Mayday dan ADB (2)

Statement Migrant CARE
Memperingati May Day (Hari Buruh) Sedunia 2009

Bebaskan Segera Indonesia dari Cengkeraman ADB untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (termasuk Buruh Migran Indonesia)

Hari ini, 1 Mei 2009 adalah hari buruh sedunia, momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi buruh di seluruh dunia. Peringatan hari buruh kali ini berlangsung di tengah berbagai momentum, pada saat yang hampir bersamaan, ADB (Asian Development Bank) sedang melangsungkan pertemuan tahunan yang ke-42 di Bali pada tanggal 2-5 Mei. Dan pada saat yang bersamaan pula, Indonesia tengah melangsungkan hajatan demokrasi, ‘Pemilu 2009’.

Di tengah dua momentum tersebut, krisis keuangan global juga menempati pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari kesejahteraan. Dan kelangsungan pertemuan ADB di Bali akan berkorelasi dengan situasi tersebut, dimana ADB, sebagai lembaga keuangan regional yang menjadi pemberi utang yang besar bagi Indonesia, telah secara struktural berhasil menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi yang tunduk dan patuh pada kebijakan ekonomi neoliberal yang anti rakyat.

Dan pemilu 2009 ini, yang realitasnya pada pemilu legislative lalu telah terbukti tidak demokratis yang ditandai dengan massifnya warga Negara Indonesia (termasuk buruh migran Indonesia di luar negeri dan calon buruh migran di berbagai penampungan) yang kehilangan hak politik akibat karut marutnya DPT dan rendahnya kualitas penyenggara pemilu. Dan menjelang pilpres mendatang, pemerintah yang sedang berkuasa dan para elit politik lainnya lebih disibukkan dengan ritual koalisi demi kekuasaan semata daripada menyelesaikan berbagai problematika pada pemilu legislatif kemarin. Pemilu yang berlangsung tidak demokratis akan menghasilkan pemerintahan baru yang tidak kuat dan demokratis pula. Pemerintahan yang semacam ini akan makin terbenam dalam dominasi kebijakan ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pada peringatan May day tahun ini, Migrant CARE menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan ADB dan turut serta dalam inisiatif pembubaran ADB yang selama ini telah menghantarkan Negara berkembang termasuk Indonesia pada kondisi yang semakin termiskinkan. Migrant CARE juga menyerukan kepada masyarakat dan secara khusus kepada buruh migran Indonesia untuk mengawal dan mengawasi keberlangsungan pemilu presiden mendatang guna memastikan bahwa perlindungan buruh migran menjadi agenda politik pada pemerintahan baru mendatang. Terakhir, Pemerintah Indonesia harus segera keluar dari kusutnya managemen migrasi tenaga kerja di Indonesia yang hanya bororentasai pada remitansi yang berakibat pada rentannya buruh migran Indonesia pada berbagai bentuk pelangagran HAM. Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan menjadikan human rights sebagai mainstream dalam skema kebijakan migrasi di Indonesia yang salah satunya adalah mensegerakan ratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya.

Jakarta, 1 Mei 2009

Anis Hidayah Direktur Eksekutif (081578722874)
Wahyu Susilo Analis Kebijakan (08129307964)