RECLAIM the CITY

RECLAIM the CITY
20 DETIK SAJA SOBAT! Mohon dukungan waktu anda untuk mengunjungi page ini & menjempolinya. Dengan demikian anda tlh turut menyebarkan kampanye 1000 karya rupa selama setahun u. memajukan demokrasi, HAM, keadilan melalui page ini. Anda pun dpt men-tag, men-share, merekomendasikan page ini kepada kawan anda. salam pembebasan silah klik Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit (kerja.pembebasan)

Sabtu, 04 April 2009

Lingkungan Hidup dan Track Record Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

REKAM JEJAK PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

(Jusuf Kalla, SBY, Megawati, Prabowo, Wiranto, Sultan)

Oleh George Junus Aditjondro(1)

PENGANTAR:
Mana partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?
Mana capres & cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?
Dari mana para capres & cawapres membiayai kampanye mereka: dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pulp dan kertas, pertambangan batubara, atau mana dan dari siapa?

selengkapnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/02/keramaian-di-istana-1-4.html

Lingkungan Hidup dan Track Record Calon Presiden Jusuf Kalla

REKAM JEJAK PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

(Jusuf Kalla, SBY, Megawati, Prabowo, Wiranto, Sultan)

Oleh George Junus Aditjondro(1)

PENGANTAR:
Mana partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?
Mana capres & cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?
Dari mana para capres & cawapres membiayai kampanye mereka: dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pulp dan kertas, pertambangan batubara, atau mana dan dari siapa?

selengkapnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/02/keramaian-di-istana-1-4.html

Kamis, 02 April 2009

Proposal Penyelesaian Krisis Ekonomi

1.
Arsitektur Keuangan Internasional Baru yang menjalankan hal-hal sebagai berikut : Pertama, Institusi Keuangan baru haruslah melayani kebutuhan rakyat bukan korporasi. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan kepada semua Negara dan masyarakat sipil. Mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan yang demokratis seperti; membiayai kebutuhan sosial dan pemerataan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, mengganti motif pencarian keuntungan sebesar-besarnya dengan pendekatan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia. Mengadopsi indikator ekologi dan sosial sebagai landasan pembangunan, dan menghargai kedaulatan masing-masing Negara untuk menetukan model pembangunan serta hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Kedua, Tujuan lembaga keuangan internasional baru adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan tidak hanya sekedar mengurangi. Tujuan ini mengharuskan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab ketidakadilan seperti kebijakan liberalisasi yang didesakkan Lembaga Bretton Wood, pembayaran utang Negara selatan ke Negara utara, repratiasi dan pelarian modal. Ketiga, Inisiatif pembentukan Lembaga keuangan regional harus didukung sebagai upaya untuk desentralisasi keuangan dan mendorong solidaritas antar Negara diregional tersebut. Bank selatan (Bank of South) merupakan prototype semangat ini. Kempat, Menjamin keterwakilan yang setara diantara semua bangsa, tidak hanya dikuasai segelintir Negara kaya.

selanjutnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/gerak-lawan-pilihan-metode-penyelesaian.html

Pertemuan G20 di London : Indonesia Kembali dalam Jebakan Utang dan Pasar Bebas

Pernyataan Sikap Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN)

G20: Skenario Menyelamatkan Krisis Kapitalisme Neoliberal

”Indonesia Kembali dalam Jebakan Utang dan Pasar Bebas”


Pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009. Tentunya agenda forum 20 pemimpin negara-negara maju dan berkembang tersebut punya banyak tawaran. Beberapa pihak pun akhirnya berharap banyak akan adanya solusi berbagai macam krisis melalui forum ini. Namun karena secara garis besar masih tetap dalam kerangka kebijakan kapitalisme-neoliberal, tawaran dan harapan sepertinya akan jauh api dari panggang. Hal tersebut kami tuangkan dalam pernyataan sikap kami di bawah ini:

Pertama, kami menyatakan bahwa G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia, khususnya yang berada di negara-negara miskin dan berkembang. Liberalisasi investasi, perdagangan dan keuangan (pasar bebas) yang menjadi agenda utama G-20 adalah rangkaian kebijakan yang telah dan akan mendorong krisis menjadi semakin parah.

Selanjutnya kami mendorong suatu upaya penyelesaian krisis di tingkat global yang lebih representatif dan sah, salah satunya melalui mekanisme PBB. Berbagai inisiatif yang sudah dilakukan dengan pembentukan High Level Task Force (HLTF), yang merupakan koordinasi global dalam rangka mengatasi krisis pangan. Kemudian ada pula usulan untuk pembentukan Global Economic Council (yang diinisiasi oleh Joseph Stiglitz), yakni sebuah sistem penyimpanan global yang skupnya diperluas. Cara-cara alternatif dan partisipatif merupakan jalan keluar yang lebih demokratis dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi seluruh dunia.

selanjutnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/g20-skenario-menyelamatkan-krisis.html

Agenda Pertemuan G 20 : Negara Miskin Menjadi Lumbung Penyelamat

The London Summit : Sebuah Rencana Kejahatan



Kegagalan Pasar Bebas

Pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009. Agenda pertemuan 8 pemimpin negara-negara maju dan 12 pemimpin negara berkembang tersebut berfokus pada upaya untuk memulihkan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara maju yang saat ini tengah mengalami keterpurukan yang hebat.

Di tengah kritik yang tajam atas kegagalan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal saat ini, kelompok negara-negara G-8 masih menyatakan komitmennya pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, perdagangan bebas, liberalsiasi keuangan dan open investment yang dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, dengan mengajak negara-negara berkembang untuk terlibat lebih intensip didalamnya. Selain juga nampak bahwa inisiatif untuk mereformasi Bretton Woods Institutions (IMF/Bank Dunia) yang berada dibawah komando negara-negara maju. Langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperkuat peran lembaga-lembaga keuangan internasional dalam rangka merestorasi sistem ekonomi pasar bebas yang tengah collaps. Mereka juga menolak praktek-praktek proteksionisme yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas.

Padahal kapitalisme neoliberal telah terbukti gagal, krisis keuangan yang melanda dunia saat ini yang disertai dengan skandal penipuan terbesar di pasar keuangan adalah krisis yang tidak tersebuhkan. Liberalsiasi sector keuangan dan penciptaan pasar keuangan derivative sebagai telah menyeret masyarakat dunia dalam jurang krisis yang dalam. Saat ini PDB dunia hanya sebesar USD 59 triliun, sementara nilai produk derivatif sudah mencapai US$ 531 triliun. Suatu keserakahan yang luar biasa besarnya dan telah berakhir dengan keruntuhan yang tidak terselamatkan, melainkan dengan eksploitasi dan ekspansi ekonomi yang setara besarnya.

selanjutnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/gerak-lawanthe-london-summit-sebuah.html

The London Summit : Negara Miskin Menjadi Lumbung Penyelamat

The London Summit : Sebuah Rencana Kejahatan



Kegagalan Pasar Bebas

Pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009. Agenda pertemuan 8 pemimpin negara-negara maju dan 12 pemimpin negara berkembang tersebut berfokus pada upaya untuk memulihkan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara maju yang saat ini tengah mengalami keterpurukan yang hebat.

Di tengah kritik yang tajam atas kegagalan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal saat ini, kelompok negara-negara G-8 masih menyatakan komitmennya pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, perdagangan bebas, liberalsiasi keuangan dan open investment yang dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, dengan mengajak negara-negara berkembang untuk terlibat lebih intensip didalamnya. Selain juga nampak bahwa inisiatif untuk mereformasi Bretton Woods Institutions (IMF/Bank Dunia) yang berada dibawah komando negara-negara maju. Langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperkuat peran lembaga-lembaga keuangan internasional dalam rangka merestorasi sistem ekonomi pasar bebas yang tengah collaps. Mereka juga menolak praktek-praktek proteksionisme yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas.

Padahal kapitalisme neoliberal telah terbukti gagal, krisis keuangan yang melanda dunia saat ini yang disertai dengan skandal penipuan terbesar di pasar keuangan adalah krisis yang tidak tersebuhkan. Liberalsiasi sector keuangan dan penciptaan pasar keuangan derivative sebagai telah menyeret masyarakat dunia dalam jurang krisis yang dalam. Saat ini PDB dunia hanya sebesar USD 59 triliun, sementara nilai produk derivatif sudah mencapai US$ 531 triliun. Suatu keserakahan yang luar biasa besarnya dan telah berakhir dengan keruntuhan yang tidak terselamatkan, melainkan dengan eksploitasi dan ekspansi ekonomi yang setara besarnya.


selanjutnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/gerak-lawanthe-london-summit-sebuah.html

Siapa Calon Presiden (Capres) Perduli Rakyat dan Lingkungan Hidup?

Dari Mana Capres dan Cawapres membiayai kampanyenya?


JEJAK REKAM PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh George Junus Aditjondro(1)

PENGANTAR:
Mana partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?
Mana capres & cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?
Dari mana para capres & cawapres membiayai kampanye mereka: dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pulp dan kertas, pertambangan batubara, atau mana dan dari siapa?



JEJAK REKAM JUSUF KALLA, SALAH SATU CAPRES PARTAI GOLKAR:

Kepentingan JK tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekspansi bisnis keluarga besarnya, karena Indonesia tidak punya peraturan yang melarang konflik kepentingan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi dan keluarga serta sahabatnya.

Ada empat kelompok perusahaan yang dikuasai oleh JK (kelompok Bukaka & Hadji Kalla), iparnya, Aksa Mahmud yang Wakil Ketua MPR-RI (kelompok Bosowa), dan adiknya, Halim Kalla (kelompok Intim). Dengan demikian, ekspansi keempat kelompok itu tidak terlepas dari peranan JK dan Aksa Mahmud di arena ekonomi dan politik.


selanjutnya