PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

No : 061/PS/KP-PRP/ e/V/09*

Menolak Pertemuan Tahunan Ke-42 Asian Development Bank *
Indonesia Harus Keluar dari Asian Development Bank (ADB)!*
Tolak Program dan Hutang Baru dari Asian Development Bank (ADB)!*

Salam Rakyat Pekerja,

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) saat ini tengah menyelenggarakan pertemuan tahunan ke 42 di Bali, Indonesia. Pertemuan tahunan tersebut berlangsung dari tanggal 2-5 Mei 2009. Rencananya ADB akan menambah atau menaikkan modalnya sekitar 200%, artinya kenaikan modal ini akan mencapai 150 milliar dollar AS yang semula adalah 50 milliar dollar AS. Hal ini diakibatkan karena modal 50 milliar dollar AS sudah tidak dapat mencukupi lagi untuk rata-rata peminjaman hingga 10 milliar dollar AS.

Konsekuensinya adalah 67 anggota ADB harus menambah setoran modalnya, termasuk Indonesia. Indonesia saat ini memiliki porsi kepemilikan modal sekitar 5,43 % atau termasuk 6 negara terbesar dalam kepemilikan modal di ADB. Dengan konsekuensi harus menambah kontribusi modal di ADB, demi mempertahankan porsi kepemilikan modal yang dimiliki Indonesia saat ini, Indonesia harus menambah sekitar 2 trilliun rupiah yang harus dibayar selama 4 tahun. Artinya penambahan modal tersebut akan menyedot dana dari APBN yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penuntasan kemiskinan di Indonesia.

ADB sebagai lembaga keuangan regional ternyata memiliki andil yang sangat besar dalam penciptaan krisis yang terjadi saat ini. Liberalisasi di sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. ABD bersama Bank Dunia dan USAID, memberikan pinjaman untuk melakukan reformasi sektor energi di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi serta penghapusan subsidi. Akibatnya Indonesia yang merupakan Negara kaya sumber energi, harus mengorbankan rakyatnya dengan mengalami kelangkaan energi karena kebijakan eksport.

Pada sektor kelautan dan perikanan, ADB berperan besar membuat pertambakan udang tradisional menjadi industri pertambakan untuk melayani konsumsi udang dunia. Selain itu akibat dari industri pertambakan ini telah menyebabkan pembabatan hutan bakau *(mangrove) *di seluruh pesisir di Indonesia yang saat ini telah menyusut.

ADB pun terlibat dalam berbagai proyek privatisasi, seperti privatisasi air dan listrik. Hal ini tentu saja menyebabkan melonjaknya biaya pemakaian air dan listrik di Indonesia karena telah beralih ke perusahaan-perusahaan asing. Proyek privatisasi air dan listrik ini dilakukan oleh ADB bersama dengan Bank Dunia.

Saat ini Indonesia adalah peminjam terbesar ADB dengan total jumlah pinjaman sebesar 9,4 milliar dollar AS. Namun kenyataannya, utang dari ADB tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat pekerja di Indonesia. Bahkan pinjaman utang dari ADB tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh oleh beberapa perusahaan. Menurut laporan ADB, sejak tahun 1998, terdapat sekitar 552 perusahaan dan perorangan yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan dana bantuan dari ADB. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% nya berasal dari Indonesia.

Namun ketertundukan pemerintah kapitalis saat ini kepada lembaga-lembaga keuangan dunia termasuk ADB menunjukkan bahwa pemerintah kapitalis lebih memilih untuk mensejahterakan para kapitalis dibandingkan rakyatnya sendiri. Sudah jelas bahwa lembaga-lembaga keuangan tersebut hanya akan membawa kesengsaraan para rakyat Indonesia, namun pemerintah kapitalis tidak peduli dan akan menambah kontribusi modal awal di ADB dengan perkiraan sekitar 2 trilliun rupiah. Hal ini jelas sangat tidak adil, mengingat dana APBN yang akan dialihkan untuk penambahan kontribusi modal awal di ADB tersebut dapat digunakan untuk membantu kehidupan rakyat miskin di Indonesia.

Mengacu pada pandangan-pandangan tersebut diatas, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), menyatakan sikap:

1.
Indonesia harus keluar dari keanggotaan Asian Development Bank (ADB), karena tidak bermanfaat bagi rakyat pekerja di seluruh Indonesia dan hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Sikap kami ini adalah juga untuk menyelamatkan APBN dari beban penambahan kontribusi modal awal yang dikenakan oleh ADB dimana mengalami kenaikan hingga mencapai 200%.
2.
Menolak hutang baru dari ADB dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di dunia, karena hutang tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, bahkan hanya akan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.
3.
Kapitalisme di dunia telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, maka hanya dengan SOSIALISME rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera.

Jakarta 4 Mei 2009

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja*

Ketua Nasional

(Anwar Ma'ruf)

Sekretaris Jenderal

(Rendro Prayogo)

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP)
JL Gading Raya Gg. Gading IX No. 12, Pisangan Lama, Jakarta Timur
Phone/Fax: (021) 47881632
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com

Siaran Pers "Sepekan Aksi Rakyat Melawan ADB"

PENGADILAN RAKYAT ASIA PASIFIK TERHADAP ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) DI BALI-INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2009- Siaran Pers

Pengadilan Rakyat Asia Pasifik terhadap Asian Development Bank (ADB) berlangsung hari ini, Sabtu 2 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Pengadilan yang akan berlangsung selama 2 hari merupakan bagian dari Sepekan Aksi Rakyat menentang Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*). Dalam pembukaan Direktur Eksekutif INFID Don Marut menyatakan keberadaan ADB di Indonesia justru menambah beban hutang dan memiskinkan rakyat.

Salah seorang pejuang HAM Indonesia yang juga Koordinator dari Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menjadi hakim dari Pengadilan Rakyat Asia Pasifik ini. Juri terdiri dari mantan anggota KOMNAS HAM Zumrotin Susilo, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial (LIMAS) Bali I Wayan Tirja Nugraha dan Anggota Parlemen *Gabriela Women’s Partylist *Philipina Liza Maza. Pembela para korban Antarini Arna dari Yayasan Pemantau Hak Anak, Jobert Pahilga (*International Association of Peoples’ Lawyers*), Rey Cortez dari *National Union of Peoples’ Lawyers*, Iwan Kurniawan dan Wisnu Broto dari Serikat Pengacara Hukum Progresif.

Pada tanggal 28 April 2009, Asian Development Bank dan Pemerintah Indonesia telah mendapat panggilan dari hakim Wardah Hafidz untuk menghadiri persidangan dan menanggapi tuntutan, namun hingga pengadilan hari ini usai, tidak satupun pejabat ADB dan Pemerintah Indonesia yang hadir.

Pada hari pertama persidangan, saksi-saksi yang diajukan adalah Sonny Afrika (peneliti ekonomi-politik dari IBON Philipina) yang mengungkapkan secara makro dampak kebijakan ADB yang ternyata makin membuat negara-negara di Asia Pasifik menjadi under development (tetap terbelakang) . ADB juga menjadi perpanjangan tangan *policy conditionalities* dari IMF dan World Bank.

Dian Kartika saksi ahli dari INFID berkata “ADB telah memainkan peran politik dalam negara mulai dari perencanaan dan anggaran pembangunan negara, membentuk atau membubarkan badan-badan negara semisal merger BPKP dengan BPK serta pembuatan undang-undang yang lebih menguntungkan ADB sebagai kreditor”.

Anuj Sitoula (dari Federasi Pengguna Air dan Energi) menyatakan proyek Kaligandaki Hydropower dan Melamchi di Nepal telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya Hak Masyarakat Adat dengan hilangnya tanah-tanah adat, menurunnya produksi pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan. Proyek tersebut sebenarnya bertentangan dengan *safeguard policy* Asian Development Bank.

Dalam kesaksiannya petani dari Bengkulu Hari Pratono, menyatakan bahwa mereka korban dari kegagalan proyek ADB. Hari dan kawan-kawannya menganggap ADB sebagai rentenir yang membungakan uang sampai 18 %. Pada tahun 1992 hanya memiliki hutang Rp. 2.6 juta tapi setelah krisis hutang membengkak menjadi Rp. 8 juta, sementara produksi tanaman karet mereka sangat rendah.

Retno Paquita, aktivis buruh migran Indonesia yang pernah menjadi korban perdagangan orang (*trafficking* ) dan anggota dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) bersaksi bahwa bantuan teknis ADB dalam pengelolaan * remittance* telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi untuk mengekspor buruh migran, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki perspektif perlindungan.

Pengadilan Rakyat terhadap Bank Pembangunan Asia merupakan pengadilan opini internasional yang independent dan mengikuti konsep Pengadilan Rakyat Permanen (*Permanent Peoples’ Tribunal* yang didirikan tahun 1979 oleh Senator Lelio Baso dari Itali untuk mengisi kekurangan-kekurang an moral dan politik atas instrumen-instrumen negara dalam menegakkan keadilan. *Permanent Peoples’ Tribunal* merupakan perkembangan dari *“International Foundation for Rights and Liberations of People”* yang didirikan tahun 1976.

Esok, pengadilan akan dilanjutkan guna mendengar keterangan saksi-saksi dari sektor lain dan keputusan hakim terhadap Asian Development Bank, Pemerintah Indonesia, berikut Pemerintah Amerika dan Pemerintah Jepang sebagai pemegang saham terbesar Asian Development Bank ADB.

Tim Media Center

Sepekan Aksi Rakyat Melawan ADB



Benhard Nababan : 081387358359

Wahyu Susilo : 08129307964

Syamsul Ardiansyah : 081315912363

arsip press release ADB 2 mei

Menggugat Jepang, Pemilik Saham & Pengambil Keuntungan Terbesar ADB

ADB mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia.

Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75% dari total anggota ADB, dan 19,6% total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.

Jepang akan paling diuntungkan dari pertemuan Gubernur ADB ke-42 di Bali saat ini. ADB tengah mengajukan proposal mitigasi perubahan iklim dengan mengajukan penawaran membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal, PLTN sangat berbahaya bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan akan membuat Indonesia kembali bergantung pada korporasi dan negara-negara pemilik teknologi PLTN, terutama dari Jepang. Sejak lama, PLTN ditentang masyarakat Indonesia, juga dunia internasional karena resiko lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. PLTN juga mahal, karena biaya keseluruhan bahan uranium, pembangunan pembangkit dan penutupan (decommisoning). Apalagi, terbukti PLTN tak lepas dari berbagai kecelakaan fatal, sebagaimana yang pernah terjadi di Jepang.

ADB juga menawarkan teknologi carbon capture and storage (CCS), yang direncanakan diterapkan di Indonesia pada 2020. Teknologi ini menangkap emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik seperti batu bara dan mengirimnya ke tempat penyimpanan limbah karbon. CCS akan berdampak buruk bagi lingkungan karena membutuhkan air 90% lebih banyak dibanding pembangkit tradisionil. Artinya, ADB tak bisa diharapkan menjawab dampak perubahan iklim. CCS hanya alasan ADB meningkatkan permintaan batubara dan abaikan dampak negatif pengerukannya terhadap lingkungan dan lahirnya pelanggaran HAM di sekitar daerah tambang. CCS tak bisa menyimpan sampah karbon selamanya, sehingga beresiko bagi generasi selanjutnya.

Padahal, dampak perubahan iklim nyata serius, dan telah memakan korban. Pertemuan 2500 ahli dari 80 negara dalam dalam forum Interrnational Scientific Congress on Climate Change di Conpenhagen, bulan lalu, menyatakan dunia berada pada jalur skenario terburuk, bahkan lebih parah dari skenario laporan Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, tahun 2007. ADB dan usulan CCS nya, malah beresiko menambah emis gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.
Wakil-wakil masyarakat dari tujuh negara di Asia yang berdiskusi dalam Asian People’s Movement Against ADB Summit, mengecam solusi-solusi yang ditawarkan ADB AGM, 2 – 5 Mei 2009 di Bali. Mereka dengan keras menyatakan bahwa pertemuan ADB tak akan menjawab krisis yang terjadi saat ini. Mereka justru menunjukkan fakta-fakta ADB lah lembaga keuangan tingkat regional penyebab krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.

Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB di Srilanka, India, Pakistan, Philipina, Thailand, Kamboja, Timor Leste dan Indonesia, menunjukkan terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Dan telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia.

Krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan memberi tambahan modal bagi ADB, dari USD 55 miliar menjadi USD165 miliar. Harusnya, krisis kapitalisme global menjadi momentum melakukan koreksi total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.
Kami menuntut Jepang, sebagai negara pemilik saham terbesar kedua dalam ADB, agar segera menarik diri dari pembiayaan ADB. Saat ini yang dibutuhkan adalah skema alternatif pembiayaan pembangunan di Asia yang dapat membantu rakyat lepas dari kemiskinan, dan bencana ekologis berkepanjangan. Kami juga menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas proyek-proyek utang yang disalurkan, yang telah menyebabkan kurban sosial dan ekonomi serta menimbulkan kerusakan ekologi yang sangat parah di berbagai negara di Asia.

Denpasar - 02 Mei 2009
Media Center & Krisis Center Asian People’s Movement Against ADB
Jl. Kapt. Tjok Agung Tresna No. 49 Renon – Denpasar
Telp: 0361 256919, CP: Agung Wardana (Koordinator Media Center): 0819 166 06036

Kontak Person:
1. Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang): 0812 967 17 44
2. Teguh Surya (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): 0813 7189 4452
3. Muhammad Ikhwan (Serikat Petani Indonesia): 0819 320 99596
4. Risma Umar (Solidaritas Perempuan): 0813 1934 561
5. Riza Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan): 0818 773 515
6. Siti Maemunah (Jaringan Advokasi Tambang): 0811 920 462
7. Ni Nyoman Sri Widhianti, SH (Koordinator Crisis Center): 0818 5512 97

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Anti Utang, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, Aliansi Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Bali, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Bali, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial Bali, Friends of the Earth International (FoEI), the Southeast Asia Fish for Justice Network (SEAFISH), La Via Campesina, LRAN, Jubilee South, Gerakan Rakyat Lawan

Cerpen Anak Korban Lapindo : Harapan Masa Depanku

Harapan Masa Depanku
Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)

terbaik kategori sekolah dasar

Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.

Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin aku gapai untuk meniti masadepanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.

Oleh karena itu, aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk desa Siring, Porong dan sekitarnya.

Tapi, kenyataannya, musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggungjawab pada pekerjaannya. Saat itu aku masih ingat betul, ketika semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah–rumah penduduk di sekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja melainkan seluruh bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolah, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa sisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.

Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.

Namun, aku tetap bersukur karena masih beruntung bisa besama keluargaku yang sangat aku sayangi. Apapun yang terjadi aku sekeluarga harus bisa ikhlas dan tabah menghadapi semua ini. Walaupun aku sempat terpuruk dan kecewa dengan keadaan yang ada. Aku sesekali merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku merasa harapanku sudah redup, dan tidak tahu kemana akan kubawa harapanku ini. Aku ingin seperti anak-anak lain, yang nasibnya lebih beruntung daripada aku. Andai aku bisa memutar waktu, akan kucegah musibah itu supaya jangan sampai terjadi.

Namun, apalah daya nasi sudah menjadi bubur, inilah takdir yang harus kami jalani. Walaupun bantuan telah datang dan uang ganti rugi pun sudah diberikan kepada para korban dari pihak terkait, tapi aku rasa hal itu belum cukup, karena itu hanya menggantikan kerugian materiil saja, sedangkan kepedihan batin kami tidak bisa tergantikan oleh apapun jua, tetap terpatri dalam lubuk hati ini.

Sampai detik ini pun musibah itu masih belum reda, sudah hampir 3 tahun berganti bencana ini masih tetap membuat hati orang-orang takut dan bingung.

Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggapai cita-citaku yang setinggi langit.

Aku harus bisa membahagiakan keuda orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.

Itulah cerita hatiku teman-teman, dan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku.

Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Proyek ADB di Citarum

SIARAN PERS

“PROYEK ADB DI CITARUM PENUH KEBOHONGAN !!”



Tahun lalu, tanggal 4 Desember 2008 Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman kepada pemerintah Indonesia, untuk proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), senilai 500 juta USD. Pinjaman ini akan dibagi dalam 4 fase dan fase I senilai USD 50 juta. Salah satu hasil yang diharapkan dari pinjaman fase I adalah meningkatkan efisiensi dan meningkatkan panen untuk irigasi beras di tiga kabupaten di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, apa yang ingin dicapai oleh ADB melalui melalui ICWRMIP menjadi sangat sulit untuk terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kondisi yang terjadi adalah (1) penurunan debit air sungai yang memasok air ke Kanal Tarum Barat, seperti Sungai Cibeet, Sungai Bekasi, dan Sungai Cikarang. Sehingga pada dasarnya masalah terbesar justru terjadi pada daerah hulu dari sungai-sungai yang memasok air ke Kanal Tarum Barat, (2) telah terjadi konversi lahan dari lahan pertanian (sawah) menjadi daerah industri ataupun pemukiman, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian ICWRMIP, paling tidak untuk fase I, akan menjadi hutang yang sia-sia yang tidak akan memberikan manfaat apapun kepada masyarakat khususnya petani.

Hal lain yang juga terkait adalah persetujuan ICWRMIP oleh Dewan Direktur ADB di tanggal 4 Desember 2008 sangat terkait dengan kucuran hutang ADB kepada PT. Palyja (salah satu operator swasta air di Jakarta) --West Jakarta Water Supply Development Project senilai 50 juta USD--yang disetujui bulan Agustus 2007. PT. Palyja akan mampu membayar hutangnya kepada ADB jika Palyja mendapat jaminan pasokan air dari Kanal Tarum Barat, mengingat 80% pasokan air baku untuk Jakarta berasal dari Kanal Tarum Barat. Fase I ICWRMIP sangat jelas terkait dengan kepentingan Palyja tersebut, yang berarti juga mengabaikan prioritas urgensi kepentingan publik terutama masyarakat hulu sungai Citarum dan sungai-sungai lain yang memasok air bagi Kanal Tarum Barat.

Oleh karenanya kami Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) dan debtWATCH menuntut kepada ADB untuk:
1. Menghentikan proyek ICWRMIP
2. Melakukan desain ulang terhadap konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) yang akan diterapkan di sunagi Citarum dengan memperhatikan kepentikan publik yang besar

Nusa Dua, Bali, 3 Mei 2009

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
1. Dadang Sudardja (ARUM), 081931220356
2. Hamong Santono (KRuHA), 081511485137
3. Arimbi Heroeputri (debtWATCH) 0811848514

Pesan Mayday Front Perjuangan Rakyat

Hentikan Perampasan Upah, Kerja, dan Tanah
Naikkan Upah Buruh! Hentikan PHK!

Secara historis, Hari Buruh se-Dunia merupakan perayaan atas kemenangan gerakan buruh menuntut hak atas upah dan delapan jam kerja. Tuntutan tersebut sesungguhnya tidak hanya memiliki makna terhadap kaum buruh, melainkan juga terhadap seluruh rakyat pekerja yang tertindas dan terhisap dari seluruh dunia. Upah layak dan delapan jam kerja adalah manifestasi pengakuan atas kemanusiaan dalam system produksi berdasarkan kerja upahan yang merupakan bentuk hubungan produksi paling maju dalam sejarah peradaban umat manusia di dunia.

Kemenangan gerakan buruh dalam menuntut pengakuan atas upah dan delapan jam kerja sesungguhnya bukanlah kemenangan yang paripurna. Kemenangan ini adalah hasil perjuangan massa yang bergejolak di tengah tungku api yang berisi pertentangan antara kerja yang disosialisasi dengan kepemilikan individu atas alat produksi yang kian berkobar semakin panas.

Overproduksi komoditi, dalam bentuk kelebihan produksi teknologi tinggi dan persenjataan serta kejatuhan daya beli dan kemiskinan yang kian terglobalisasi, telah menggerogoti keunggulan-keunggul an kapitalisme awal, menghilangkan sifat-sifat demokratis yang pernah dimilikinya pada masa-masa awal pertumbuhan kapitalisme, dan sebaliknya memperkokoh monopoli dan sifat-sifat reaksi di dalam dirinya. Namun krisis yang ditimpali dengan reaksi, tidak pernah memberikan solusi, melainkan hanya menambah beban krisis kian tinggi dan kian tidak terkendali.
Resesi ekonomi global yang terjadi pada saat ini merupakan salah-satu bentuk dari buntunya solusi-solusi pro-pasar, solusi-solusi kapitalisme, dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dialami umat-manusia di seluruh dunia. Resesi ini merupakan akumulasi dari kumpulan kegagalan globalisasi- neoliberal dalam mengatasi krisis overproduksi. Liberalisasi perdagangan dan investasi, yang dianggap merupakan cara untuk meredam krisis overproduksi justru menyebabkan terjadinya overakumulasi dan gelembung ekonomi yang kian tidak terkendali. Ledakan-ledakan krisis pun telah terjadi secara berulang-ulang dalam frekuensi yang kian cepat.

Resesi ekonomi global yang diawali oleh kredit macet sektor perumahan, yang kemudian bergerak cepat menjadi krisis keuangan, pada saat ini mulai menampilkan bentuk-bentuk krisis overproduksi, khususnya yang dialami oleh sektor otomotif yang merupakan sektor industry manufaktur unggulan di negara-negara maju. PHK yang menjalar dari buruh-buruh kasar hingga jajaran klas menengah dan eksekutif dari sektor industry jasa keuangan telah turut memperburuk kejatuhan daya beli secara global. Krisis ini menunjukkan kian menghilangnya sumber-sumber ekonomi yang menjadi penopang imperialisme. Krisis ini menuntut imperialisme, khususnya Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, untuk mencari sumber-sumber keuntungan baru yang sepanjang 2008 lalu mereka dapat dari spekulasi komoditi pangan dan energy, khususnya minyak.

Resesi ekonomi global kian memperburuk krisis kronis yang terjadi di negara-negara berkembang dan bergantung seperti Indonesia. Ketergantungan ekonomi pada stabilitas perdagangan dunia; dalam bentuk-bentuk seperti (1) industry manufaktur berorientasi ekspor; (2) industry yang bergantung pada impor; (3) penerapan system nilai mata uang mengambang bebas; dan (4) tingginya beban utang luar negeri --negara-negara terbelakang seperti Indonesia menyebabkan menjadi sumber penyebab utama hilangnya kedaulatan. Resesi ini memperkuat syarat-syarat keterjajahan rakyat di negara-negara bergantung akibat gagalnya klas-klas berkuasa di negara-negara tersebut dalam merumuskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Resesi ekonomi global yang mendorong imperialisme mencari metode pengerukkan kekayaan dan sumber-sumber keuntungan baru serta kian kronisnya krisis di negeri-negeri neokoloni telah semakin melipatgandakan krisis yang dialami rakyat di negeri-negeri tersebut. Pada situasi resesi global seperti saat ini; penindasan dan penghisapan kaum buruh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, kian berlipat, rumit, dan kronis.

Kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman-ancaman akibat kian intensifnya; (1) perampasan upah—akibat kenaikan harga yang tidak terkendali, pemaksimalan penarikan pajak individu, rantai system outsourcing yang kian panjang, dan lain-lain; (2) perampasan kerja akibat gelombang PHK yang kian marak, pengupahan yang tidak adil, dan adanya usaha-usaha untuk semakin merendahkan jaminan kelangsungan kerja; dan (3) perampasan tanah khususnya untuk proyek-proyek infratruktur yang didorong oleh stimulus ekonomi SBY-JK.

Karena resesi global telah sangat banyak melanggar hak-hak kaum buruh dan seluruh rakyat pekerja dan umat manusia tertindas dan terhisap di seluruh dunia serta karena pentingnya mengobarkan perjuangan melawan imperialisme dan klas-klas reaksioner dalam negeri, dalam momentum hari buruh se-dunia 2009 ini, FPR kembali menyatakan sikap:
• Hentikan PHK dalam bentuk apapun
• Naikan Upah
• Hapuskan System Kerja Kontrak & Outsourcing
• Stop Perampasan Tanah
• Sediakan Sarana Produksi Murah & Tingkatkan Harga Hasil Pertanian
• Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat & Berorganisasi
• Menuntut penghapusan segala biaya yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh yang bekerja di sektor-sektor lain.
• Menuntut untuk diratifikasinya konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MOU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima tenagakerja Indonesia yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya.
• Bubarkan Terminal Khusus TKI
• Cabut UU No.39/Tahun 2004 tentang PPTKILN
• Jaminan Lapangan Pekerjaan Yang Luas untuk rakyat
• Cabut UU BHP
• Realisasikan Anggaran 20% APBN&APBD
• Sekolah Gratis & Kuliah Murah ( Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk, STOP Pungutan Liar, & Tingkatkan Fasilitas Kampus)
• Keselarasan Upah & Jaminan Sosial bagi Perempuan
• Pelayanan & Fasilitas Kesehatan Reproduksi/Keluarga yang Murah, Merata, Berkualitas.
• Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat.

Atas dasar tinjauan tentang keadaan-keadaan umum ekonomi dunia dan nasional serta dampaknya terhadap rakyat, Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebagai aliansi luas organisasi massa dan organisasi non-pemerintah di Indonesia memandang perlu untuk terus memperkokoh persatuan di kalangan rakyat dengan berpegang pada sikap politik penolakan dan penentangan terhadap serangan-serangan imperialis dan kaki-kaki tangannya terhadap klas buruh dan rakyat pekerja lainnya di Indonesia. FPR juga kembali mengemukakan pentingnya aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegak persatuan rakyat.

Selamat Hari Buruh Se-Dunia
Hidup Buruh…..!!!!
Hidup Rakyat Indoensia…!!!
Jakarta, 1 Mei 2009

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
http://fprsatumei. wordpress. com/


Rudi HB. Daman
Koordinator
Hp. 0818-08974078


F R O N T P E R J U A N G A N R A K Y A T
http://fprsatumei. wordpress. com/

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong dan Jakarta (ATKI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Buruh Migrant Karawang (SBMK), IKADI-IBII, INFID, INDIES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional, JATAM.

Mayday dan ADB (2)

Statement Migrant CARE
Memperingati May Day (Hari Buruh) Sedunia 2009

Bebaskan Segera Indonesia dari Cengkeraman ADB untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (termasuk Buruh Migran Indonesia)

Hari ini, 1 Mei 2009 adalah hari buruh sedunia, momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi buruh di seluruh dunia. Peringatan hari buruh kali ini berlangsung di tengah berbagai momentum, pada saat yang hampir bersamaan, ADB (Asian Development Bank) sedang melangsungkan pertemuan tahunan yang ke-42 di Bali pada tanggal 2-5 Mei. Dan pada saat yang bersamaan pula, Indonesia tengah melangsungkan hajatan demokrasi, ‘Pemilu 2009’.

Di tengah dua momentum tersebut, krisis keuangan global juga menempati pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari kesejahteraan. Dan kelangsungan pertemuan ADB di Bali akan berkorelasi dengan situasi tersebut, dimana ADB, sebagai lembaga keuangan regional yang menjadi pemberi utang yang besar bagi Indonesia, telah secara struktural berhasil menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi yang tunduk dan patuh pada kebijakan ekonomi neoliberal yang anti rakyat.

Dan pemilu 2009 ini, yang realitasnya pada pemilu legislative lalu telah terbukti tidak demokratis yang ditandai dengan massifnya warga Negara Indonesia (termasuk buruh migran Indonesia di luar negeri dan calon buruh migran di berbagai penampungan) yang kehilangan hak politik akibat karut marutnya DPT dan rendahnya kualitas penyenggara pemilu. Dan menjelang pilpres mendatang, pemerintah yang sedang berkuasa dan para elit politik lainnya lebih disibukkan dengan ritual koalisi demi kekuasaan semata daripada menyelesaikan berbagai problematika pada pemilu legislatif kemarin. Pemilu yang berlangsung tidak demokratis akan menghasilkan pemerintahan baru yang tidak kuat dan demokratis pula. Pemerintahan yang semacam ini akan makin terbenam dalam dominasi kebijakan ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pada peringatan May day tahun ini, Migrant CARE menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan ADB dan turut serta dalam inisiatif pembubaran ADB yang selama ini telah menghantarkan Negara berkembang termasuk Indonesia pada kondisi yang semakin termiskinkan. Migrant CARE juga menyerukan kepada masyarakat dan secara khusus kepada buruh migran Indonesia untuk mengawal dan mengawasi keberlangsungan pemilu presiden mendatang guna memastikan bahwa perlindungan buruh migran menjadi agenda politik pada pemerintahan baru mendatang. Terakhir, Pemerintah Indonesia harus segera keluar dari kusutnya managemen migrasi tenaga kerja di Indonesia yang hanya bororentasai pada remitansi yang berakibat pada rentannya buruh migran Indonesia pada berbagai bentuk pelangagran HAM. Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan menjadikan human rights sebagai mainstream dalam skema kebijakan migrasi di Indonesia yang salah satunya adalah mensegerakan ratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya.

Jakarta, 1 Mei 2009

Anis Hidayah Direktur Eksekutif (081578722874)
Wahyu Susilo Analis Kebijakan (08129307964)