Sungailiat Bangka (Bag 1)

PANTAI TELUR UBER SUNGAILIAT.............
PANTAI TELUK UBER SUNGAILIAT..............................

Kumpulan Artikel/Opini Tentang Pemberantasan Korupsi

Cicak-cicak Bersatulah! Perkuat Amunisi Untuk Lawan Godzilla

silah kunjung untuk kompilasi lin-link artikel-opini di media massa nasional dibawah ini
Mega Skandal, Persekongkolan Bedebah dan Gerbang Pemakzulan!!!

Kehilangan Indonesia, Timbul Bencana – Yudi Latif ; Ganyang Mafia? – H Herlambang Perdana ; Polri dan Masalah Kredibilitas – Gambar Wulan; Merindukan Kepahlawanan(?) – Garin Nugroho; Bila Politik Sudah Masuk ke Ranah Hukum – Ikrar Nusa Bhakti ; Saatnya Buaya Telan Reformasi? - Ihsan Ali-Fauzi; Bibit-Vhandra Bergulir Terus - Satjipto Rahardjo DPR Mengoyak Nurani Rakyat - Tamrin Amal Tomagola; Hancurnya Etika Publik - Gadis Arivia; Senja Kala Pemberantasan Korupsi? - Saldi Isra; Anggodo dan Retorika Ganyang Mafia Hukum - Laode Ida; Elegi Pemberantasan Korupsi - Achmad M Akung; TAJUK RENCANA KOMPAS : Bangkitnya Dunia Maya; Kriminalisasi Kewenangan - Bambang Widjojanto; Kriminalisasi, Kontroversi Dasar Pembenarannya - Soetandyo Wignjosoebroto; EDITORIAL MI - Ganyang Mafia Ganyang Kemunafikan; Para Pembangkang Mayantara - Ignatius Haryanto; Mencegah Pelemahan dan Pembubaran KPK - Roby Arya Brata;Pahlawan Hukum - Yonky Karman; Gempa Politik - Jaya Suprana; KOLOM POLITIK-EKONOMI "Tak Gendong ke Mana-mana" - Budiarto Shambazy; Uang dan Kekuasaan - Jakob Sumardjo; EDITORIAL MI - Pentas Wajah tidak Bersalah; Ruang Publik Komunitas Virtual - Gun Gun Heryanto; Menakar People Power - Prof Bachtiar Aly; Reality Show Penegakan Hukum - Adnan Topan Husodo; TAJUK RENCANA Kompas - Nurani Rakyat Via Media/Menindak Mafia Peradilan; EDITORIAL TEMPO - Kerisauan Tim Delapan; EDITORIAL MI - Hati Publik yang Terluka; Selama Korupsi Ada, Jangan Harap Ada Negara - Makmur Keliat; Parlemen "Online" - Jaleswari Pramodhawardani; Eddy OS Hiariej: Babak Baru Polri-Kejaksaan Agung vs KPK; Rekaman Hukum Indonesia- Satjipto Rahardjo; Ironi Kriminal : Emmanuel Subangun; TAJUK RENCANA KOMPAS : Menguji Komitmen Kita; EDITORIAL MI - Mahkamah Konstitusi yang Memukau; Socrates dan Mafioso Hukum - Bernard L Tanya; Tahan! Mana Tahan?- Ikrar Nusa Bhakti; Jejaring Sosial dan Kekuatan Rakyat - Heru Sutadi; Kekeliruan Adab Kita- Radhar Panca Dahana; Karakter ”Buaya “ - Rhenal Kasali; Moralitas dan Keadilan Publik - Benny Susetyo; Parade Kebusukan : Febri Diansyah ; TAJUK RENCANA KOMPAS : Skandal Penegakan Hukum!; Hantu-hantu Kebenaran - Yasraf Amir Piliang; Nurani Lawan Keangkuhan - Ahmad Syafii Maarif ; Jika Buaya Pilek...- Mohamad Sobary; Dependensi Tim Independen - Zainal Arifin Mochtar; EDITORIAL TEMPO- Bersihkan Polisi dan Jaksa; Media di Balik Tabir Asap Kisruh KPK - Arya Gunawan; Kompetisi Pemberantasan Korupsi - Prof Hendrawan Supratikno, PhD; EDITORIAL MI- Tekanan Melalui `Facebook'; Gerbang menuju Pemakzulan? - Saldi Isra; Ihwal Independensi TPF KPK-Polri _Hendardi; Kasus Bank Century, Cicak dan Buaya Dikadali Kancil - ARIEF TURATNO; Sudah Saatnya Polisi Masuk ke Dalam Depdagri - ARIEF TURATNO; Cicak Vs Buaya di Puncak Gunung Es Century - EFFENDI GAZALI Din; Kriminalisasi - Eep Saefulloh Fatah; "Kekerasan" dalam Penegakan Hukum - Bambang Widjojanto; Pengadilan Opini Publik - Susanto Pudjomartono; Nurani Publik Terusik - Sarlito Wirawan Sarwono; ANALISIS POLITIK . Miris - J KRISTIADI; TAJUK RENCANA KOMPAS - Dukungan dari Jagat Maya; Perlunya Penyelesaian secara Independen - Zainal Arifin Mochtar ; Polisi dan Pengekangan Publik Mendapatkan Informasi – Teguh Usis; Lingkaran Kebohongan Para Koruptor - Saratri Wilonoyudho; Citra dan Arogansi Penguasa Serta Penegak Hukum - Bambang Widjojanto; Bukan Kasus Biasa - TJIPTA LESMANA; Menakar Syarat Penahanan - Eddy O S Hiariej ; Bersatu Mengganyang Korupsi - Widodo Dwi Putro; Cicak-cicak Bersatulah! - Teten Masduki

Kumpulan Artikel/Opini Tentang Mafia Peradilan

Cicak-cicak Bersatulah! Perkuat Amunisi Untuk Lawan Godzilla

silah kunjung untuk kompilasi lin-link artikel-opini di media massa nasional dibawah ini

Mega Skandal, Persekongkolan Bedebah dan Gerbang Pemakzulan!!!

Kehilangan Indonesia, Timbul Bencana – Yudi Latif ; Ganyang Mafia? – H Herlambang Perdana ; Polri dan Masalah Kredibilitas – Gambar Wulan; Merindukan Kepahlawanan(?) – Garin Nugroho; Bila Politik Sudah Masuk ke Ranah Hukum – Ikrar Nusa Bhakti ; Saatnya Buaya Telan Reformasi? - Ihsan Ali-Fauzi; Bibit-Vhandra Bergulir Terus - Satjipto Rahardjo DPR Mengoyak Nurani Rakyat - Tamrin Amal Tomagola; Hancurnya Etika Publik - Gadis Arivia; Senja Kala Pemberantasan Korupsi? - Saldi Isra; Anggodo dan Retorika Ganyang Mafia Hukum - Laode Ida; Elegi Pemberantasan Korupsi - Achmad M Akung; TAJUK RENCANA KOMPAS : Bangkitnya Dunia Maya; Kriminalisasi Kewenangan - Bambang Widjojanto; Kriminalisasi, Kontroversi Dasar Pembenarannya - Soetandyo Wignjosoebroto; EDITORIAL MI - Ganyang Mafia Ganyang Kemunafikan; Para Pembangkang Mayantara - Ignatius Haryanto; Mencegah Pelemahan dan Pembubaran KPK - Roby Arya Brata;Pahlawan Hukum - Yonky Karman; Gempa Politik - Jaya Suprana; KOLOM POLITIK-EKONOMI "Tak Gendong ke Mana-mana" - Budiarto Shambazy; Uang dan Kekuasaan - Jakob Sumardjo; EDITORIAL MI - Pentas Wajah tidak Bersalah; Ruang Publik Komunitas Virtual - Gun Gun Heryanto; Menakar People Power - Prof Bachtiar Aly; Reality Show Penegakan Hukum - Adnan Topan Husodo; TAJUK RENCANA Kompas - Nurani Rakyat Via Media/Menindak Mafia Peradilan; EDITORIAL TEMPO - Kerisauan Tim Delapan; EDITORIAL MI - Hati Publik yang Terluka; Selama Korupsi Ada, Jangan Harap Ada Negara - Makmur Keliat; Parlemen "Online" - Jaleswari Pramodhawardani; Eddy OS Hiariej: Babak Baru Polri-Kejaksaan Agung vs KPK; Rekaman Hukum Indonesia- Satjipto Rahardjo; Ironi Kriminal : Emmanuel Subangun; TAJUK RENCANA KOMPAS : Menguji Komitmen Kita; EDITORIAL MI - Mahkamah Konstitusi yang Memukau; Socrates dan Mafioso Hukum - Bernard L Tanya; Tahan! Mana Tahan?- Ikrar Nusa Bhakti; Jejaring Sosial dan Kekuatan Rakyat - Heru Sutadi; Kekeliruan Adab Kita- Radhar Panca Dahana; Karakter ”Buaya “ - Rhenal Kasali; Moralitas dan Keadilan Publik - Benny Susetyo; Parade Kebusukan : Febri Diansyah ; TAJUK RENCANA KOMPAS : Skandal Penegakan Hukum!; Hantu-hantu Kebenaran - Yasraf Amir Piliang; Nurani Lawan Keangkuhan - Ahmad Syafii Maarif ; Jika Buaya Pilek...- Mohamad Sobary; Dependensi Tim Independen - Zainal Arifin Mochtar; EDITORIAL TEMPO- Bersihkan Polisi dan Jaksa; Media di Balik Tabir Asap Kisruh KPK - Arya Gunawan; Kompetisi Pemberantasan Korupsi - Prof Hendrawan Supratikno, PhD; EDITORIAL MI- Tekanan Melalui `Facebook'; Gerbang menuju Pemakzulan? - Saldi Isra; Ihwal Independensi TPF KPK-Polri _Hendardi; Kasus Bank Century, Cicak dan Buaya Dikadali Kancil - ARIEF TURATNO; Sudah Saatnya Polisi Masuk ke Dalam Depdagri - ARIEF TURATNO; Cicak Vs Buaya di Puncak Gunung Es Century - EFFENDI GAZALI Din; Kriminalisasi - Eep Saefulloh Fatah; "Kekerasan" dalam Penegakan Hukum - Bambang Widjojanto; Pengadilan Opini Publik - Susanto Pudjomartono; Nurani Publik Terusik - Sarlito Wirawan Sarwono; ANALISIS POLITIK . Miris - J KRISTIADI; TAJUK RENCANA KOMPAS - Dukungan dari Jagat Maya; Perlunya Penyelesaian secara Independen - Zainal Arifin Mochtar ; Polisi dan Pengekangan Publik Mendapatkan Informasi – Teguh Usis; Lingkaran Kebohongan Para Koruptor - Saratri Wilonoyudho; Citra dan Arogansi Penguasa Serta Penegak Hukum - Bambang Widjojanto; Bukan Kasus Biasa - TJIPTA LESMANA; Menakar Syarat Penahanan - Eddy O S Hiariej ; Bersatu Mengganyang Korupsi - Widodo Dwi Putro; Cicak-cicak Bersatulah! - Teten Masduki

Gerakan Anti Korupsi : Reformasi atau Transformasi?

Cicak-cicak Bersatulah dan/atau Tikus-tikus Bersatulah

Reformasi atau Transformasi?

SBY Kecewa National Summit ‘Dikalahkan” KPK, begitu judul berita di VIVAnews. Saya Juga Kecewa Pak SBY (dengan alasan berbeda) karena National Summit adalah ajang legitimasi politik rencana membuka pintu penghisapan sistematik paling kolosal sejak Republik didirikan. Ini SKANDAL TERBESAR TAHUN INI!

Dalam salah satu orasi oleh wakil organisasi pendukung aksi mendukung KPK kemarin (2 Nopember 2009) di Depan Istana, diteriakkan bahwa korupsilah yang menyebabkan rakyat miskin.

Tidak ada keberatan tapi jangan dilupakan bahwa sumber utama kemiskinan rakyat adalah penghisapan dan penjajahan sistimatis oleh kuasa modal atas negeri yang kaya-raya ini. Tikus Mati di Lumbung Padi!. Inilah persoalan terbesar di negeri ini.

Pemberantasan Korupsi Harus Didukung, Penghisapan dan Penjajahan Baru (serta Antek-anteknya) Harus Dilawan. Mas Teten Masduki menulis “Cicak-cicak Bersatulah”, saya menulis “Tikus-Tikus Bersatulah”.

Bila dukungan terhadap Bibit dan Chandra, KPK, Gerakan Lawan Korupsi di facebook (sebagai salah satu contoh perlawanan) dengan cepat membesar dan beranak pinak, kenapa soal perlawanan atas penghisapan dan penjajahan negeri dari ujung mouse tidak kunjung menjadi masif dan beranak pinak?

Adakah ini soal jarak dan senjang antara gerakan reformis dan gerakan radikal/revolusioner/transformatif? Gerakan perubahan sosial tanpa perombakan struktur dan sistim sosial, dengan gerakan perubahan sosial dengan perombakan struktur dan sistim sosial? Lepas dari itu bagi saya gerakan melawan buaya dan godzilla ini adalah momentum untuk sampai kepada kesadaran gerakan yang trasformatif atau revolusioner. Atau gerakan tetap berhenti pada wataknya yang reformis.


Skandal National Summit Dan Rakyat Yang Selalu Terjepit

Obral Paling Kolosal Sejak Republik Berdiri

Siaran Pers Bersama, 30 Oktober 2009

WALHI, KIARA, JATAM, ICEL, KAU, Institute Hijau Indonesia, Reform Institute, LIMA

(tertanda : Hendri Saparini, Teguh Surya, Riza Damanik, Siti Maimunah, Chalid Muhammad, Yudi Latif, Ray Rangkuti, Dani Setiawan, Rino Subagio)


National Summit, yang diselenggarakan sebagai ajang bagi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua mendengarkan keluh-kesah para kuasa modal domestik dan asing, sungguh merupakan skandal terbesar tahun ini. Summit yang berlangsung pada 29-31 Oktober 2009, telah menempatkan ihwal keselamatan Rakyat diposisi terendah dibanding hasrat untuk melayani kepentingan modal oleh rezim SBY-Boediono. Bahkan secara nyata National Summit menjadi ajang pemberian dukungan politik dan hukum secara penuh dari kekuasaan terhadap sebuah rencana sistematik paling kolosal sejak Republik Indonesia didirikan untuk membuka seluas-luasnya pasar obral tanah, kekayaan alam dan buruh.

Lebih dari empat dekade rejim pengerukan dan pengurasan bahan tambang, minyak dan gas, hutan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, secara blak-blakan mamamerkan tanpa rasa malu ketergantungan Indonesia pada kekuatan ekonomi negara asing, lembaga-lembaga keuangan internasional, serta kekuatan korporasi multinasional dan transnasional. Tanah tergerus, kekayaan alam menyusut, pemiskinan terus berlanjut, dampak bencana semakin menghebat dan Indonesia pun menjadi salahsatu negara penghutang terbesar di dunia.

Selengkapnya

Kesepian, Internet dan Masturbasi Teknologi

Don Bosco, Tisna Sanjaya dan Umberto Eco : Kembali ke Komunitas Tatap Muka

“Kesepian adalah masalah besar.....”.

“..... anda bisa menyebutkan banyak orang lain yang hidup dalam isolasi, dengan berbagai bentuk penyakit kejiwaan. Salah satu masalah besar dewasa ini adalah menurunnya, atau malah tidak adanya, komunitas-komunitas tatap-muka”

“Yang saya kira buruk sekarang ini-baik di dunia Katolik maupun di dunia bekas Komunis atau Progresif adalah tidak adanya seorang don Bosco baru. Tak ada San Giovanni Bosco baru di abad ini yang mampu membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi terciptanya komunitas.”

Lantas bagaimana dengan internet dengan komunitas mayanya.......

”Bisakah komunitas maya baru seperti yang kita punya di internet melakukan hal yang sama? Tentu saja! Ia memberikan kesempatan kepada orang yang tinggal di Barat untuk berhubungan dengan orang lain, dengan tetap berada di tempat tinggalnya. Apakah ini adalah pengganti hubungan tatap muka dan komunitas? Tidak! Jadi fungsi sosial yang nyata dari, katakanlah, Internet, harus menjadi titik awal dalam menciptakan hubungan, dan kemudian menciptakan...”

“Ya, komunitas-komunitas lokal. Manakala Internet melalui komunitas-komunitas maya-benar-benar bisa menjadi jalan untuk mewujudkan komunitas-komunitas tatap-muka, barulah ia akan menjadi alat perubahan sosial yang penting”.

Tanpa itu internet hanya menghadirkan kesesatan.......

”hanya akan menjadi hiburan bagi orang-orang kesepian, ia akan menjadi bentuk baru masturbasi teknologis.......”

selengkapnya

Bubarkan KPK Bentuk Komisi Pencegahan Korupsi Saja (KPKS)Ya Pak SBY?

VIVAnews menurunkan berita ”SBY : Berantas Korupsi Jangan Jebak Orang” dengan subjudul "Negara rugi. Belum tentu yang dikorupsi bisa kembali," kata SBY pada tanggal 29 Oktober kemarin. Seperti dikutip VIVAnews SBY mengatakan pula” "(Jalan) masih panjang. Tapi tidakkah makin efektif. Dan bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang,". VIVAnews juga menuliskan ”Cara pemberantasan korupsi dengan penjebakan, kata SBY, merupakan upaya yang kurang untuk mencegah terjadinya korupsi”. Pertanyaan semacam ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali, tapi sudah yang kesekian kalinya.

Saya spontan bertanya apakah pernyataan SBY bisa dikategorikan sebagai tindakan pelemahan atau pembusukan KPK? Saya juga bertanya-tanya dengan gelisah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai indikasi bahwa SBY punya kepentingan melindungi para koruptor (impunitas)?

Kedua, saya penasaran untuk mencermati kembali UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pada bab yang mengatur tugas,wewenang kewajiban. Di pasal 6 disebutkan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Apakah yang dimaksudkan SBY dengan ’menjebak’ ini masuk wilayah tugas KPK di pasal 6 ayat c yakni soal tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi? Memang disisi lain tindakan pencegahan seperti yang disebutkan oleh SBY merupakan salah satu tugas lain yang dimiliki oleh KPK. Masalahnya KPK tidak punya wewenang masuk ke dalam instansi-instansi itu untuk melakukan pengawasan melekat (pencegahan) dan membina pegawai atau karyawan agar tidak melakukan korupsi.

Lepas dari itu UU No. 30 2002 tegas-tegas menyatakan bahwa ini adalah Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Komisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Saja)

Pertanyaannya kemudian, tidakkah menumpas para koruptor dan memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi juga merupakan cara yang efektif untuk pencegahan korupsi? Disatu sisi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, menghentikan korupsi yang sedang berlangsung atau mencegah berulangnya tindakan korupsi oleh para koruptor yang kebetulan belum terjangkau jerat hukum (pemidanaan), sekaligus membuat takut para calon koruptor?



Petikan-petikan pernyataan Teten Masduki dan Todung Mulya Lubis.

Teten mengatakan usai pertemuan Presiden dengan sejumlah pimpinan lembaga negara yang terkait penegakan hukum di Istana Negara (13/7), sebenarnya masyarakat berharap Presiden bisa memperkuat fungsi dan peran KPK untuk memproses kasus korupsi yang terjadi di institusi mana pun.

Namun, katanya, kesan yang muncul ke publik justru sebaliknya. Penggunaan frase seperti KPK jangan jebak koruptor, sebaiknya prioritaskan pada pencegahan korupsi, dan jangan sampai ada rivalitas antarpenegak hukum menimbulkan kekhawatiran baru.

Menurut dia, Cicak meminta KPK tetap kuat melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memprioritaskan strategi penindakan, mengharap KPK juga memprioritaskan membongkar kasus korupsi di lembaga penegak hukum.

(penyataan perwakilan cicak Teten Masduki, dipetik dari berita Fungsi KPK Berantas Korupsi Harus Dipertahankan di Media Indonesia.com 15 Juli 2009)


Ketika diminta tanggapan atas pernyataan SBY yang lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan dalam mengatasi korupsi, Todung mengatakan bahwa pencegahan itu penting. "Pencegahan berjalan pararel bersama-sama dengan penindakan. Tidak mungkin pencegahan efektif tanpa penindakan dan juga sebaliknya," lontarnya.

(pernyataan Todung Mulya Lubis, dipetik dari berita Kompas ” Jangan Ada Tindakan Mengerdilkan KPK” 15 Juli 2009)






Pojok Usil

Apa ya motif kedua media di bawah ini dibalik pendeskripsian ”SBY besan Aulia Pohan terpidana kasus korupsi”?

”Besan Aulia Pohan --terpidana kasus korupsi oleh KPK-- itu mengingatkan agar upaya pemberantasan korupsi di tanah air benar-benar diutamakan pencegahannya. "Upaya mencegah, pemberantasan korupsi ke depan harus lebih diutamakan pencegahan korupsi. Daripada menjebak orang berbuat korupsi, negara rugi, orang terpenjara," tegasnya.”

Berita dari portal JPNN


"(Jalan) masih panjang. Tapi tidakkah makin efektif. Dan bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang," ujar Presiden SBY yang juga besan dari Aulia Pohan yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Berita dari portal VIVAnews

simak juga link-link kabar hangat ini
”Berantas Korupsi atau KPK?” Menggugat Komitmen Presiden Soal Pemberantasan Korupsi !

Kritik Pedas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden : National Summit Cuma Asap

Boediono, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu : Trio Ekonom Selera Amerika di Kabinet Indonesia Bersatu

Kajian Pidato Presiden : Kekuasaan Minus Nilai-nilai Kebangsaan?

SOS Perubahan Iklim : Menagih Janji-janji dan Komitmen Presiden Yudhoyono

Mendesak 10 Langkah Darurat Untuk Reduksi Emisi Dalam Program Kerja 100 Hari SBY-Boediono

......komitmen menurunkan emisi di dalam negeri menjadi sangat penting. Tak kalah penting dari upaya terus menuntut negara-negara Annex 1 dalam Protokol Kyoto menurunkan emisi mereka secara signifikan. Indonesia perlu menyerukan upaya reformasi struktur perekonomian dunia yang sejak lama menempatkan negara-negara Selatan sebagai penyedia bahan mentah belaka dan bahkan pada perkembangan selanjutnya menjadi penyedia jasa pembersihan residu kemajuan negara-negara Annex 1. Oleh karenanya, penting dicatat bahwa penurunan emisi tidak boleh menjadi sarana offset emisi.

Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional


Kepada Yth,
Bapak DR. H. Bambang Susilo Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Sekretariat Negara R.I
Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya menghadapi perubahan iklim seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Bapak di forum G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009. Kami mencatat Bapak menyatakan dengan tegas “We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) that will reduce our emission by 26 percent by 2020 from BAU (Business As Usual). With international support, we are confident that we can reduce emissions by as much as 41 percent. This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest-related issues, such as forest fires and deforestation.”


selengkapnya