Kembali ke Ekonomi Konstitusi : Ekonomi Kerakyatan Dalam Pengelolaan SDA

Dani Setiawan
Ketua Koalisi Anti Utang

Dari Diskusi Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM dan SHI)

Dalam putaran pemilu 2009, wacana ekonomi kerakyatan kembali muncul dalam tema kampanye yang diusung oleh partai politik maupun calon presiden. Tema ini sesungguhnya bukan hal baru dalam pentas politik nasional. Perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kerakyatan telah dimulai oleh para pendiri bangsa (founding leaders) untuk mengganti sistem ekonomi kolonial di bawah penjajahan. Bahkan, lebih jauh adalah memastikan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi kerakyatan dalam kehidupan berbangsa pasca kemerdekaan. Hingga saat ini, keyakinan akan terwujudnya sistem ekonomi nasional, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian tetap menjadi cita-cita dan tujuan jangka panjang dari penerapan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan adalah pasal 33 UUD 1945.

selengkapnya

Fakultas Ekonomi : Pusat Pengkaderan Agen-Agen Kolonial

Pemilu 2009 : The Battle of Mind
Ekonomi Konstitusi vs Ekonomi Neoliberal


Dari Peluncuran buku Ekonomi Konstitusi : Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia. (Jakarta 18 Maret 2009)

Penulis : Hendri Saparini, Iman Sugema, Revrisond Baswir, Nunung Nuyartono, Ichsanuddin Noorsy, Triana Anggraenie, Adi Setiyanto, M Iqbal Irfany, Tony Irawan

Editor : Soegeng Sarjadi, Iman Sugema

Penerbit : Soegeng Sarjadi Syndicate

selanjutnya