada soal-soal yang berkaitan dengan perkembangan sosial yang lebih umum dan, berarti, prinsip-prinsip dasar tersebut terbentuk seiring dengan pergulatan manusia dan, dalam prakteknya, memiliki kondisi-kondisi sosial tertentu.
Jadi bagaimana kita melihat sebuah sistem sosial yang menghambat perkembangan manusia seperti itu? Bagaimana jika sistem tersebut, seperti yang kita miliki, sebenarnya membatasi kebebasan berkembang keseluruhan populasi dan, hanya, dikuasai oleh segelintir orang? Bagaimana jika sistem tersebut, hanya, mengutamakan kepentingan para penanam modal kaya, dan mengabaikan nasib seluruh populasi sekarang dan keturunannya? Buat aku, sitim tersebut terlihat sebagai bentuk “amoralitas tingkat tinggi.”
Anak cucu kita, jika tidak punah, tentu tidak akan memuja orang yang merusak alam, tidak juga sistem yang memungkinkan terjadinya hal memalukan itu. Perlu kita sadari bahwa tanggung jawab moral kita pada anak cucu tidak hanya terletak di tangan perorangan, tetapi terkait pada keseluruhan struktur masyarakat di mana kita, sebagai individu, terlibat di dalamnya.
Tentu saja kita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pribadi kita namun, yang perlu dipahami, tindakan-tindakan tersebut terkadang bukan pilihan melainkan ditentukan dan diarahkan oleh struktur masyarakat tertentu yang kita anut. Marx, sebagai contoh, tentu saja tidak menggambarkan para kapitalis sebagai orang baik, akan tetatpi dia, mungkin melebihi kritikus sosial terkenal pada zamannya, berulang kali menyalahkan kelemahan kapitalisme atas kerakusan dan kesalahan pelakunya. Marx menyadari bahwa ketika orang ditempatkan sebagai kelas kapitalis, maka tidak salah jika dia melaksanakan aturan pasar dan berusaha mendapat untung besar atas barang serta investasinya. Masalahnya proses pasar yang berorientasi keuntungan itu secara sistematis berkecenderungan merampas hak orang lain dan merusak lingkungan hidup.
Setiap Institusi yang merusak alam dan mengakibatkan keturunan kita semakin kehilangan interaksinya dengan alam bisa dimasukan ke dalam kategori amoralitas tingkat tinggi. Marx menulis manusia tidak memiliki dunia, kita hanya menggunakan dan berkewajiban melestarikannya untuk anak cucu kita. Itu lah landasan prinsip moral yang menggaris bawahi semua pertanyaan tentang keberlanjutanlandasan dasar universal bagi setiap masyarakat yang merasa bahwa keturunannya berhak mendapat kesempatan yang sama.
Sedihnya, prinsip-prinsip dasar tersebut tidak berpengaruh banyak dalam masyarakat kita. Masyarakat dengan rakus terus menerus memanfaatkan alam milik anak cucu kita. Para peneliti meyakini bahwa pada akhir abad ini akan terjadi kepunahan sekitar 30-50 spesies mahluk hidup. Mereka menyebutnya sebagai “kepunahan keenam.” Kepunahan terakhir yang sebanding terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, yaitu ketika dinosaurus mengalami kepunahan. Kita, manusia, melakukan itu terhadap bumitidak sebagai individu-individu, melainkan sebagai bagian dari sebuah sistem sosial yang membuat kita menjadi penghancur dan menilai segala hal berdasarkan akumulasi modal.
DS: Walaupun mengalami kemunduran politik dalam beberapa tahun ini, sebagian besar segmen masyarakat tetap menunjukkan kepedulian mereka terhadap permasalahan lingkungan hidup. Sayangnya, banyak sekali cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidupseperti bersepeda ke kantor, mandi lebih cepat, menggunakan lampu hemat enerji, daur ulang, kompos, dan lain sebagainyatanpa menciptakan pilihan gaya hidup yang sadar lingkungan. Bagaimana caranya agar gerakan lingkungan hidup mulai menghubungkan ekspresi-ekspresi kesadaran dan tanggung jawab ekologi seperti tersebut ke arah yang lebih transformatif?
JBF: tentu saja dibutuhkan organisasi politik yang lebih tinggi tingkatannya dan kemauan besar untuk menohok langsung ke pusat masalah sebenarnya. Gerakan lingkungan hidup harus menyadari bahwa musuh utama mereka berada pada struktur kekuasaaan masyarakat kapitalis. Intinya, mencapai kestabilan lingkungan hidup berarti merubah struktur kekuasan masyarakat kapilatis, bukan memperbaiki kerusakan kecil yang dihasilkannya.
Saya akan berikan contohnya. Kita sering diberitahu, agar sadar lingkungan, untuk secara sadar memilih tidak mengendarai mobil, dan sebaliknya lebih memilih berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau menggunakan kendaraan umum. Padahal bagi sebagian orang pilihan-pilihan tersebut tidak masuk akal. Jalan-jalan, pekerjaan dan keseluruhan infra-struktur urban yang ada tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan bersepeda atau berjalan kaki, serta banyaknya tempat yang tidak terjangkau kendaraan umum. Dengan keadaan seperti itu, mengharapkan manusia membuat pilihan pribadi yang sadar lingkungan saja sangat tidak memadai. Kita perlu terorganisir secara politis untuk menciptakan struktur-struktur sosialtransportasi umum, sistem kereta dalam kota, jam kerja yang luwes, perencanaan kota dan pengembangan lahan yang baru, dan lain sebagainyayang memungkinkan manusia benar-benar dapat melakukan pilihan-pilihan tersebut.
Hal itu juga berlaku pada berbagai permasalahan lain. Anda bisa saja menyuruh seseorang untuk “belanja hijau” (belanja produk ramah lingkungan), tetapi tidak banyak faktor penunjang yang memungkinkannya. Tidak ada label pada produk yang membedakan produk “hijau” dari produk lainnya di rak-rak pasar swalayan besar; atau bahkan produk-produk ramah lingkungan tersebut malah tidak tersedia sama sekali, atau terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Intinya, semua itu permasalahan politik, yang berpusat pada struktur kekuasaan yang perlu diambil alih sebelum kita dapat membuat pilihan–pilihan yang ramah lingkungan.
Melihat Kedepan
DS: Dalam sebuah artikel, yang awalnya diterbitkan dalam Monthly Review, dan kemudian menjadi salah satu bab dalam buku anda yang berjudul Ecology Against Kapitalisme (Ekologi Melawan Kapitalisme), anda menuliskan tentang “the limits of environmentalism without class” (keterbatasan lingkungan-hidup-isme yang tak berkesadaran kelas). Menurut anda mengapa gerakan lingkungan hidup yang ada sekarang perlu melirik persoalan kelas sosial?
JBF: Tulisan tersebut aku tulis awal tahun 1990-an, pada saat krisis burung hantu berbintik di hutan tua, barat-laut pasifik. Pada masa itu, strategi kebanyakan organisasi lingkungan hidup yang berpengaruh adalah menggunakan pendekatan yang sempit dan tunggal terhadap konflik. Pada dasarnya, mereka memihak alamsatu-satunya perhatian mereka tertuju pada melindungi hutan tua, dan sama sekali bukan tanggung jawab mereka untuk mengurusi penyebab kerusakan hutan seperti pekerja hutan atau kondisi ekonomi komunitas para pekerja. Aku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang yang bertugas mengadakan lobi dengan Washington DC tentang permasalahan tersebut, dan dia dengan gamblang menjelaskan pandangan organisasinya, mempertimbangkan kondisi para pekerja hanya akan melemahkan posisi mereka. Baginya, kerja aktifis lingkungan hidup hanyalah melindungi hutan.
Kesalahan mengadopsi strategi tersebut adalah: anda mengabaikan para pekerja, yang sebenarnya punya kepedulian untuk melestarikan alam, namun khawatir akan kelangsungan hidup dan dan pekerjaannya, sehingga terpaksa bergabung-memihak manajemen dan mengadopsi bentuk industri yang merusak ekologi. Pada kasus krisis burung hantu berbintik, para pekerjawalaupun sebenarnya bermasalah dengan perusahaan-perusahaan kayu tempat mereka bekerja dalam soal gaji dan persoalan buruh lainnyatidak punya pilihan selain memihak perusahaan. Mereka melihat bahwa kerja para aktifis mengancam pekerjaan mereka. Dalam konteks tersebut, “gerakan bijak” di Barat berhasil mengeksploitasi dan “mengipasi” kekhawatiran para pekerja, walaupun mereka dibiayai oleh modal dan tujuan utamanya memperlancar jalannya modal. Aliansi politik antara pekerja dan industri itu lah yang menjadi penyebab utama proses perumusan kebijakan lingkungan hidup mendapat banyak perlawanan di Barat.
Yang ingin aku sampaikan di sini: jika aktivis lingkungan hidup hanya menggunakan satu sudut pandang dalam melihat sebuah permasalahan, mereka dengan sengaja menyerahkan para pekerja ke tangan pemodal. Agar strategi mereka efektif secara politik dan menyentuh permasalahan dasar, mereka harus menghadapi persoalan kelas sosial. Dalam masyarakat kapitalis, yang sebagian besar penghuninya adalah kelas pekerja, gerakan lingkungan hidup tidak akan kemana-mana jika orentasi mereka berputar pada kelas menengah atas keatas, atau begitu saja menisbikan kelas sosial dan menyerahkan nasib para pekerja di tangan pasar. Gerakan lingkungan hidup sebaiknya tidak hanya memberikan pilihan antara melestarikan alam atau mempertahankan pekerjaan bagi para pekerja. Sebaliknya, membuat program politik yang memenuhi kebutuhan sosial dan material para pekerja yang juga ramah lingkungan. Dengan terbangunnya strategi politik pekerja-aktivis lingkungan hidup maka perubahan yang sejati akan terwujud.
DS: Dalam buku anda The Vulnerable Planet, anda menulis tentang “the socialization of nature” (sosialisasi alam)tujuan politis yang, sampai pada tahap tertentu, terlihat seperti sandiwara kecil tentang tujuan tradisional kaum kiri dalam mensosialkan ekonomi. Untuk sebagian akhli lingkungan hidup, itu artinya sama saja dengan mengurangi kewaspadaan, dan dapat diartikan melanggengkan subordinasi alam atas kebutuhan sosial manusia. Bisakah anda menjelaskan istilah anda tersebut lebih rinci?
JBF: Kekuatan dominan yang berkuasa sekarang ini mengarah pada apa yang kita sebut sebagai swastanisasi alam. Perekonomian global sekarang ini terus merubah kekayaan alam sebagai komoditas swasta yang dapat dibeli dan dijual di pasarair, hutan, spesies tanaman, dan bahkan (dengan meningkatnya polusi) atmosfir. Kecenderungan swastanisasi alam sangat merusak, dan memicu permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang selama ini kita perdebatkan, yakni masalah endemik kapitalisme.
Sosialisasi alam tidak lah demikian maksudnya. Menurut pandangan ku, semakin kita menempatkan alam dalam perlindungan manusia melalui proses demokratik yang dapat menentukan aturan keberlanjutan, maka keadaan akan semakin membaik. Jika kita memandang kekayaan alam sebagai kapital, kita membiarkan kontrol dan eksploitasi alam berada di tangan perseorangan, yang dapat merusak keberlanjutannya.
Sebagai contoh, bila kita merubah sebagian hutan untuk kepentingan pribadi, maka tak ada lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebab daerah tersebut adalah milik pribadi. Hutan-hutan kita memang dalam kondisi rusak parah sekarang ini, tetapi bila dibandingkan dengan hutan pribadi, kondisinya jauh lebih baik. Jika anda melihat lahan-lahan milik perseorangan di wilayah Barat laut Pasifik, anda akan menemui bahwa semua pepohonan yang cukup tua telah dibabat habis dan diganti dengan pepohonan muda yang akan sesegera mungkin dipanen (dipotong). Bentuk produksi dan panen semacam itu merupakan produksi industri dan sama sekali tidak memperdulikan pelestarian integritas hutan atau kesehatan ekosistem. Satu-satunya alasan kita masih memiliki hutan adalah karena hutan tersebut adalah hutan lindung yang dilindungi pemerintah, dan hutan itu tersebut telah disosialisasikan.
Sekarang ini, para pembela swastanisasi sangat menghakimi negara, cenderung menghubungkan setiap bentuk “sosialisasi” dengan totalitarianisme ala-Soviet, statisme, dan lain sebagainya. Mereka cenderung melupakan bahwa negara memiliki berbagai wujudwalaupun, demokrasi itu sendiri tak akan ada tanpa negara. Ketika segala sesuatu di bumi menjadi milik pribadi, maka daerah kepentingan demokratik publik akan menghilang, dan anda akan dikelilingi aktor-aktor swasta yang dengan egoisnya mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Dalam meriahnya era swastanisasi dan deregulasi sekarang ini, terkadang kita lupa bahwa banyak kebutuhan dasar yang harus kita nikmatidari setetes air, hingga listrik, sanitasi, taman-taman, dan lain sebagainyatidak disediakan oleh bisnis, melainkan oleh agen-agen publik untuk memenuhi permintaan demokratik. Seperti halnya, perlindungan lingkungan hidup paling mendasar yang kita miliki sekarang ini dihasilkan dan dilaksanakan oleh badan-badan publik demokratik, yang dengan berat hati diberi sedikit ruang oleh kelas kapitalis.
Jika semua hal dimuka bumi diswastanisasi, maka sebagian besar populasi manusia akan kehilangan kemampuan untuk melindungi alam atau bahkan melindungi diri sendiri dari serangan kehendak kaum minoritas penguasa, yang memiliki dan menguasai sebagian besar sumber-sumber daya sosial. Kebalikannya, jika bumi menjadi milik dan memenuhi kepentingan publik, maka kita telah meletakkan alam dalam sebuah kontrol politik yang memberlakukan prinsip-prinsip demokratik. Berdasarkan pemahaman itu lah sosialisasi alam merepresentasikan strategi demokratik dan anti-kapitalis, yang berhubungan dengan sosialisme. Sosialisme mendukung pelaksanaan penuh kontrol publik demokratik, meyakini bahwa mayoritas masyarakat biasa berhak menentukan pemanfaatan sumber-sumber daya kolektif. Aku pikir, kita seharusnya melangkah ke sana jika ingin merubah hubungan kita dengan alam dan meraih keberlanjutan yang sejati.
Wawancara antara Dennis Soron dengan John Bellamy Foster. Wawancara ini dilakukan melalui telepon pada bulan Januari Tahun 2004, dan diterbitkan bulan Agustus, 2004, pada Aurora Online—Interviews with Leading Thinkers and Writers (wawancara dengan para pemikir dan penulis terkemuka), htttp://aurora.icaap.org. Tulisan yang tersaji ini telah mengalami sedikit modifikasi. (1)
Dennis Sorron adalah peneliti Neoliberal Globalism and Its Challengers Project (globalisme neoliberal dan proyek-proyek tandingannya) di Universitas Alberta, tempat ia mengajar sebagai dosen paruh waktu pada departemen sosiologi; Monthly Review, November, 2004. (2)
Maklumat Kebangkitan Nasional
Jalan Baru, Jalannya Siapa? Indonesia Baru, Indonesia yang Mana?
Orasi politik sekjen Sarekat Hijau Indonesia di acara Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Walhi pada tanggal 28 Januari 2008.
(diantaranya di deklarasikan oleh Chalid Muhammad (WALHI); Usman Hamid (Kontras); Hendri Saragih (FSPI); Salma Safitri (Solidaritas Perempuan) Hendri Saparini, Ray Rangkuti; Yudi Latif (akademisi Paramadina); Hilmar Farid (aktifis buruh); Arif Satria (Akedemisi IPB); Siti Maemunah (JATAM),; Patra M Zen; Kusfiardi (KAU); Nurkholis (LBH); Wahyu Susilo (INFID); Romo Mudji Sutrisno (Rohaniawan); Asmara Nababan; Jhonson Panjaitan (PBHI); Rafendi Djamin; Happy Salma (artis); Butet Kertaredjasa (aktor), Agung Putri (Elsam), Hendro Sangkoyo, Franky Sahilatua (seniman), Slamet Daroyni (Walhi)dll)
Jalan Baru, Jalannya Siapa? Indonesia Baru, Indonesia yang Mana?
Sebelum memulai orasi politik ini saya hendak memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Ibu Werima dari Soroako (berlawan terhadap Inco dan penguasa sejak kanak-kanak), kawan-kawan dari Porong (berlawan terhadap Lapindo dan Penguasa), dan kawan-kawan dari Rinjani yang melalui testimoni telah mengajarkan kepada kami untuk kembali menjadi manusia yang bermartabat…..
(sebelumnya saudara-saudara dari soroako, porong, dan rinjani ini menyampaikan pandangannya di forum)
Secara khusus kepada Ibu Werima saya sampaikan rasa sayang saya, karena bagi saya ibu menjadi perlambang kehidupan. Pemberi hidup, pemelihara hidup. Juga adalah ibu pertiwi yang menegakan rumah Indonesia dan menyusui anak-anak negeri ini…..
……hiduplah Indonesia Raya
(dinyanyikan..)
Selamat siang saudara-saudara, salam sejahtera, dan tegaklah Indonesia Raya.
Tetapi awas, waspadalah dan jangan pernah lupa saudara-saudara, patrikan di benakmu kita tidak akan tertipu Indonesia Raya, yang dilantunkan hari-hari ini didalam acara-acara seremonial penuh gincu di kantor-kantor pemerintahan, wakil rakyat atau peradilan.
Saya menegaskan ini adalah Indonesia Raya yang menggelora , ditengah kepal-kepal tangan kaum tani, nelayan, buruh, miskin kota, pemuda, kaum perempuan yang tiada henti dan terus menerus memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Menegakan harkat dan martabat dirinya. Menolak miskin, menolak tunduk, menolak takluk, menolak dijajah
Dan sesungguhnya kepal-kepal tangan itu adalah pernyataan sikap, penegasan dan pengukuhan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang menggadaikan negeri ini, penguasa yang menjual negeri ini. Penguasa yang sesungguhnya menjual harkat dan martabat dirinya. Dan sesungguhnya mereka sampah yang harus disingkirkan.
Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.
Sepi…..
Saudara-saudara,
Beberapa bulan terakhir kita membaca begitu bisingnya lalu lintas pemberitaan, dan pada akhirnya lalu lalang selebriti dan kalangan elit perkotaan yang mendengung-dengung JALAN BARU tentang kebangkitan Indonesia.. Sebut saja Ikrar Kaum Muda atau sebut saja Jalan Baru – Pemimpin Baru atau sebut saja gagasan Restorasi Indonesia. Atau acara hari ini Deklarasi Untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Walau saya menyambut dengan gembira (dan sejujurnya saya juga bagian dari itu) kebangkitan kalangan kelas menengah yang sdar dan terbangunkan ini
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, airmata dan darah untuk menentang dan menolak tunduk terhadap dominasi negara, pasar atau korporasi maupun persekutuan kotor keduanya yang melahirkan penindasan dan penghisapan.
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan kedaulatan rakyat atas bumi, air, udara dan kekayaan sosial ekonomi yang dikandungnya.
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan penghargaan terhadap bumi, air, udara dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi ruang kelangsungan hidup rakyat.
Sungguhkah kita, beranikah kita menegaskan bahwa sejatinya RAKYAT ADALAH KEKUATAN UTAMA JALAN BARU. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen Massa Rakyat adalah kekuatan utama jalan baru. Murba, kromo, wong cilik, proletar, marhaen, massa rakyat yang BERHIMPUN, GEGAP GEMBITA, GEMURUH, MENGGELEDAK dan BERGULUNG-GULUNG menegakkan rumah INDONESIA RAYA.
Sesungguhnya beranikah kita mengatakan bahwa perjuangan rakyat semesta adalah keniscayaan untuk lahirnya kembali Indonesia Raya, Indonesia Baru yang bermartabat. Singkirkan keraguan untuk menempatkan rakyat sebagai pilar dan kekuatan utama.
Saudara-saudara ketika saya mengatakan kepal-kepal tangan janganlah menjadi cemas dan takut dengan gelombang massa rakyat, tetapi adalah tangan-tangan yang sama siap bertaut erat dengan tangan-tangan lain, tangan-tangan yang siap berjabat tangan dan tangan-tangan yang siap berkeringat bekerja membangun Indonesia Raya, menentukan nasibnya sendiri.
Karena itu kita sebagai bagian rakyat Indonesia yang menolak tunduk harus mempersenjatai diri dengan 4 hal.
Pertama, kepercayaan diri dan persaudaraan orang-orang merdeka
Kedua, organisasi
Ketiga, cita-cita politik bersama
Keempat, kepemimpinan.
Saudara-saudara
Di dalam derap perjuangan hidup sehari-hari kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda dan mayoritas rakyat di pelosok negeri, perjuangan menegakkan harkat dan martabat manusia menjadi nyata dan hidup.
Inilah makna perjuangan yang sejati yang menjadi dasar perumusan serta batu fondasi Negara Indonesia seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi.
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Ini adalah kontrak sosial, ini adalah surat hutang negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Kembali ke pada tali mandat dan kontrak sosial 17 Agustus 1945 ini bukanlah perjalanan kepada paham dan semangat kebangsaan sempit, tetapi ini adalah bagian yang terpisahkan dari perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat semua manusia di semua negeri.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pun menegaskan “Semua rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya”.
Ketika kita berbicara Jalan Baru, Indonesia Baru, sebenarnya kita akan menemukan bahwa perjalanan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang asing, jauh, diawang-awang tetapi kita memulai dengan kembali ke jiwa konstitusi seperti tertuang dalam pembukaan konstitusi kita.
‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa……
Kita inginkan merdeka di bidang politik dan merdeka di bidang ekonomi….
Mari kita usah ragu untuk mengibarkan kembali panji-panji MERDEKA 100% yang pernah di acungkan oleh Front Persatuan, oleh Tan Malaka dan Jenderal Sudriman.
Ada jutaan kepal-kepal tangan yang mengacung ke angkasa…..
Tetapi ratusan juta rakyat negeri ini sesungguhnya mengepalkan tangan di dada menyimpan amarah mereka sendiri, di dalam sepi…..
Karena tugas sejarah kita untuk menyatukan kepal-kepal tangan di angkasa itu, dan membangkitkan kesadaran, kepercayaan diri kepal-kepal tangan yang sepi sendiri dan mempersenjatai mereka dengan organisasi dan cita-cita politik bersama. Mulailah dengan cita-cita politik, kembali ke jiwa konstitusi kita. Dasar berdiri dan tegaknya rumah Indonesia Raya. Dari sanalah kita merumuskan kapal Indonesia yang jaya mengarungi samudra yang penuh gejolak hari ini.
Patrikan ini di kepala kita. Sesunguhnya tak perlu jauh-jauh, cita-cita politik adalah apa yang dipikirkan, dirasa dan diperjuangkan oleh kaum kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen dan massa rakyat
Saya ingin menutup orasi politik ini dengan menjumpai Lao Tzu dan de Mello
Kau kira bagaimana saya, Chalid Muhammad, Rizal Ramli, Yudi Latif, Ray Rangkuti, kalangan intelektual, elit perkotaan, kelas menengah yang sadar dan terbangunkan, TERHUBUNG dengan masyarakat di Soroako, Porong, Rinjani dan di tempat manapun penindasan di hadapi dengan keteguhan perlawanan massa Rakyat.
Boneka Garam
Sebuah boneka garam
berjalan beribu-ribu kilometer
menjelajahi daratan sampai akhirnya
ia tiba di tepi laut
Ia amat terpesona oleh pemandangan baru,
massa yang bergerak-gerak,
berbeda dengan segala sesuatu
yang pernah ia lihat sebelumnya
Siapakah kau?” tanya boneka garam kepada laut
Sambil tersenyum laut menjawab:
“Masuk dan lihatlah!”
Maka boneka garam itu menceburkan diri ke laut.
Semakin jauh masuk ke dalam laut,
ia semakin larut,
Sampai hanya tinggal segumpal kecil saja.
Sebelum gumpalan terakhir larut,
boneka itu berteriak bahagia:
“Sekarang aku tahu, siapakah aku!.
Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional, Ikrar Kaum Muda, Jalan Baru Pemimpin Baru apakah akan tinggal sebagai bongkah-bongkah garam, boneka garam atau akan melebur di lautan luas.
Lantas siapakah Pemimpin itu?!!!! Kalian itukah……? Mari menjumpai Lao Tzu.
Berjalanlah bersama rakyat
Tinggal bersama mereka
Belajar dari mereka
Cintailah mereka
Mulailah dengan apa yang mereka ketahui
Membangunlah dari apa yang mereka miliki
Hanya dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik
Ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan tercapai
Rakyat akan berkata
Kita telah melakukannya sendiri
(Lao Tzu)
Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.
Hingar bingar……
Saudara-saudara pada akhirnya saya harus mengatakan perjuangan ini haruslah dilandaskan panggilan sejati setiap manusia, untuk menemukan panggilan hidupnya untuk membangun kehidupan dengan dasar kasih dan hanya kasih.
Salam DAMAI untuk kita semua orang-orang merdeka, orang-orang yang tetap menjaga asa menolak tunduk dan terus berlawan.
INILAH BUMI MANUSIA, DIMANA KEBANGKITAN INDONESIA SEGERA MENJADI NYATA.
…….hiduplah Indonesia Raya…. (dinyanyikan)
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia
Maklumat Kebangkitan Nasional : Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia
(Catt: Maklumat ini dibacakan secara bersama para aktifis HAM dan lingkungan, masyarakat, di saksikan kurang lebih 300 orang, di Pusat Perfilm-an Haji Usmar Ismail, Kuningan, Maklumat ini dijadikan sebagai Deklarasi dalam momentum sejarah : 100 Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) "Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia").
Jakarta, 28 Januari 2008
Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berulangnya bencana ekologis berupa banjir, longsor, gelombang-pasang, kekeringan, gagal tanam, gagal panen, kebakaran hutan, kelaparan dan busung lapar yang terus menimpa bangsa ini. Tercatat sembilan bulan dalam setahun Indonesia menguras sumberdayanya untuk mengurus bencana. Sungguh sebuah ironi dari suatu kesalahan sistematik negara dalam melakukan pengurusan alam yang telah berlangsung lama.
Kami sangat menyesalkan kegagalan pengurus negara pada semua tingkatan dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pengurus negara juga gagal melindungi secara menyeluruh lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat dari keserakahan dan kuasa korporasi, dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara utara, serta kepentingan elit politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dipandu prinsip “jual murah, jual cepat dan jual habis” beraikbat pada kehancuran lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak azasi manusia. Lilitan utang, korupsi dan makin menipisnya sumberdaya alam mendorong negara dan bangsa ke ambang kebangkrutan.
Tetapi kami tidak pernah larut dalam keprihatinan. Kehendak untuk bangkit sebagai bangsa akan terus kami kobarkan. Kemandirian, solidaritas dan soliditas rakyat akan terus kami bangun. Momentun 100 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan politik serta bencana ekologis yang akit, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, bermartabat serta bebas dari segala bentuk penjajahan.
”Saatnya bangkit dan berbuat, Untuk bumi ini dan Indonesia!”
Orasi politik sekjen Sarekat Hijau Indonesia di acara Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Walhi pada tanggal 28 Januari 2008.
(diantaranya di deklarasikan oleh Chalid Muhammad (WALHI); Usman Hamid (Kontras); Hendri Saragih (FSPI); Salma Safitri (Solidaritas Perempuan) Hendri Saparini, Ray Rangkuti; Yudi Latif (akademisi Paramadina); Hilmar Farid (aktifis buruh); Arif Satria (Akedemisi IPB); Siti Maemunah (JATAM),; Patra M Zen; Kusfiardi (KAU); Nurkholis (LBH); Wahyu Susilo (INFID); Romo Mudji Sutrisno (Rohaniawan); Asmara Nababan; Jhonson Panjaitan (PBHI); Rafendi Djamin; Happy Salma (artis); Butet Kertaredjasa (aktor), Agung Putri (Elsam), Hendro Sangkoyo, Franky Sahilatua (seniman), Slamet Daroyni (Walhi)dll)
Jalan Baru, Jalannya Siapa? Indonesia Baru, Indonesia yang Mana?
Sebelum memulai orasi politik ini saya hendak memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Ibu Werima dari Soroako (berlawan terhadap Inco dan penguasa sejak kanak-kanak), kawan-kawan dari Porong (berlawan terhadap Lapindo dan Penguasa), dan kawan-kawan dari Rinjani yang melalui testimoni telah mengajarkan kepada kami untuk kembali menjadi manusia yang bermartabat…..
(sebelumnya saudara-saudara dari soroako, porong, dan rinjani ini menyampaikan pandangannya di forum)
Secara khusus kepada Ibu Werima saya sampaikan rasa sayang saya, karena bagi saya ibu menjadi perlambang kehidupan. Pemberi hidup, pemelihara hidup. Juga adalah ibu pertiwi yang menegakan rumah Indonesia dan menyusui anak-anak negeri ini…..
……hiduplah Indonesia Raya
(dinyanyikan..)
Selamat siang saudara-saudara, salam sejahtera, dan tegaklah Indonesia Raya.
Tetapi awas, waspadalah dan jangan pernah lupa saudara-saudara, patrikan di benakmu kita tidak akan tertipu Indonesia Raya, yang dilantunkan hari-hari ini didalam acara-acara seremonial penuh gincu di kantor-kantor pemerintahan, wakil rakyat atau peradilan.
Saya menegaskan ini adalah Indonesia Raya yang menggelora , ditengah kepal-kepal tangan kaum tani, nelayan, buruh, miskin kota, pemuda, kaum perempuan yang tiada henti dan terus menerus memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Menegakan harkat dan martabat dirinya. Menolak miskin, menolak tunduk, menolak takluk, menolak dijajah
Dan sesungguhnya kepal-kepal tangan itu adalah pernyataan sikap, penegasan dan pengukuhan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang menggadaikan negeri ini, penguasa yang menjual negeri ini. Penguasa yang sesungguhnya menjual harkat dan martabat dirinya. Dan sesungguhnya mereka sampah yang harus disingkirkan.
Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.
Sepi…..
Saudara-saudara,
Beberapa bulan terakhir kita membaca begitu bisingnya lalu lintas pemberitaan, dan pada akhirnya lalu lalang selebriti dan kalangan elit perkotaan yang mendengung-dengung JALAN BARU tentang kebangkitan Indonesia.. Sebut saja Ikrar Kaum Muda atau sebut saja Jalan Baru – Pemimpin Baru atau sebut saja gagasan Restorasi Indonesia. Atau acara hari ini Deklarasi Untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Walau saya menyambut dengan gembira (dan sejujurnya saya juga bagian dari itu) kebangkitan kalangan kelas menengah yang sdar dan terbangunkan ini
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, airmata dan darah untuk menentang dan menolak tunduk terhadap dominasi negara, pasar atau korporasi maupun persekutuan kotor keduanya yang melahirkan penindasan dan penghisapan.
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan kedaulatan rakyat atas bumi, air, udara dan kekayaan sosial ekonomi yang dikandungnya.
Tetapi sesungguhnya beranikah kita mengatakan………, layakkah kita mengatakan……..
Kita, anda, saya berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan penghargaan terhadap bumi, air, udara dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi ruang kelangsungan hidup rakyat.
Sungguhkah kita, beranikah kita menegaskan bahwa sejatinya RAKYAT ADALAH KEKUATAN UTAMA JALAN BARU. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen Massa Rakyat adalah kekuatan utama jalan baru. Murba, kromo, wong cilik, proletar, marhaen, massa rakyat yang BERHIMPUN, GEGAP GEMBITA, GEMURUH, MENGGELEDAK dan BERGULUNG-GULUNG menegakkan rumah INDONESIA RAYA.
Sesungguhnya beranikah kita mengatakan bahwa perjuangan rakyat semesta adalah keniscayaan untuk lahirnya kembali Indonesia Raya, Indonesia Baru yang bermartabat. Singkirkan keraguan untuk menempatkan rakyat sebagai pilar dan kekuatan utama.
Saudara-saudara ketika saya mengatakan kepal-kepal tangan janganlah menjadi cemas dan takut dengan gelombang massa rakyat, tetapi adalah tangan-tangan yang sama siap bertaut erat dengan tangan-tangan lain, tangan-tangan yang siap berjabat tangan dan tangan-tangan yang siap berkeringat bekerja membangun Indonesia Raya, menentukan nasibnya sendiri.
Karena itu kita sebagai bagian rakyat Indonesia yang menolak tunduk harus mempersenjatai diri dengan 4 hal.
Pertama, kepercayaan diri dan persaudaraan orang-orang merdeka
Kedua, organisasi
Ketiga, cita-cita politik bersama
Keempat, kepemimpinan.
Saudara-saudara
Di dalam derap perjuangan hidup sehari-hari kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda dan mayoritas rakyat di pelosok negeri, perjuangan menegakkan harkat dan martabat manusia menjadi nyata dan hidup.
Inilah makna perjuangan yang sejati yang menjadi dasar perumusan serta batu fondasi Negara Indonesia seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi.
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Ini adalah kontrak sosial, ini adalah surat hutang negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Kembali ke pada tali mandat dan kontrak sosial 17 Agustus 1945 ini bukanlah perjalanan kepada paham dan semangat kebangsaan sempit, tetapi ini adalah bagian yang terpisahkan dari perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat semua manusia di semua negeri.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pun menegaskan “Semua rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya”.
Ketika kita berbicara Jalan Baru, Indonesia Baru, sebenarnya kita akan menemukan bahwa perjalanan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang asing, jauh, diawang-awang tetapi kita memulai dengan kembali ke jiwa konstitusi seperti tertuang dalam pembukaan konstitusi kita.
‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa……
Kita inginkan merdeka di bidang politik dan merdeka di bidang ekonomi….
Mari kita usah ragu untuk mengibarkan kembali panji-panji MERDEKA 100% yang pernah di acungkan oleh Front Persatuan, oleh Tan Malaka dan Jenderal Sudriman.
Ada jutaan kepal-kepal tangan yang mengacung ke angkasa…..
Tetapi ratusan juta rakyat negeri ini sesungguhnya mengepalkan tangan di dada menyimpan amarah mereka sendiri, di dalam sepi…..
Karena tugas sejarah kita untuk menyatukan kepal-kepal tangan di angkasa itu, dan membangkitkan kesadaran, kepercayaan diri kepal-kepal tangan yang sepi sendiri dan mempersenjatai mereka dengan organisasi dan cita-cita politik bersama. Mulailah dengan cita-cita politik, kembali ke jiwa konstitusi kita. Dasar berdiri dan tegaknya rumah Indonesia Raya. Dari sanalah kita merumuskan kapal Indonesia yang jaya mengarungi samudra yang penuh gejolak hari ini.
Patrikan ini di kepala kita. Sesunguhnya tak perlu jauh-jauh, cita-cita politik adalah apa yang dipikirkan, dirasa dan diperjuangkan oleh kaum kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda. Murba, Kromo, Wong Cilik, Proletar, Marhaen dan massa rakyat
Saya ingin menutup orasi politik ini dengan menjumpai Lao Tzu dan de Mello
Kau kira bagaimana saya, Chalid Muhammad, Rizal Ramli, Yudi Latif, Ray Rangkuti, kalangan intelektual, elit perkotaan, kelas menengah yang sadar dan terbangunkan, TERHUBUNG dengan masyarakat di Soroako, Porong, Rinjani dan di tempat manapun penindasan di hadapi dengan keteguhan perlawanan massa Rakyat.
Boneka Garam
Sebuah boneka garam
berjalan beribu-ribu kilometer
menjelajahi daratan sampai akhirnya
ia tiba di tepi laut
Ia amat terpesona oleh pemandangan baru,
massa yang bergerak-gerak,
berbeda dengan segala sesuatu
yang pernah ia lihat sebelumnya
Siapakah kau?” tanya boneka garam kepada laut
Sambil tersenyum laut menjawab:
“Masuk dan lihatlah!”
Maka boneka garam itu menceburkan diri ke laut.
Semakin jauh masuk ke dalam laut,
ia semakin larut,
Sampai hanya tinggal segumpal kecil saja.
Sebelum gumpalan terakhir larut,
boneka itu berteriak bahagia:
“Sekarang aku tahu, siapakah aku!.
Deklarasi untuk Bumi dan Kebangkitan Nasional, Ikrar Kaum Muda, Jalan Baru Pemimpin Baru apakah akan tinggal sebagai bongkah-bongkah garam, boneka garam atau akan melebur di lautan luas.
Lantas siapakah Pemimpin itu?!!!! Kalian itukah……? Mari menjumpai Lao Tzu.
Berjalanlah bersama rakyat
Tinggal bersama mereka
Belajar dari mereka
Cintailah mereka
Mulailah dengan apa yang mereka ketahui
Membangunlah dari apa yang mereka miliki
Hanya dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik
Ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan tercapai
Rakyat akan berkata
Kita telah melakukannya sendiri
(Lao Tzu)
Saat ini, detik ini, di ruang ini sudah tegakkah kepala saudara, sudah terkepalkah tangan saudara dan sudah teracungkah tinju saudara ke angkasa.
Hingar bingar……
Saudara-saudara pada akhirnya saya harus mengatakan perjuangan ini haruslah dilandaskan panggilan sejati setiap manusia, untuk menemukan panggilan hidupnya untuk membangun kehidupan dengan dasar kasih dan hanya kasih.
Salam DAMAI untuk kita semua orang-orang merdeka, orang-orang yang tetap menjaga asa menolak tunduk dan terus berlawan.
INILAH BUMI MANUSIA, DIMANA KEBANGKITAN INDONESIA SEGERA MENJADI NYATA.
…….hiduplah Indonesia Raya…. (dinyanyikan)
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia
Maklumat Kebangkitan Nasional : Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia
(Catt: Maklumat ini dibacakan secara bersama para aktifis HAM dan lingkungan, masyarakat, di saksikan kurang lebih 300 orang, di Pusat Perfilm-an Haji Usmar Ismail, Kuningan, Maklumat ini dijadikan sebagai Deklarasi dalam momentum sejarah : 100 Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) "Berbuat untuk Bumi dan Kebangkitan Indonesia").
Jakarta, 28 Januari 2008
Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berulangnya bencana ekologis berupa banjir, longsor, gelombang-pasang, kekeringan, gagal tanam, gagal panen, kebakaran hutan, kelaparan dan busung lapar yang terus menimpa bangsa ini. Tercatat sembilan bulan dalam setahun Indonesia menguras sumberdayanya untuk mengurus bencana. Sungguh sebuah ironi dari suatu kesalahan sistematik negara dalam melakukan pengurusan alam yang telah berlangsung lama.
Kami sangat menyesalkan kegagalan pengurus negara pada semua tingkatan dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pengurus negara juga gagal melindungi secara menyeluruh lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat dari keserakahan dan kuasa korporasi, dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara utara, serta kepentingan elit politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dipandu prinsip “jual murah, jual cepat dan jual habis” beraikbat pada kehancuran lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak azasi manusia. Lilitan utang, korupsi dan makin menipisnya sumberdaya alam mendorong negara dan bangsa ke ambang kebangkrutan.
Tetapi kami tidak pernah larut dalam keprihatinan. Kehendak untuk bangkit sebagai bangsa akan terus kami kobarkan. Kemandirian, solidaritas dan soliditas rakyat akan terus kami bangun. Momentun 100 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan politik serta bencana ekologis yang akit, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, bermartabat serta bebas dari segala bentuk penjajahan.
”Saatnya bangkit dan berbuat, Untuk bumi ini dan Indonesia!”
CHARTER OF THE GLOBAL GREENS
Canberra 2001
defining what it means to be Green in the new millennium
The Global Greens is the international network of
Green parties and political movements
Preamble
We, as citizens of the planet and members of the Global Greens,
United in our awareness that we depend on the Earth’s vitality, diversity andvbeauty, and that it is our responsibility to pass them on, undiminished or even improved, to the next generation
Recognising that the dominant patterns of human production and consumption, based on the dogma of economic growth at any cost and the excessive and wasteful use of natural resources without considering Earth’s carrying capacity, are causing extreme deterioration in the environment and a massive extinction of species
Acknowledging that injustice, racism, poverty, ignorance, corruption, crime and violence, armed conflict and the search for maximum short term profit are causing widespread human suffering
Accepting that developed countries through their pursuit of economic and political
goals have contributed to the degradation of the environment and of human dignity
Understanding that many of the world’s peoples and nations have been impoverished by the long centuries of colonisation and exploitation, creating an ecological debt owed by the rich nations to those that have been impoverished
Committed to closing the gap between rich and poor and building a citizenship based on equal rights for all individuals in all spheres of social, economic, political and cultural life
Recognising that without equality between men and women, no real democracy can be achieved
Concerned for the dignity of humanity and the value of cultural heritage
Recognising the rights of indigenous people and their contribution to the common heritage, as well as the right of all minorities and oppressed peoples to their culture, religion, economic and cultural life
Convinced that cooperation rather than competition is a pre-requisite for ensuring the guarantee of such human rights as nutritious food, comfortable shelter, health, education, fair labour, free speech, clean air, potable water and an unspoilt natural environment
Recognising that the environment ignores borders between countries and
Building on the Declaration of the Global Gathering of Greens at Rio in 1992
Assert the need for fundamental changes in people’s attitudes, values, and ways of producing and living
Declare that the new millennium provides a defining point to begin that transformation
Resolve to promote a comprehensive concept of sustainability which
•protects and restores the integrity of the Earth’s ecosystems, with special concern for biodiversity and the natural processes that sustain life
•acknowledges the interrelatedness of all ecological, social and economic processes
•balances individual interests with the common good
•harmonises freedom with responsibility
•welcomes diversity within unity
•reconciles short term objectives with long term goals
•ensures that future generations have the same right as the present generation to natural and cultural benefits
Affirm our responsibility to one another, to the greater community of life, and to future generations
Commit ourselves as Green parties and political movements from around the world to implement these interrelated principles and to create a global partnership in support of their fulfilment
selengkapnya silah klik Charter of The Global Green
defining what it means to be Green in the new millennium
The Global Greens is the international network of
Green parties and political movements
Preamble
We, as citizens of the planet and members of the Global Greens,
United in our awareness that we depend on the Earth’s vitality, diversity andvbeauty, and that it is our responsibility to pass them on, undiminished or even improved, to the next generation
Recognising that the dominant patterns of human production and consumption, based on the dogma of economic growth at any cost and the excessive and wasteful use of natural resources without considering Earth’s carrying capacity, are causing extreme deterioration in the environment and a massive extinction of species
Acknowledging that injustice, racism, poverty, ignorance, corruption, crime and violence, armed conflict and the search for maximum short term profit are causing widespread human suffering
Accepting that developed countries through their pursuit of economic and political
goals have contributed to the degradation of the environment and of human dignity
Understanding that many of the world’s peoples and nations have been impoverished by the long centuries of colonisation and exploitation, creating an ecological debt owed by the rich nations to those that have been impoverished
Committed to closing the gap between rich and poor and building a citizenship based on equal rights for all individuals in all spheres of social, economic, political and cultural life
Recognising that without equality between men and women, no real democracy can be achieved
Concerned for the dignity of humanity and the value of cultural heritage
Recognising the rights of indigenous people and their contribution to the common heritage, as well as the right of all minorities and oppressed peoples to their culture, religion, economic and cultural life
Convinced that cooperation rather than competition is a pre-requisite for ensuring the guarantee of such human rights as nutritious food, comfortable shelter, health, education, fair labour, free speech, clean air, potable water and an unspoilt natural environment
Recognising that the environment ignores borders between countries and
Building on the Declaration of the Global Gathering of Greens at Rio in 1992
Assert the need for fundamental changes in people’s attitudes, values, and ways of producing and living
Declare that the new millennium provides a defining point to begin that transformation
Resolve to promote a comprehensive concept of sustainability which
•protects and restores the integrity of the Earth’s ecosystems, with special concern for biodiversity and the natural processes that sustain life
•acknowledges the interrelatedness of all ecological, social and economic processes
•balances individual interests with the common good
•harmonises freedom with responsibility
•welcomes diversity within unity
•reconciles short term objectives with long term goals
•ensures that future generations have the same right as the present generation to natural and cultural benefits
Affirm our responsibility to one another, to the greater community of life, and to future generations
Commit ourselves as Green parties and political movements from around the world to implement these interrelated principles and to create a global partnership in support of their fulfilment
selengkapnya silah klik Charter of The Global Green
Global Green Berkomitmen Bantu Indonesia
Konferensi Perubahan Iklim di Bali
Angga Haksoro Ardhi
VHRmedia.com, Nusa Dua - Krisis energi dunia timbul akibat ketidakadilan struktur dan mekanisme ekonomi politik negara-negara industri yang mengeksploitasi negara berkembang. Monopoli akses ekonomi dan tidak meratanya distribusi keuntungan oleh negara industri merupakan penyebab krisis energi dunia yang berujung pada masalah lingkungan. Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Sarekat Hijau Indonesia dengan beberapa anggota Global Green di Inna Putri Bali Hotel, kawasan Nusa Dua Bali, Senin (10/12).
Anggota Australian Green Party Christie Mile mengatakan, perlawanan masyarakat sipil menentang ketidakadilan ekologi oleh perusahaan-perusahaan tambang juga terjadi di Australia, sama seperti yang terjadi di Indonesia.
Ketidakadilan mekanisme distribusi keuntungan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara industri dan negara-negara berkembang menjadi penyebab utamakerusakan lingkungan. Negara industri mendapatkankeuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi tersebut. "Kami sadar, masalah ekonomi sosial global yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam," kata Christie Mile.
Dalam pertemuan itu Global Green yang beranggotakan 70 partai hijau dan organisasi lingkungan di 30 negara di dunia sepakat untuk membangun komitmen politik bersama membantu Indonesia memperjuangkan keadilan lingkungan. Mereka setuju melibatkan Sarekat Hijau Indonesia dalam pertemuan Global Green di Sao Paolo, Brazil, Mei 2008.
Mereka juga berkomitmen berbagi informasi dan data seputar transnational corporation (TNc) yang beroperasi di Indonesia, sekaligus membagi strategi politik melawan perusahaan-perusahaan internasional tersebut.
Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia Andreas Iswinarto menyambut baik komitmen Global Green membantu usaha perjuangan lingkungan di Indonesia. Menurut dia, antusiasme membantu Indonesia menunjukkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengemuka di dunia sehingga harus segera direspons. "Mereka mengakui masalah lingkungan di negara berkembang tidak lepas dari utang ekologi eksploitasi negara industri yang belum ‘dibayar', bahkan sejak zaman kolonial," ujarnya.
Peran politik partai hijau di beberapa negara Eropa dan Australia dalam mempengaruhi penetuan kebijakan negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Menguasai 15 persen suara di parlemen Jerman dan 7 persen suara di parleman Australia, partai hijau kerap menempatkan diri sebagai partai oposisi melawan kebijakan negara yang tidak pro-lingkungan dan tidak berkeadilan sosial. (E1)
Sumber: http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=...
©2007 VHRmedia.com
Angga Haksoro Ardhi
VHRmedia.com, Nusa Dua - Krisis energi dunia timbul akibat ketidakadilan struktur dan mekanisme ekonomi politik negara-negara industri yang mengeksploitasi negara berkembang. Monopoli akses ekonomi dan tidak meratanya distribusi keuntungan oleh negara industri merupakan penyebab krisis energi dunia yang berujung pada masalah lingkungan. Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Sarekat Hijau Indonesia dengan beberapa anggota Global Green di Inna Putri Bali Hotel, kawasan Nusa Dua Bali, Senin (10/12).
Anggota Australian Green Party Christie Mile mengatakan, perlawanan masyarakat sipil menentang ketidakadilan ekologi oleh perusahaan-perusahaan tambang juga terjadi di Australia, sama seperti yang terjadi di Indonesia.
Ketidakadilan mekanisme distribusi keuntungan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara industri dan negara-negara berkembang menjadi penyebab utamakerusakan lingkungan. Negara industri mendapatkankeuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi tersebut. "Kami sadar, masalah ekonomi sosial global yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam," kata Christie Mile.
Dalam pertemuan itu Global Green yang beranggotakan 70 partai hijau dan organisasi lingkungan di 30 negara di dunia sepakat untuk membangun komitmen politik bersama membantu Indonesia memperjuangkan keadilan lingkungan. Mereka setuju melibatkan Sarekat Hijau Indonesia dalam pertemuan Global Green di Sao Paolo, Brazil, Mei 2008.
Mereka juga berkomitmen berbagi informasi dan data seputar transnational corporation (TNc) yang beroperasi di Indonesia, sekaligus membagi strategi politik melawan perusahaan-perusahaan internasional tersebut.
Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia Andreas Iswinarto menyambut baik komitmen Global Green membantu usaha perjuangan lingkungan di Indonesia. Menurut dia, antusiasme membantu Indonesia menunjukkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengemuka di dunia sehingga harus segera direspons. "Mereka mengakui masalah lingkungan di negara berkembang tidak lepas dari utang ekologi eksploitasi negara industri yang belum ‘dibayar', bahkan sejak zaman kolonial," ujarnya.
Peran politik partai hijau di beberapa negara Eropa dan Australia dalam mempengaruhi penetuan kebijakan negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Menguasai 15 persen suara di parlemen Jerman dan 7 persen suara di parleman Australia, partai hijau kerap menempatkan diri sebagai partai oposisi melawan kebijakan negara yang tidak pro-lingkungan dan tidak berkeadilan sosial. (E1)
Sumber: http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=...
©2007 VHRmedia.com
Pandangan Politik SAREKAT HIJAU INDONESIA tentang Pemanasan Global
Ketimpangan sosial ekonomi global
Kami memandang bahwa krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Ini adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.
Secara umum sebagian besar penduduk negara –negara kaya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.
Penjajahan Baru
Kami memandang bahwa negara-negara industri maju/utara terutama Amerika Serikat yang hingga hari ini menolak meratifikasi Kyoto Protokol adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pemanasan global. Sikap keras kepala untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar bebas dan pengagungan gaya hidup yang konsumtif adalah sebuah tindakan pengingkaran terhadap tanggung jawab tersebut. Sesungguhnya merekalah yang berhutang kepada negara-negara korban penghisapan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.
Alih-alih mengakui hutang sosial dan ekologis ini mereka menggunakan instrumen bantuan dan hutang luar negeri serta investasi untuk melakukan kontrol, penaklukan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara selatan. Pengingkaran tersebut diperkuat dengan memberikan keleluasan dan perlindungan kepada korporasi-korporasi trans/multi-nasional untuk menjalankan bisnis dan akumulasi keuntungan yang tak terbatas. Kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasan ekonomi-ekonomi negara-negara. Kedaulatan suatu negara atas kuasa politik dan ekonomi nasional semakin melemah. Negara yang bersifat kesatuan sosial menjadi kesatuan ekonomi belaka.
Kami memandang ketidakadilan sosial-ekonomi di tingkat global adalah akar masalah dan masalah pokok yang harus diselesaikan di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai representasi negara-negara yang berdaulat. Pemanasan global sesungguhnya hanyalah salah satu gejala sekaligus peringatan akan mendesaknya perombakan tatanan sosial dan ekonomi.
Memulai titik balik
Kami menegaskan bahwa negara-negara selatan harus menyatukan kekuatan untuk menggugat tanggung jawab negara-negara utara untuk membayar hutang sosial ekologis mereka.Negara-negara selatan harus pula membangun inisiatif-inisiatif perombakan tatanan sosial ekonomi global yang tidak adil.
Negara-negara selatan harus berhenti berebut 'proyek pemanasan global' atau keuntungan ekonomi jangka pendek dari perdagangan karbon. Sudah saatnya kita meninggalkan investasi yang tidak etis dan anti-ekologi, yang saat ini didominasi oleh korporasi dengan dukungan negara-negara utara dan negara-negara kaya baru. Kita harus berhenti merampas akses rakyat atas sumber-sumber agraria, tidak melanggengkan komoditi buruh murah dan menolak transfer teknologi yang tidak ramah lingkungan.
Bergerak Bersama
Kami menegaskan bahwa rakyat di berbagai belahan dunia harus terus menerus menguatkan perlawanan untuk merebut kembali ruang-ruang politik dan kuasa politik dari cengkeraman kepentingan korporasi. Kedaulatan rakyat atas ruang hidup harus dipulihkan. Demokrasi demi tegaknya keadilan lingkungan dan sosial adalah cita-cita luhur gerakan politik hijau.
Sarekat Hijau Indonesia sebagai cikal bakal partai hijau di Indonesia menegaskan perlu adanya solidaritas, penguatan kekuatan-kekuatan hijau di dunia untuk memperbaiki kualitas hidup warga dunia.
Bali, 10 Desember 2007
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia
baca juga IRONI COP 13 Tentang Pemanasan Global
Kami memandang bahwa krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Ini adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.
Secara umum sebagian besar penduduk negara –negara kaya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.
Penjajahan Baru
Kami memandang bahwa negara-negara industri maju/utara terutama Amerika Serikat yang hingga hari ini menolak meratifikasi Kyoto Protokol adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pemanasan global. Sikap keras kepala untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar bebas dan pengagungan gaya hidup yang konsumtif adalah sebuah tindakan pengingkaran terhadap tanggung jawab tersebut. Sesungguhnya merekalah yang berhutang kepada negara-negara korban penghisapan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.
Alih-alih mengakui hutang sosial dan ekologis ini mereka menggunakan instrumen bantuan dan hutang luar negeri serta investasi untuk melakukan kontrol, penaklukan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara selatan. Pengingkaran tersebut diperkuat dengan memberikan keleluasan dan perlindungan kepada korporasi-korporasi trans/multi-nasional untuk menjalankan bisnis dan akumulasi keuntungan yang tak terbatas. Kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasan ekonomi-ekonomi negara-negara. Kedaulatan suatu negara atas kuasa politik dan ekonomi nasional semakin melemah. Negara yang bersifat kesatuan sosial menjadi kesatuan ekonomi belaka.
Kami memandang ketidakadilan sosial-ekonomi di tingkat global adalah akar masalah dan masalah pokok yang harus diselesaikan di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai representasi negara-negara yang berdaulat. Pemanasan global sesungguhnya hanyalah salah satu gejala sekaligus peringatan akan mendesaknya perombakan tatanan sosial dan ekonomi.
Memulai titik balik
Kami menegaskan bahwa negara-negara selatan harus menyatukan kekuatan untuk menggugat tanggung jawab negara-negara utara untuk membayar hutang sosial ekologis mereka.Negara-negara selatan harus pula membangun inisiatif-inisiatif perombakan tatanan sosial ekonomi global yang tidak adil.
Negara-negara selatan harus berhenti berebut 'proyek pemanasan global' atau keuntungan ekonomi jangka pendek dari perdagangan karbon. Sudah saatnya kita meninggalkan investasi yang tidak etis dan anti-ekologi, yang saat ini didominasi oleh korporasi dengan dukungan negara-negara utara dan negara-negara kaya baru. Kita harus berhenti merampas akses rakyat atas sumber-sumber agraria, tidak melanggengkan komoditi buruh murah dan menolak transfer teknologi yang tidak ramah lingkungan.
Bergerak Bersama
Kami menegaskan bahwa rakyat di berbagai belahan dunia harus terus menerus menguatkan perlawanan untuk merebut kembali ruang-ruang politik dan kuasa politik dari cengkeraman kepentingan korporasi. Kedaulatan rakyat atas ruang hidup harus dipulihkan. Demokrasi demi tegaknya keadilan lingkungan dan sosial adalah cita-cita luhur gerakan politik hijau.
Sarekat Hijau Indonesia sebagai cikal bakal partai hijau di Indonesia menegaskan perlu adanya solidaritas, penguatan kekuatan-kekuatan hijau di dunia untuk memperbaiki kualitas hidup warga dunia.
Bali, 10 Desember 2007
Andreas Iswinarto
Sekjen Sarekat Hijau Indonesia
baca juga IRONI COP 13 Tentang Pemanasan Global
MANIFESTO POLITIK HIJAU
Krisis berbangsa yang multidimensi telah meningkatkan ancaman dan terjadinya bencana lingkungan hidup serta langgengnya bahkan bertambah parahnya kemiskinan rakyat. Situasi ini merupakan akibat bekerjanya elit politik dan ekonomi atau kalangan oligarki politik (sistim politik yang dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja) yang korup. Bangsa ini sekaligus diperlakukan sebagai kuda tunggangan kekuatan ekonomi politik asing yang merampas kedaulatan negara dan rakyat. Rangkaian krisis ini telah mengarah kepada ancaman terhadap hak hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat atau mengarah kepada krisis keselamatan rakyat.
Gerakan masyarakat sipil dan gerakan rakyat walau berhasil memberi tekanan politik untuk menjatuhkan pemerintah otoriter dan fasis Soeharto, gagal untuk membangun tatanan politik dan ekonomi baru yang berdaulat dan berkeadilan. Kegagalan ini diantaranya diakibatkan oleh ketiadaan persatuan, platform (agenda) bersama, kepemimpinan dan konsolidasi di kalangan gerakan rakyat.
Sementara itu kekuatan elit politik dan ekonomi yang mewarisi watak penguasa sebelumnya, telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali dalam ruang-ruang politik (legislatif, yudikatif dan eksekutif) dan masyarakat sipil.
Keadaan ini lebih lanjut telah menghancurkan nilai-nilai kedaulatan dan keadilan intra dan antar generasi yang selanjutnya telah menciptakan pemiskinan rakyat. Kemerosotan kedaulatan ini ditandai dengan semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri baik di tataran negara hingga di tataran satuan-satuan politik yang terkecil. Kemudian kemerosotan nilai keadilan nampak dari adanya ketimpangan distribusi manfaat bahkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga merupakan potret global di mana terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati oleh segelintir orang ini dapat berlangsung karena penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Di sisi lain gaya hidup, pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan segelintir orang ini bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan karena eksploitasi yang membabibuta. Pola konsumsi berlebih ini telah menyebabkan munculnya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang berdimensi global.
Semua ini bisa terjadi karena keniscayaan motif keserakahan sebagai logika dasar sistim kapitalisme yang didorong akumulasi keuntungan sebesar mungkin dengan biaya semurah mungkin (bahan baku, tenaga kerja, modal keuangan, biaya pengelolaan limbah/lingkungan hidup, termasuk mengurangi persaingan, kebebasan memindahkan investasi dll).
Penghisapan ekonomi di satu sisi dan pengrusakan lingkungan hidup di sisi lain bahkan kini telah menyebabkan terjadi krisis atau ancaman terhadap keberlangsungan tatanan dan sumber-sumber kehidupan rakyat .
• Bergesernya penguasaan sumberdaya baik dari negara maupun rakyat kepada pemodal yang mengakibatkan negara dan rakyat tidak bisa melakukan proses produksi, menimbulkan ketimpangan sosial yang parah dan membelah rakyat menjadi kelompok yang memiliki daya beli dan yang tidak memiliki daya beli.
• Penguasaan dan kontrol atas tanah, alat produksi dan sumber-sumber kehidupan oleh elit ekonomi maupun politik menyebabkan rontoknya kemampuan produksi dan keswadayaan setempat dan akhirnya mendorong meningkatnya ketergantungan penduduk lokal dalam memenuhi kebutuhannya.
• Rontoknya modal sosial akibat lumpuhnya negara karena bekerjanya mesin-mesin kapitalisme global
• Bangkrutnya kelembagaan lokal yang menyebabkan rontoknya kemampuan meregulasi wilayah dan tata kehidupan sendiri.
• Kebutuhan dasar rakyat akan air, energi dan pangan tidak terpenuhi dalam kurun 10 tahun ke depan terutama di Jawa.
• Menyempitnya akses kepada pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas baik di perkotaan maupun perdesaan.
• Laju konsumsi yang tidak terkendali akibat konsumerisme dan tidak adanya regulasi mengarah pada kebangkrutan tata kehidupan.
• Meningkatnya kemiskinan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan fakta dan realita iklim serta peta kerawanan wilayah.
• Kelangkaan dan ketimpangan penguasaan air meningkatkan konflik dan kemiskinan di seluruh Indonesia.
• Penghancuran modal sosial karena pandemik penyakit menular dan penyakit metabolisme kronik akibat pencemaran dan kehancuran lingkungan hidup di Indonesia.
• Hilangnya hak rakyat atas lingkungan hidup yang berkeadilan.
Melihat potensi penghancuran ini, kedaulatan, keadilan serta ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup (ekologi) perlu kembali menjadi nilai-nilai utama dalam penentuan sistim pengaturan masyarakat secara keseluruhan dan memulai agenda bangsa untuk melawan penghisapan akibat penjajahan baru serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Tatanan baru ini haruslah mencakup 4 nilai utama ini :
Demokrasi Kerakyatan
Semua orang adalah makhluk politik. Perjuangan politik tidak hanya dilakukan di parlemen, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab dan tindakan politik tidak bisa serta merta direpresentasikan oleh parlemen atau perwakilan yang dipilih melalui pemilu, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan tindakan politik setiap hari dari seluruh masyarakat mulai dari lingkungan komunitas terkecil hingga lingkungan negara. Perjuangan mewujudkan demokrasi tidak hanya ditujukan untuk mendemokratiskan negara, tetapi mencakup pula penguatan otonomi masyarakat sipil untuk menggunakan kekuasaaan dan secara terus menerus mempengaruhi negara agar sungguh-sungguh menjadi representasi kepentingan rakyat. Demokrasi Kerakyatan juga harus terus menerus meningkatkan kapasitas kedaulatan orang per orang dan memprioritaskan pada kepentingan kelompok yang tersubordinasi.
Keadilan Sosial
Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.
Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi
Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.
Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.
BERSATU BERSAREKAT BERLAWAN
Untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru, RAKYAT harus BERSATU, BERSAREKAT DAN BERLAWAN. Karena itu kami bertekad bulat untuk membangun basis massa dan alat perjuangan politik rakyat bernama SAREKAT HIJAU INDONESIA. Untuk membangun kekuatan politik rakyat, SAREKAT HIJAU akan mengarahkan perhatian utamanya pada penguatan gerakan massa kerakyatan atau komunitas dari bawah atas dasar kepentingan umum bersama.
SAREKAT HIJAU INDONESIA yang dibangun harus bertulangpunggungkan massa masif yang terdidik dan kritis, dengan kesadaran politik dan ideologi yang kuat.
Untuk itu SAREKAT HIJAU INDONESIA akan bekerja dalam siklus tiga kaki - didik, organisir, mobilisasi. Siklus ini harus dimulai dari wilayah kesatuan politik terkecil hingga wilayah kesatuan politik yang lebih besar. Percepatan pembangunan kekuatan politik ini akan didorong dan mengandalkan energi perlawanan yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten, untuk menemukan momentumnya di tingkat propinsi, region dan nasional.
SAREKAT HIJAU INDONESIA akan membangun front gerakan massa progresif untuk menguatkan perjuangan rakyat Indonesia yang berwatak pembebasan demokratik nasional.
Berwatak pembebasan demokratis karena perjuangan ini harus menumbangkan kekuatan politik-ekonomi yang dominan yang tidak demokratis dan menindas di dalam negeri di antaranya oligarki politik kekuasaan yang merupakan bentuk lanjutan dari feodalisme (di samping patriarki, sikap rasis, militerisme-premanisme, dll) sekaligus berwatak pembebasan nasional karena perjuangan ini harus menghancurkan politik, ekonomi, budaya penghisapan imperialisme.
Gerakan masyarakat sipil dan gerakan rakyat walau berhasil memberi tekanan politik untuk menjatuhkan pemerintah otoriter dan fasis Soeharto, gagal untuk membangun tatanan politik dan ekonomi baru yang berdaulat dan berkeadilan. Kegagalan ini diantaranya diakibatkan oleh ketiadaan persatuan, platform (agenda) bersama, kepemimpinan dan konsolidasi di kalangan gerakan rakyat.
Sementara itu kekuatan elit politik dan ekonomi yang mewarisi watak penguasa sebelumnya, telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali dalam ruang-ruang politik (legislatif, yudikatif dan eksekutif) dan masyarakat sipil.
Keadaan ini lebih lanjut telah menghancurkan nilai-nilai kedaulatan dan keadilan intra dan antar generasi yang selanjutnya telah menciptakan pemiskinan rakyat. Kemerosotan kedaulatan ini ditandai dengan semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri baik di tataran negara hingga di tataran satuan-satuan politik yang terkecil. Kemudian kemerosotan nilai keadilan nampak dari adanya ketimpangan distribusi manfaat bahkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga merupakan potret global di mana terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati oleh segelintir orang ini dapat berlangsung karena penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Di sisi lain gaya hidup, pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan segelintir orang ini bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan karena eksploitasi yang membabibuta. Pola konsumsi berlebih ini telah menyebabkan munculnya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang berdimensi global.
Semua ini bisa terjadi karena keniscayaan motif keserakahan sebagai logika dasar sistim kapitalisme yang didorong akumulasi keuntungan sebesar mungkin dengan biaya semurah mungkin (bahan baku, tenaga kerja, modal keuangan, biaya pengelolaan limbah/lingkungan hidup, termasuk mengurangi persaingan, kebebasan memindahkan investasi dll).
Penghisapan ekonomi di satu sisi dan pengrusakan lingkungan hidup di sisi lain bahkan kini telah menyebabkan terjadi krisis atau ancaman terhadap keberlangsungan tatanan dan sumber-sumber kehidupan rakyat .
• Bergesernya penguasaan sumberdaya baik dari negara maupun rakyat kepada pemodal yang mengakibatkan negara dan rakyat tidak bisa melakukan proses produksi, menimbulkan ketimpangan sosial yang parah dan membelah rakyat menjadi kelompok yang memiliki daya beli dan yang tidak memiliki daya beli.
• Penguasaan dan kontrol atas tanah, alat produksi dan sumber-sumber kehidupan oleh elit ekonomi maupun politik menyebabkan rontoknya kemampuan produksi dan keswadayaan setempat dan akhirnya mendorong meningkatnya ketergantungan penduduk lokal dalam memenuhi kebutuhannya.
• Rontoknya modal sosial akibat lumpuhnya negara karena bekerjanya mesin-mesin kapitalisme global
• Bangkrutnya kelembagaan lokal yang menyebabkan rontoknya kemampuan meregulasi wilayah dan tata kehidupan sendiri.
• Kebutuhan dasar rakyat akan air, energi dan pangan tidak terpenuhi dalam kurun 10 tahun ke depan terutama di Jawa.
• Menyempitnya akses kepada pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas baik di perkotaan maupun perdesaan.
• Laju konsumsi yang tidak terkendali akibat konsumerisme dan tidak adanya regulasi mengarah pada kebangkrutan tata kehidupan.
• Meningkatnya kemiskinan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan fakta dan realita iklim serta peta kerawanan wilayah.
• Kelangkaan dan ketimpangan penguasaan air meningkatkan konflik dan kemiskinan di seluruh Indonesia.
• Penghancuran modal sosial karena pandemik penyakit menular dan penyakit metabolisme kronik akibat pencemaran dan kehancuran lingkungan hidup di Indonesia.
• Hilangnya hak rakyat atas lingkungan hidup yang berkeadilan.
Melihat potensi penghancuran ini, kedaulatan, keadilan serta ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup (ekologi) perlu kembali menjadi nilai-nilai utama dalam penentuan sistim pengaturan masyarakat secara keseluruhan dan memulai agenda bangsa untuk melawan penghisapan akibat penjajahan baru serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Tatanan baru ini haruslah mencakup 4 nilai utama ini :
Demokrasi Kerakyatan
Semua orang adalah makhluk politik. Perjuangan politik tidak hanya dilakukan di parlemen, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab dan tindakan politik tidak bisa serta merta direpresentasikan oleh parlemen atau perwakilan yang dipilih melalui pemilu, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan tindakan politik setiap hari dari seluruh masyarakat mulai dari lingkungan komunitas terkecil hingga lingkungan negara. Perjuangan mewujudkan demokrasi tidak hanya ditujukan untuk mendemokratiskan negara, tetapi mencakup pula penguatan otonomi masyarakat sipil untuk menggunakan kekuasaaan dan secara terus menerus mempengaruhi negara agar sungguh-sungguh menjadi representasi kepentingan rakyat. Demokrasi Kerakyatan juga harus terus menerus meningkatkan kapasitas kedaulatan orang per orang dan memprioritaskan pada kepentingan kelompok yang tersubordinasi.
Keadilan Sosial
Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.
Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi
Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.
Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.
BERSATU BERSAREKAT BERLAWAN
Untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru, RAKYAT harus BERSATU, BERSAREKAT DAN BERLAWAN. Karena itu kami bertekad bulat untuk membangun basis massa dan alat perjuangan politik rakyat bernama SAREKAT HIJAU INDONESIA. Untuk membangun kekuatan politik rakyat, SAREKAT HIJAU akan mengarahkan perhatian utamanya pada penguatan gerakan massa kerakyatan atau komunitas dari bawah atas dasar kepentingan umum bersama.
SAREKAT HIJAU INDONESIA yang dibangun harus bertulangpunggungkan massa masif yang terdidik dan kritis, dengan kesadaran politik dan ideologi yang kuat.
Untuk itu SAREKAT HIJAU INDONESIA akan bekerja dalam siklus tiga kaki - didik, organisir, mobilisasi. Siklus ini harus dimulai dari wilayah kesatuan politik terkecil hingga wilayah kesatuan politik yang lebih besar. Percepatan pembangunan kekuatan politik ini akan didorong dan mengandalkan energi perlawanan yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten, untuk menemukan momentumnya di tingkat propinsi, region dan nasional.
SAREKAT HIJAU INDONESIA akan membangun front gerakan massa progresif untuk menguatkan perjuangan rakyat Indonesia yang berwatak pembebasan demokratik nasional.
Berwatak pembebasan demokratis karena perjuangan ini harus menumbangkan kekuatan politik-ekonomi yang dominan yang tidak demokratis dan menindas di dalam negeri di antaranya oligarki politik kekuasaan yang merupakan bentuk lanjutan dari feodalisme (di samping patriarki, sikap rasis, militerisme-premanisme, dll) sekaligus berwatak pembebasan nasional karena perjuangan ini harus menghancurkan politik, ekonomi, budaya penghisapan imperialisme.
Langganan:
Postingan (Atom)