Dicari Politikus Negarawan : Belajar Dari Amir Sjarifudin

Amir Sjarifuddin, Politikus Negarawan (1)

Wilson (kepala Riset PRAXIS, Jakarta).

Sumber : http://indoprogress.blogspot.com/

“Bunga telah berguguran,
dimusim semi nanti
pasti mekar kembali
simpan harum-wanginya
hingga di tahun mendatang.”

-Mao Zedong-


KALAU saja Amir Sjarifuddin, tidak dipenjara balatentara pendudukan Jepang, tentunya sejarah Indonesia akan menjadi lain. Dalam rapat yang dihadiri kelompok pemuda radikal yang mewakili kelompok Sutan Sjahrir, Pendukung Tan Malaka, dan wakil Komunis Aidit-Wikana, beberapa hari sebelum proklamasi, diputuskan agar proklamasi segera dilakukan setelah berita kekalahan Jepang dalam perang tersiar. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menentukan siapa yang pantas menjadi proklamator dan otomatis presiden pertama Republik Indonesia. Wikana mengusulkan nama Amir Sjarifuddin sebagai orang yang paling pantas menjadi proklamator. Alasannya, karena konsistensi Amir melawan fasisme Jepang dan figur dirinya yang dapat diterima semua kelompok revolusioner saat itu.

Semua peserta rapat setuju dengan usulan tersebut. Tapi, setelah keputusan diambil peserta rapat baru sadar bahwa Amir ternyata sedang dipenjara oleh Jepang. Kuatir rencana itu membahayakan keselamatan Amir, lalu diusulkan agar Sjahrir yang menjadi prokalamtor. Sjahrir, yang ditemui usai bermain tenis, menyarankan agar Soekarno dan Hatta yang menjadi proklamator. Alasannya, karena keduanya dikenal luas oleh kalangan rakyat.

Kisah di atas dapat ditemui dalam memoar buku Soemarsono, Revolusi Agustus yang baru saja diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra. Fakta baru ini menunjukkan, Amir Sjarifuddin adalah sosok ‘aktivis’ yang mempunyai tempat khusus di antara berbagai kelompok revolusioner di jaman pergerakan nasional, suatu penempatan ‘politik’ yang membawa dia menjadi figur politik paling berpengaruh setelah Soekarno. Bahkan, dalam hal berorasi di hadapan massa, Soekarno hanya bisa ‘diimbangi’ oleh Amir Sjarifuddin.

selengkapnya

Belajar Dari Sistim Kesehatan Rakyat Di Kuba

Berbagai indikator kesehatan di Kuba, sama atau lebih tinggi dari AS. Harapan hidup di Kuba rata-rata 77 tahun, hanya setahun lebih rendah dari harapan hidup orang AS. Tahun 2007, angka kematian bayi di Kuba 5,3 per seribu kelahiran, lebih rendah dari angka kematian bayi di AS yang 6,37 per seribu kelahiran. Ada 6,5 orang dokter per seribu orang penduduk di Kuba, dibandingkan dengan 2,4 orang dokter per seribu orang penduduk di AS. Digambarkan dengan cara lain, di Kuba tersedia seorang dokter bagi 155 orang penduduk, sedangkan di AS, tersedia seorang dokter bagi 417 orang penduduk (Hughes 2007; Brouwer 2009).

Hebatnya lagi, tingkat kesehatan masyarakat begitu tinggi di Kuba, dicapai dengan pelayanan kesehatan (health care) yang hanya 250 dollar AS per kapita, dibandingkan dengan 6000 dollar per kapita di AS, dan sekitar 3000 dollar per kapita di kebanyakan negara kaya (Hughes 2007).

Ironisnya, ketika topan Katrina memporakporandakan sejumlah negara bagian AS, dokter-dokter Kuba spontan datang membantu korban-korban topan itu. Walaupun rezim George Bush masih mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba, mereka diminta memperpanjang masa pengabdiannya di AS. Padahal, Kuba sendiri belum lama sebelumnya dihantam topan yang menghancurkan ½ juta rumah dan jaringan listrik, namun hanya tujuh orang dari 10 juta penduduk yang meninggal. Bukti kecanggihan Kuba dalam siaga bencana menghadapi topan di seputar Laut Karibia sudah juga dibuktikan brigade-brigade medis Kuba, waktu topan George dan Mitch menghantam Haiti, Honduras, dan Guatemala (Brouwer 2009; www.oxfamblogs.org/fp2/?p=102, diakses 3 Mei 2009).

….. tingkat kesehatan Kuba tidak akan setinggi itu, seandainya seorang dokter tidak ikut memimpin Revolusi 1959, untuk mengubah Kuba dari negara kapitalis yang rasis, yang dibangun dari produsen tebu yang mengandalkan buruh keturunan budak dari Afrika, menjadi sebuah negara sosialis. Orang itu adalah Che Guevara.

Dipetik dari makalah George Aditjondro untuk Kongres Nasional I Hukum Kesehatan di Jakarta, 27-29 Mei 2009 KESEHATAN, DEMOKRASI & HAK-HAK EKOSOSBUD: BELAJAR DARI RINTISAN DOKTER ”CHE”

selengkapnya

Ekonomi Politik Neoliberalisme

Terbaru dari Detik Finance
Ketiga Capres Penganut Neoliberlisme (Pendapat Revrisond Baswir dan Ichsanuddin Noorsy)


Kompilasi artikel Neoliberalisme : Pengertian, Asa Usul dan Perkembangnya di Indonesia (Revrisond Baswir, Herry B Priyono, Kwik Kian Gi, Yanuar Nugroho, Fahmy Radhy, Sri Edi Swasono, James Petras)

Revrisond Baswir : Neoliberalisme; B Herry-Priyono : Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis; B Herry Priyono : Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan; Yanuar Nugroho : Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba; Kwik Kian Gie “Apa Neoliberalisme Itu? ; Revrisond Baswir : Jalan Neoliberal Pak Bud; Fahmy Radhi : Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono; Sri Edi Swasono : Mewaspadai Neoliberalisme; Dr George Aditjondro Track Record : Bisnis Capres Cawapres

Seri Khusus
Belajar dari Pengalaman Amerika Latin :
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas (James Petras)


selengkapnya
Seri 1, Seri 2, Seri 3, Seri 4, Seri 5, Seri 6, Seri 7, Seri 8, Seri 9 ,Seri Khusus


Silahkan saksikan juga film dokumenter tentang keterpurukan Indonesia dalam Jerat Neoliberalisme

John Pilger – The New rulers of The World

dengan subtitle bahasa indonesia

Globalization: New Rulers of The World (Part 1)

Globalization: New Rulers of The World (Part 2)

Globalization: New Rulers of The World (Part 3))

Globalization: New Rulers of The World (Part 4)

Globalization: New Rulers of The World (Part 5)

Globalization: New Rulers of The World (Part 6-Final)

Apa Itu Neoliberalisme? (11 Seri Artikel)

Terbaru dari Detik Finance
Ketiga Capres Penganut Neoliberlisme (Pendapat Revrisond Baswir dan Ichsanuddin Noorsy)


Kompilasi artikel Neoliberalisme : Pengertian, Asa Usul dan Perkembangnya di Indonesia (Revrisond Baswir, Herry B Priyono, Kwik Kian Gi, Yanuar Nugroho, Fahmy Radhy, Sri Edi Swasono, James Petras)

Revrisond Baswir : Neoliberalisme; B Herry-Priyono : Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis; B Herry Priyono : Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan; Yanuar Nugroho : Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba; Kwik Kian Gie “Apa Neoliberalisme Itu? ; Revrisond Baswir : Jalan Neoliberal Pak Bud; Fahmy Radhi : Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono; Sri Edi Swasono : Mewaspadai Neoliberalisme; Dr George Aditjondro Track Record : Bisnis Capres Cawapres

Seri Khusus
Belajar dari Pengalaman Amerika Latin :
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas (James Petras)


selengkapnya
Seri 1, Seri 2, Seri 3, Seri 4, Seri 5, Seri 6, Seri 7, Seri 8, Seri 9 ,Seri Khusus


Silahkan saksikan juga film dokumenter tentang keterpurukan Indonesia dalam Jerat Neoliberalisme

John Pilger – The New rulers of The World

dengan subtitle bahasa indonesia

Globalization: New Rulers of The World (Part 1)

Globalization: New Rulers of The World (Part 2)

Globalization: New Rulers of The World (Part 3))

Globalization: New Rulers of The World (Part 4)

Globalization: New Rulers of The World (Part 5)

Globalization: New Rulers of The World (Part 6-Final)

Politik Para Jenderal

Terkait dengan semakin mendekatnya pemilu presiden, semakin memanas pula perdebatan dan perang wacana di media massa. Diantaranya yang paling seru adalah hiruk pikuk Boediono neoliberal hingga terus bergulir sampai kehulunya. SBY Neoliberal, sesungguhnya lengkapnya duet SBY-JK yang masih berkuasa hari ini. Padahal ada soal yang juga sama pentingnya dan kritis (tapi hampir tenggelam) yakni soal ramainya para jenderal di kancah kompetisi politik negeri ini.

Rene L Pattiradjawane dalam artikelnya Politik Jenderal : Militer Dalam Politik Kartel Demokrasi di Kompas (20 Mei 2009) menulis dengan sangat baik dan lugas soal ini.

Rene melihat politik demokrasi di negeri ini ibarat sebuah labirin…..

selengkapnya

Sesat Pikir : Utang ADB/Bank Dunia Bukan Bantuan

Sesat Pikir : Utang ADB/Bank Dunia Bukan Bantuan

Catatan Kecil dari Salah Satu Karya Finalis Mochtar Lubis Award

(Menuju Jurnalisme Berkualitas, Kumpulan Karya Finalis dan Pemenang Mochtar Lubis Award 2008, KPG-LSPP-Open Society Institute 2009)

Dalam artikelnya Hancurnya Infrastruktur di Sulawesi Barat, Sidik Pramono (Kompas) menulis 'Untuk tahun 2008 dana bantuan Bank Dunia Rp. 500 milyar diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan trans-Sulawesi". (Karya ini adalah salah satu finalis Mochtar Lubis Award untuk kategori penulisan tentang Pelayanan Publik.)

Saya cukup terganggu dengan cara pandang Pramono terhadap peran Bank Dunia. Pertama, pertanyaan saya adalah apakah ini hibah sehingga Pramono menyebutkan dana Rp. 500 miliar sebagai bantuan. Kedua, apakah Pramono tidak melihat bahwa Bank Dunia bukanlah lembaga donor tetapi sepenuhnya adalah bank. Dan semua pinjaman tentu ada bunganya.

Selengkapnya

Edisi Khusus Tempo : TAN MALAKA

simak pula : Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, DN Aidit, Sutan Sjahrir

simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal

Majalah Tempo dalam edisi khusus Kemerdekaan mengangkat profil Tan Malaka : Bapak Republik Yang Dilupakan. Tidak tanggung-tanggung edisi Tan Malaka ini terdiri dari 26 artikel yang ditulis oleh wartawan Tempo dan 8 kolom/opini yang ditulis oleh pengamat/pakar dari Asvi Warman Adam hingga Ignas Kleden.

Beberapa petikan penting soal Tan Malaka, sehingga terlalu gegabah kalau kita mengabaikan edisi khusus tempo ini, mengabaikan Tan Malaka .....

”Ia menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada 1925, jauh lebih dulu dibanding Mohammad Hatta, yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933)”.

“Buku Naar de Republiek dan Massa Actie (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal Sayuti Melik, misalnya, mengenang bagaimana Bung Karno dan Ir Anwari membawa dan mencoret-coret hal penting dari Massa Actie.”

“Bagi Yamin-yang kemudian bergabung dengan Tan dalam kelompok Persatuan Perjuangan-Tan tak ubahnya Bapak Bangsa Amerika Serikat, Thomas Jefferson dan George Washington: merancangkan Republik sebelum kemerdekaannya tercapai”

"W.R. Supratman sudah membaca seluruh buku Massa Actie itu," kata Hadidjojo. Muhammad Yaminlah yang memaksa Sugondo memberikan waktu bagi Supratman memainkan lagu ciptaannya di situ. Lalu bergemalah lagu Indonesia Raya, lagu yang terinspirasi dari bagian akhir Massa Actie: "Lindungi bendera itu dengan bangkaimu, nyawamu, dan tulangmu. Itulah tempat yang selayaknya bagimu, seorang putra tanah Indonesia tempat darahmu tertumpah”

“Ia hidup dalam pelarian di 11 negara. Ia memiliki 23 nama palsu. Ia diburu polisi rahasia Belanda, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat”.

“Ketika memperingati sewindu hilangnya Tan Malaka pada 19 Februari 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution mengatakan pikiran Tan dalam Kongres Persatuan Perjuangan dan pada buku Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi) menyuburkan ide perang rakyat semesta. Perang rakyat semesta ini, menurut Nasution, sukses ketika rakyat melawan dua kali agresi Belanda. Terlepas dari pandangan politik, ia berkata, Tan harus dicatat sebagai tokoh ilmu militer Indonesia. “

“....jika saya tiada berdaya lagi, maka saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, Tan Malaka. (testamen Soekarno)”

“Di seputar Proklamasi, Tan menorehkan perannya yang penting. Ia menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di Lapangan Ikada (kini kawasan Monas), 19 September 1945. Inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan yang waktu itu belum bergema keras dan "masih sebatas catatan di atas kertas". Tan menulis aksi itu "uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan". Setelah rapat ini, perlawanan terhadap Jepang kian berani dan gencar”.

Ketua Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit, mengatakan sumber kegagalan pemberontakan 1926 antara lain kurang persiapan dan minim koordinasi. "Tapi, selain itu, ada orang seperti Tan Malaka, yang tidak melakukan apa pun, hanya menyalahkan setelah perlawanan meletus," kata Aidit. Dia juga menyebut Tan sebagai Trotskyite, pengikut Leon Trotsky (lawan politik Stalin), "sang pemecah belah".

”Musso bersumpah menggantung Tan karena pertikaian internal partai”.

"Kongres memberi tepuk tangan yang ramai pada Tan Malaka, seolah-olah telah memberi ovasi padanya," tulis Gerard Vanter untuk harian De Tribune. "Itu merupakan suatu pujian bagi kawan-kawan kita di Hindia yang harus melakukan perjuangan berat terhadap aksi kejam." (Konggres Komintern ke 4)

Tan Malaka adalah Che Guevara Asia – Harry Poeze (penulis gigih Biografi Tan Malaka)


Semoga bermanfaat

Salam hangat
Andreas Iswinarto

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##






silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua


=====================================================================================

Tan Malaka, Sejak Agustus Itu
Catatan Pinggir Goenawan Mohamad


DIA YANG MAHIR DALAM REVOLUSI

Jalan Sunyi Tamu dari Bayah

Kisruh Ahli Waris Obor Revolusi

Si Mata Nyalang di Balai Societeit

Gerilya Dua Sekawan

Kerani yang Baik Hati

Naskah dari Rawajati

Bolsyewik yang Terbuang

Peniup Suling bagi Anak Kuli

Bertemu Para Bolsyewik Tua

Dukungan untuk Pan-Islamisme

Gerilya di Tanah Sun Man

Penggagas Awal Republik Indonesia

No Le Toqueis, Jawa!

Tumpah Darahku dalam Sebuah Buku

Macan dari Lembah Suliki

Cita-cita Revolusi dari Tanah Haarlem

Sobatmu Selalu, Ibrahim

Trio Minang Bersimpang Jalan

Perempuan di Hati Macan

Wawancara Setelah Mati

Persinggahan Terakhir Lelaki dan Bukunya

Misteri Mayor Psikopat


Kolom Tempo

Tan Malaka: Nasionalisme Seorang Marxis
Ignas Kleden - Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Tan Vs Pemberontakan 1926-1927
Mestika Zed -Sejarawan Universitas Negeri Padang

Republik dalam Mimpi Tan Malaka
Hasan Nasbi A.
Program Manager Indonesian Research and Development Institute, penulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (LPPM Tan Malaka, 2004)

Pemberontak dari Alam Permai Minangkabau
Zulhasril Nasir - Guru Besar Komunikasi UI dan penulis buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau (Ombak, 2007)

Madilog: Sebuah Sintesis Perantauan
Rizal Adhitya Hidayat - Bekerja di Universitas Indonusa Esa Unggul

Bukan) Seseorang dalam Arus Utama Revolusi
Bonnie Triyana – Sejarawan-cum-wartawan

Warisan Tan Malaka
Asvi Warman Adam-Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Silahkan klik juga untuk buku-buku online Tan Malaka

Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)

Massa Actie

Madilog

Gerpolek

SI Semarang dan Onderwijs

Semangat Muda

Manifesto Jakarta

Politik

Rencana Ekonomi Berjuang

Muslihat

Thesis

Islam Dalam Tinjauan Madilog

Pandangan hidup

Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya

E-Book 1

Mohon kesediaannya untuk menyebarluaskan link bacaan-bacaan ini untuk tujuan pendidikan, penyadaran publik, pembelaan warga dan transformasi sosial. Serta mohon informasinya bila kawan-kawan mengetahui atau bahkan organisasi tempatnya bekerja memiliki e-Book Free yang kritis dan baik lainnya. Syukur-syukut kawan-kawan pimpinan NGO merelakan buku-buku atau riset-risetnya di onlinekan. Malahan ini merupakan terobosan untuk percepatan diseminasi informasi dan pengetahuan.

Terima kasih, untuk lembaga-lembaga dan para penulis yang telah memungkinkan penyebaran buku-buku/bacaan secara online dan gratis.

salam pembebasan

andreas iswinarto
kerja.pembebasan@gmail.com

Pendidikan Popular : Membangun Kesadaran Kritis
Penyunting : Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo
Kontributor : Russ Dilts Read Book 2000

Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis
Judul Asli:Stepping Forward
Penulis: Victoria Johnson, Edda Ivan-Smith, Gill Gordon, Pat Pridmore, Patta Scot
Penerjemah:Harry Prabowo dan Nur Cholis, Insist Press

Kampanye Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan yang Berperspektif HAM
Kampanye Komnas HAM

Modul Pelatihan Analisa Gender dan Anggaran Berkeadilan Gender
OLEH Edriana Noerdin, Dkk.

Pendidikan Pemberdayaan
OLEH Information and Consultations Women's Centers

Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi Sumber : Indoprogress

Land Reform Desa
Penulis: Irwan Nirwana, Boy Frido, Noer Fauzi, Dony Hendro

Dusta Industri Pangan
Judul Asli:Nourrir le Monde ou L'agrobusiness, Enquete Sur Monsanto
Penulis: Isabelle Delforge Penerjemah:Sonya Sondakh Sumber : Insist Press

Bisnis Kehidupan
Disunting oleh: Tim REaD Book

Ekologi, Kapitalisme, Sosialisasi Alam
Walhi

Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara
Naskah ini pernah dipublikasikan di Jurnal SEDANE dan kemudian dimuat kembali untuk IndoProgress, atas ijin penulis
Vedi R Hadiz

Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65
Institut Sejarah Sosial Indonesia bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK)

© John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid
Cetakan Pertama: Januari 2004
ISBN 979-8981-26-X

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##







silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

==================================================================================


Hak Asasi Manusia Minim Dukungan Politik
Penerbit : Elsam

Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Sumber : YLBHI Editor: Restu Mahyuni

HAK-HAK NORMATIF BURUH/PEKERJA DALAM TIGA PAKET UNDANG-UNDANG PERBURUHAN
OLEH Divisi Buruh Lembaga Bantuan Hukum - Bali

Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas
James Petras (indoPROGRESS)

SATU DEKADE REFORMASI: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia
Studi DEMOS

DARI REPRESENTASI ELITIS MENUJU REPRESENTASI POPULAR
Studi DEMOS

Reason in Revolt
Alan Woods dan Ted Grant

Propaganda, Kuasa, Dan Pengetahuan
Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, Suatu Penelusuran Awal
Ignatius Haryanto Sumber : Indoprogress

Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial
Yanuar Nugroho

Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian
OLEH Stanley

Media untuk Pengembangan Komunitas
OLEH Suranto, Hanif

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Radio Prima dan BMC
OLEH Errol Jonathan dan Tracy Pasaribu


BACAAn LIAR": BUDAYA DAN POLITIK PADA ZAMAN PERGERAKAN
oleh Razif
sumber : http://members.fortunecity.com/edicahy/

14 Buku Tan Malaka\

Karya-Karya Che Guevara

Kumpulan Catatan Pinggir Gunawan Muhamad

Dunia Puisi Joko Pinurbo


Kabar Berita-Kumpulan Tulisan tentang Pramoedya Ananta Tour

Semua Bisa Seperti Jembrana: Kisah Sukses sebuah Kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya


Fund Raising ala Media
OLEH Hamid Abidin, PIRAC

Bukan Perempuan Biasa (Majalah Tempo)

100 Tahun Kebangkitan Nasional : Indonesia Yang Kuimpikan dalam 100 Teks (Majalah Tempo)

G 30 S dan Peran Aidit (Majalah Tempo)

Belajar dari Sejarah Sebuah Jalan : 200 Tahun Jalan Raya Pos Anjer-Panaroekan (Kompas)

Buku Online – Terbitan Kontras

Konvensi Ham Internasional

mencakup :
Deklarasi HAM
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Untuk Penghapusan Hukuman Mati
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Konvensi Hak-Hak Anak
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindak Penghilangan Secara Paksa
Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat
Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa

Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi - Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984


Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh

HAM Belum Jadi Etika Politik

Aceh Damai Dengan Keadilan

Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip perlindungan dan pemajuan HAK ASASI MANUSIA Melalui Upaya memerangi Impunitas Prinsip-prinsip hak korban

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Laporan Penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Minyak Bojonegoro-Jawa Timur

Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga : "Laporan Penelitian Ketelibatan Bisnis Militer Dalam Bisnis Di Bojoneogro bouven Digoel dan Poso"

MEREKA BILANG DI SINI TIDAK ADA TUHAN; SUARA KORBAN TRAGEDI PRIOK


Buku Online –Terbitan Yayasan Tanah Merdeka

Agama dan Suku:
Kepemilikan dan Penguasaan Usaha Pertanian Di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah

Marmer, Migas, dan Militer
Di Ketiak Sulawesi Timur : Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor


KETIKA PETANI ANGKAT BICARA, DENGAN SUARA DAN MASSA:
Belajar dari Sejarah Gerakan Petani di Indonesia dan Amerika Selatan


PEREDARAN ILEGAL SENJATA API DI SULAWESI TENGAH



INCO : RAHMAT ATAU PETAKA ?


Buku Online Terbitan JKPP

Buku Seri Panduan Pemetaan Partisipatif Pemetaan dengan Kompas : Terbitan JKPP


Buku Online – Terbitan IRE Jogjakarta


NEOLIBERALISME MENGGOYANG AGAMA


POLITIK PERLAWANAN

KRISIS DEMOKRASI LIBERAL

PRO POOR BUDGETING:
Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan


DAERAH BUDIMAN: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan

BENIH PERUBAHAN DI ATAS FONDASI POLITIK YANG RAPUH
(Studi tentang Politik Anggaran Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)


Buku Online : Terbitan ELSAM

Laporan Lengkap Komisi Kebenaran dan Penerimaan Timor Leste (CAVR)


Buku Online – Terbitan ICW

Roadmap KPK 2007-2011 : Menuju Pemberantasan Korupsi yang Lebih Efektif
Adnan Topan Husodo- ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan, 2008



Utang yang Memiskinkan : Studi Kasus Proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah
Coen Husain Pontoh, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Heni Yulianto, Sholihatun Kiptiyah ICW, April 2002

Berkah Proyek Hibah : Studi Kasus Proyek Dombo Sayung Floodway dan Punggur Irrigarion Project
Ade Irawan, Solihatun Kiptiyah, Denda Alamsyah ICW, Januari 2004


Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan
Susanti Adi Nugroho [et al] ; editor : Emerson Yuntho [et al] ICW, 2003



Bisnis Militer Mencari Legitimasi
Danang Widoyoko, Irfan Muktiono (alm), Adnan Topan Husodo, Barly Haliem Noe, Agung WijayaICW, 2003


Mendagangkan Sekolah : Studi Kebijakan Manjemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta
Ade Irawan, Eriyanto, Luki Djani, Agus Sunaryanto ICW, Mei 2004



Buku Online – Terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)


Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi

Panduan Praktis Pemantauan Legislasi



Bobot Kurang Janji Masih Terutang


Panduan Hukum Di Indonesia 2006

Catatan Akhir tahun PSHK tentang Kinerja Legislasi tahun 2005


Panduan Praktis Pemantauan Legislasi


Hak Masyarakat di Bidang Identitas, 2002


Diskursus tentang Civil Society


Mafia Barkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia

Manifesto Ekonomi Rakyat Pekerja

Gerakan Serikat Buruh : Dari Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru

Pekalongan Dari 1830-1970 : Transformasi Petani Menjadi Buruh Perkebunan



Mozaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe

Istrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuan

Buku Panduan Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah


Dari Desa Ke Desa - Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam

Perjuangan Perempuan Nelayan Morodemak untuk Keluarga dan Masyarakat Nelayan

Pembangunan untuk Siapa? Dampak Reklamasi Pantai terhadap Perempuan Nelayan dan Anak di Pantai Utara Jakarta



Warga Pesisir, Haruskah Tersingkir?

Tokalekaju - Di Bawah Kaki Langit Jantung Sulawesi

Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia

Tau Taa Wana Bulang : Bergerak Untuk Berdaya


3 Seri Buku : Global Warming

Global Green Charter – Piagam Kaum Hijau Sedunia

3 E-Book Foum Desa (harus mendaftar dulu untuk login)
Modul APBDes Partisipatif, Buku Pintar Alokasi Dana Desa, Studi Alokasi Dana Desa


Buku-buku Prof Jimly Asshiddiqie

Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
Perihal Undang-Undang
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
Hukum Acara Pengujian Undang-undang
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional



Menentang Globalisme Imperialis : Pengantar Ekonomi-Politik Perburuhan

Kursus Pemula Untuk Buruh

Ideologi Politik Serikat Buruh

PAKTA SOSIAL BERBASIS BURUH: MUNGKINKAH?

Penguasaan Dan Pendistribusian Lahan Oleh Rakyat

BEKERJA BERSAMA ANGGOTA SERIKAT PETANI PASUNDAN DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA1

Perjuangan Federasi Serikat Tani Dunia La Via Campesina


TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI SOSIAL: SUATU PENDEKATAN BUDAYA

PEMBELAJARAN BUDIDAYA PADI EKOLOGIS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

“REVOLUSI BIJI MINYAK” : Dari Konversi Lahan Menuju Konversi Pangan


Ekonomi Politik Pembaruan Desa

PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI PENGUASAAN TANAH DAN AKIBATNYA TERHADAP MASYARAKAT PETANI DI SUMATERA TIMUR

KEMAJUAN EKONOMI, REFORMASI AGRARIA DAN LAND REFORM DI PEDESAAN


Kepemilikan Tanah Di Sumatera Utara Tahun 1950a

Kehidupan Tanpa Minyak: Masa Depan yang Nyata

Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)1

Reformasi Hutan pasca era Suharto

Menjala Ikan Terakhir

Hukum Lokal Sebagai Media Perlawanan

Penggambaran GERWANI sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan

KUNTILANAK WANGI: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950

Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial

Feminisme Ilmu Pengetahuan

Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan


Lekra vs Manikebu

Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan

Kekerasan Indonesia dalam Sastra Peristiwa

LAGU PROPAGANDA DALAM REVOLUSI INDONESIA: 1945-1949


Jurnalisme Patriotis: Solusi atau Kemunduran?!


Rajawali Berlumuran Darah : Karya-karya Eksil Utuy Tatang Sontani

Negara dan Klas di Bawah Kapitalis Pinggiran

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

KRISIS DAN UNDERGROUND ECONOMY DI INDONESIA

Masalah Perdagangan Bebas


Globalisasi dan Perlawanan

Kolonialisme, Tahap-tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

Upah, Harga dan Laba

Negara, Masyarakat dan Ekonomi

Masalah Ekonomi Indonesia

Kapitalisme Serta Produksi Barang Dagangan Di Jawa

Penanaman Modal Asing Berarti Memperkuat Kedudukan Imperialisme di Indonesia


Negara Kolonial dalam Baju Baru


MILITER DAN KAPITALISME ERSATZ: BISNIS ABRI PADA MASA ORDE BARU

Kebijakan Pemerintah atas Modal Asing Pasca Proklamasi

Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara : Sebuah Catatan Penelitian

Jagoan dan Bajingan di Jakarta Tahun 1950-an

Nomor Satu Amerika : Monopoli Merkantilis

Spektrum Kemerdekaan Indonesia: Sebuah tinjauan selektif

Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara

Sosialisme Utopian

Pledoi Sudisman


Indonesiaku, Indonesiamu


Marxisme Ilmu dan Amalnya


Menjelang Seabad NU: Di Tengah Neoliberalisme Masyarakat Nahdliyin Mau ke Mana?

Perdagangan, Globalisasi dan Perjuangan Melawan Kemiskinan

Kerja Upahan dan Kapital

Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi

Dari Kiri Menjadi Kanan : Pergeseran Ideologi Semaoen dalam “Tenaga Manusia”

Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia

Penilaian Demokratisasi di Indonesia (276 hal)

Mengkaji Ulang Good Governance

Badan Perwakilan Desa: Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa1

Kewargaan, Partisipasi dan Akuntabilitas: Sebuah Pengantar


Partisipasi Politik Lokal di Sumatera Barat

Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik & Demokrasi Lokal

KERETA APIKU SAYANG, KERETA APIKU MALANG

KERETA APIKU SAYANG, KERETA APIKU MALANG

Reformasi di Indonesia Sebagai Proyek Neoliberal

Politik Minyak Hegemoni Imperialis AS

Pembebasan Nasional atau Nasionalisme

Biografi Sutan Syahrir


Biografi M Natsir

Biografi Muhammad Hatta


Biografi DN Aidit

Bung Karno : 100 Tahun Dalam Sunyi




silah tengok pula url ini

397 Free e-Book dari BUKU-e LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Statistik : 588 penulis dari 397 judul buku di 60 bidang kajian dengan total 83.728 halaman

1,5 juta Buku Online (E-Book) Gratis Dari The Universal Digital Library

Cerpen Anak Korban Lapindo : Tiga Tahun Lumpur Lapindo

Tiga Tahun Lumpur Lapindo
Ratih Titi Sari (kelas lima SD)

Sudah tiga tahun Lapindo melanda desaku Renokenongo. Aku masih ingat, pada 2006, PT Minarak Lapindo Brantas mengalami kebocoran pada pengeboran gas pertama kali yang keluar dari perut bumi itu lumpur keruh berwarna hitam dan bau lumpur yang menyengat dan yang tidak tahan dengan bau itu pasti pusing bahkan bisa muntah-muntah.

Tidak hanya bau yang mengganggu bagi warga tapi lumpur juga memakan lahan dan tempat tinggal mereka. Bahkan jalur transportasi Malang–Surabaya jadi macet. Tidak cukup di situ, warga yang rumahnya kena lumpur Lapindo harus terpaksa mengungsi.

Warga Jatirejo ialah yang pertama kali mengungsi di Pasar Baru Porong, karena jatirejo berdekatan dengan lokasi semburan. Untuk warga Renokenongo diungsikan di balai desa Renokenongo. Sedangkan warga yang rumahnya tidak kena lumpur mereka mengungsikan sebagian barang-barangnya supaya tidak tergesa-gesa saat tanggul jebol.

Tanggul itu terbuat dari pasir untuk menahan lumpur supaya tidak menggenangi dan mengalir ketempat warga. Tapi tanggul hanya dari pasir jadi, tetap saja sewaktu-waktu jebol dan menenggelamkan rumah-rumah warga.

Tidak hanya tanggul jebol tapi ada kejadian yang lebih mengejutkan yaitu terjadinya ledakan aku tidak tahu dimana tempat ledakan itu terjadi yang pasti di tanggul utama kejadiannya itu memakan 12 korban.

Sejak saat itu semua warga Reno yang belum mengungsi ketakutan dan memilih tinggal di Pasar Baru, Porong karena warga Jatirejo sudah keluar dari pengungsian Pasar Baru Porong karena mereka sudah memperoleh uang kontrak. Begitu juga warga yang mengungsi di balai desa juga sudah keluar. Dan mengontrak di tempat lain yang lebih aman.

Tapi perlakuan yang diberikan pada warga yang mengungsi sekarang dengan yang dulu sangat berbeda, yang mengungsi sekarang makannya dengan ikan tanpa sayur. Bahkan warga pengungsian pernah mengadakan demo mogok makan, agar hak mereka dipenuhi dan diperlakukan layak.

Suasana pasar yang ramai kadang membuat kami lupa dengan apa yang kami alami. Karena keramaian itulah yang bisa menghibur kesedihan kami. Tapi sebenarnya kami merindukan kampung kami dulu. Punya rumah sendiri, jalan tidak macet, dan bisa melakukan aktifitas seperti dulu. Tapi kini semua berubah kami yang sekarang ngontrak harus sosialisasi dengan tetangga baru, teman baru.

Sampai saat ini warga masih menungu sisa pembayaran yang dijanjikan PT Minarak Lpindo Brantas. Dan sebagai warga sudah banyak yang keluar dari Pasar Baru, Porong karena pasar akan dipakai untuk berdagang.

Sudah tiga tahun Lapindo melanda desaku Renokenongo. Aku masih ingat, pada 2006, PT Minarak Lapindo Brantas mengalami kebocoran pada pengeboran gas pertama kali yang keluar dari perut bumi itu lumpur keruh berwarna hitam dan bau lumpur yang menyengat dan yang tidak tahan dengan bau itu pasti pusing bahkan bisa muntah-muntah.

Tidak hanya bau yang mengganggu bagi warga tapi lumpur juga memakan lahan dan tempat tinggal mereka. Bahkan jalur transportasi Malang–Surabaya jadi macet. Tidak cukup di situ, warga yang rumahnya kena lumpur Lapindo harus terpaksa mengungsi.

Warga Jatirejo ialah yang pertama kali mengungsi di Pasar Baru Porong, karena jatirejo berdekatan dengan lokasi semburan. Untuk warga Renokenongo diungsikan di balai desa Renokenongo. Sedangkan warga yang rumahnya tidak kena lumpur mereka mengungsikan sebagian barang-barangnya supaya tidak tergesa-gesa saat tanggul jebol.

Tanggul itu terbuat dari pasir untuk menahan lumpur supaya tidak menggenangi dan mengalir ketempat warga. Tapi tanggul hanya dari pasir jadi, tetap saja sewaktu-waktu jebol dan menenggelamkan rumah-rumah warga.

Tidak hanya tanggul jebol tapi ada kejadian yang lebih mengejutkan yaitu terjadinya ledakan aku tidak tahu dimana tempat ledakan itu terjadi yang pasti di tanggul utama kejadiannya itu memakan 12 korban.

Sejak saat itu semua warga Reno yang belum mengungsi ketakutan dan memilih tinggal di Pasar Baru, Porong karena warga Jatirejo sudah keluar dari pengungsian Pasar Baru Porong karena mereka sudah memperoleh uang kontrak. Begitu juga warga yang mengungsi di balai desa juga sudah keluar. Dan mengontrak di tempat lain yang lebih aman.

Tapi perlakuan yang diberikan pada warga yang mengungsi sekarang dengan yang dulu sangat berbeda, yang mengungsi sekarang makannya dengan ikan tanpa sayur. Bahkan warga pengungsian pernah mengadakan demo mogok makan, agar hak mereka dipenuhi dan diperlakukan layak.

Suasana pasar yang ramai kadang membuat kami lupa dengan apa yang kami alami. Karena keramaian itulah yang bisa menghibur kesedihan kami. Tapi sebenarnya kami merindukan kampung kami dulu. Punya rumah sendiri, jalan tidak macet, dan bisa melakukan aktifitas seperti dulu. Tapi kini semua berubah kami yang sekarang ngontrak harus sosialisasi dengan tetangga baru, teman baru.

Sampai saat ini warga masih menungu sisa pembayaran yang dijanjikan PT Minarak Lapindo Brantas. Dan sebagai warga sudah banyak yang keluar dari Pasar Baru, Porong karena pasar akan dipakai untuk berdagang.

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Terkait ADB

No : 061/PS/KP-PRP/ e/V/09*

Menolak Pertemuan Tahunan Ke-42 Asian Development Bank *
Indonesia Harus Keluar dari Asian Development Bank (ADB)!*
Tolak Program dan Hutang Baru dari Asian Development Bank (ADB)!*

Salam Rakyat Pekerja,

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) saat ini tengah menyelenggarakan pertemuan tahunan ke 42 di Bali, Indonesia. Pertemuan tahunan tersebut berlangsung dari tanggal 2-5 Mei 2009. Rencananya ADB akan menambah atau menaikkan modalnya sekitar 200%, artinya kenaikan modal ini akan mencapai 150 milliar dollar AS yang semula adalah 50 milliar dollar AS. Hal ini diakibatkan karena modal 50 milliar dollar AS sudah tidak dapat mencukupi lagi untuk rata-rata peminjaman hingga 10 milliar dollar AS.

Konsekuensinya adalah 67 anggota ADB harus menambah setoran modalnya, termasuk Indonesia. Indonesia saat ini memiliki porsi kepemilikan modal sekitar 5,43 % atau termasuk 6 negara terbesar dalam kepemilikan modal di ADB. Dengan konsekuensi harus menambah kontribusi modal di ADB, demi mempertahankan porsi kepemilikan modal yang dimiliki Indonesia saat ini, Indonesia harus menambah sekitar 2 trilliun rupiah yang harus dibayar selama 4 tahun. Artinya penambahan modal tersebut akan menyedot dana dari APBN yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penuntasan kemiskinan di Indonesia.

ADB sebagai lembaga keuangan regional ternyata memiliki andil yang sangat besar dalam penciptaan krisis yang terjadi saat ini. Liberalisasi di sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. ABD bersama Bank Dunia dan USAID, memberikan pinjaman untuk melakukan reformasi sektor energi di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi serta penghapusan subsidi. Akibatnya Indonesia yang merupakan Negara kaya sumber energi, harus mengorbankan rakyatnya dengan mengalami kelangkaan energi karena kebijakan eksport.

Pada sektor kelautan dan perikanan, ADB berperan besar membuat pertambakan udang tradisional menjadi industri pertambakan untuk melayani konsumsi udang dunia. Selain itu akibat dari industri pertambakan ini telah menyebabkan pembabatan hutan bakau *(mangrove) *di seluruh pesisir di Indonesia yang saat ini telah menyusut.

ADB pun terlibat dalam berbagai proyek privatisasi, seperti privatisasi air dan listrik. Hal ini tentu saja menyebabkan melonjaknya biaya pemakaian air dan listrik di Indonesia karena telah beralih ke perusahaan-perusahaan asing. Proyek privatisasi air dan listrik ini dilakukan oleh ADB bersama dengan Bank Dunia.

Saat ini Indonesia adalah peminjam terbesar ADB dengan total jumlah pinjaman sebesar 9,4 milliar dollar AS. Namun kenyataannya, utang dari ADB tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat pekerja di Indonesia. Bahkan pinjaman utang dari ADB tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh oleh beberapa perusahaan. Menurut laporan ADB, sejak tahun 1998, terdapat sekitar 552 perusahaan dan perorangan yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan dana bantuan dari ADB. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% nya berasal dari Indonesia.

Namun ketertundukan pemerintah kapitalis saat ini kepada lembaga-lembaga keuangan dunia termasuk ADB menunjukkan bahwa pemerintah kapitalis lebih memilih untuk mensejahterakan para kapitalis dibandingkan rakyatnya sendiri. Sudah jelas bahwa lembaga-lembaga keuangan tersebut hanya akan membawa kesengsaraan para rakyat Indonesia, namun pemerintah kapitalis tidak peduli dan akan menambah kontribusi modal awal di ADB dengan perkiraan sekitar 2 trilliun rupiah. Hal ini jelas sangat tidak adil, mengingat dana APBN yang akan dialihkan untuk penambahan kontribusi modal awal di ADB tersebut dapat digunakan untuk membantu kehidupan rakyat miskin di Indonesia.

Mengacu pada pandangan-pandangan tersebut diatas, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), menyatakan sikap:

1.
Indonesia harus keluar dari keanggotaan Asian Development Bank (ADB), karena tidak bermanfaat bagi rakyat pekerja di seluruh Indonesia dan hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Sikap kami ini adalah juga untuk menyelamatkan APBN dari beban penambahan kontribusi modal awal yang dikenakan oleh ADB dimana mengalami kenaikan hingga mencapai 200%.
2.
Menolak hutang baru dari ADB dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di dunia, karena hutang tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, bahkan hanya akan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.
3.
Kapitalisme di dunia telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, maka hanya dengan SOSIALISME rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera.

Jakarta 4 Mei 2009

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja*

Ketua Nasional

(Anwar Ma'ruf)

Sekretaris Jenderal

(Rendro Prayogo)

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP)
JL Gading Raya Gg. Gading IX No. 12, Pisangan Lama, Jakarta Timur
Phone/Fax: (021) 47881632
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com

Siaran Pers "Sepekan Aksi Rakyat Melawan ADB"

PENGADILAN RAKYAT ASIA PASIFIK TERHADAP ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) DI BALI-INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2009- Siaran Pers

Pengadilan Rakyat Asia Pasifik terhadap Asian Development Bank (ADB) berlangsung hari ini, Sabtu 2 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Pengadilan yang akan berlangsung selama 2 hari merupakan bagian dari Sepekan Aksi Rakyat menentang Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*). Dalam pembukaan Direktur Eksekutif INFID Don Marut menyatakan keberadaan ADB di Indonesia justru menambah beban hutang dan memiskinkan rakyat.

Salah seorang pejuang HAM Indonesia yang juga Koordinator dari Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menjadi hakim dari Pengadilan Rakyat Asia Pasifik ini. Juri terdiri dari mantan anggota KOMNAS HAM Zumrotin Susilo, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial (LIMAS) Bali I Wayan Tirja Nugraha dan Anggota Parlemen *Gabriela Women’s Partylist *Philipina Liza Maza. Pembela para korban Antarini Arna dari Yayasan Pemantau Hak Anak, Jobert Pahilga (*International Association of Peoples’ Lawyers*), Rey Cortez dari *National Union of Peoples’ Lawyers*, Iwan Kurniawan dan Wisnu Broto dari Serikat Pengacara Hukum Progresif.

Pada tanggal 28 April 2009, Asian Development Bank dan Pemerintah Indonesia telah mendapat panggilan dari hakim Wardah Hafidz untuk menghadiri persidangan dan menanggapi tuntutan, namun hingga pengadilan hari ini usai, tidak satupun pejabat ADB dan Pemerintah Indonesia yang hadir.

Pada hari pertama persidangan, saksi-saksi yang diajukan adalah Sonny Afrika (peneliti ekonomi-politik dari IBON Philipina) yang mengungkapkan secara makro dampak kebijakan ADB yang ternyata makin membuat negara-negara di Asia Pasifik menjadi under development (tetap terbelakang) . ADB juga menjadi perpanjangan tangan *policy conditionalities* dari IMF dan World Bank.

Dian Kartika saksi ahli dari INFID berkata “ADB telah memainkan peran politik dalam negara mulai dari perencanaan dan anggaran pembangunan negara, membentuk atau membubarkan badan-badan negara semisal merger BPKP dengan BPK serta pembuatan undang-undang yang lebih menguntungkan ADB sebagai kreditor”.

Anuj Sitoula (dari Federasi Pengguna Air dan Energi) menyatakan proyek Kaligandaki Hydropower dan Melamchi di Nepal telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya Hak Masyarakat Adat dengan hilangnya tanah-tanah adat, menurunnya produksi pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan. Proyek tersebut sebenarnya bertentangan dengan *safeguard policy* Asian Development Bank.

Dalam kesaksiannya petani dari Bengkulu Hari Pratono, menyatakan bahwa mereka korban dari kegagalan proyek ADB. Hari dan kawan-kawannya menganggap ADB sebagai rentenir yang membungakan uang sampai 18 %. Pada tahun 1992 hanya memiliki hutang Rp. 2.6 juta tapi setelah krisis hutang membengkak menjadi Rp. 8 juta, sementara produksi tanaman karet mereka sangat rendah.

Retno Paquita, aktivis buruh migran Indonesia yang pernah menjadi korban perdagangan orang (*trafficking* ) dan anggota dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) bersaksi bahwa bantuan teknis ADB dalam pengelolaan * remittance* telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi untuk mengekspor buruh migran, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki perspektif perlindungan.

Pengadilan Rakyat terhadap Bank Pembangunan Asia merupakan pengadilan opini internasional yang independent dan mengikuti konsep Pengadilan Rakyat Permanen (*Permanent Peoples’ Tribunal* yang didirikan tahun 1979 oleh Senator Lelio Baso dari Itali untuk mengisi kekurangan-kekurang an moral dan politik atas instrumen-instrumen negara dalam menegakkan keadilan. *Permanent Peoples’ Tribunal* merupakan perkembangan dari *“International Foundation for Rights and Liberations of People”* yang didirikan tahun 1976.

Esok, pengadilan akan dilanjutkan guna mendengar keterangan saksi-saksi dari sektor lain dan keputusan hakim terhadap Asian Development Bank, Pemerintah Indonesia, berikut Pemerintah Amerika dan Pemerintah Jepang sebagai pemegang saham terbesar Asian Development Bank ADB.

Tim Media Center

Sepekan Aksi Rakyat Melawan ADB



Benhard Nababan : 081387358359

Wahyu Susilo : 08129307964

Syamsul Ardiansyah : 081315912363

arsip press release ADB 2 mei

Menggugat Jepang, Pemilik Saham & Pengambil Keuntungan Terbesar ADB

ADB mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia.

Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75% dari total anggota ADB, dan 19,6% total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.

Jepang akan paling diuntungkan dari pertemuan Gubernur ADB ke-42 di Bali saat ini. ADB tengah mengajukan proposal mitigasi perubahan iklim dengan mengajukan penawaran membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal, PLTN sangat berbahaya bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan akan membuat Indonesia kembali bergantung pada korporasi dan negara-negara pemilik teknologi PLTN, terutama dari Jepang. Sejak lama, PLTN ditentang masyarakat Indonesia, juga dunia internasional karena resiko lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. PLTN juga mahal, karena biaya keseluruhan bahan uranium, pembangunan pembangkit dan penutupan (decommisoning). Apalagi, terbukti PLTN tak lepas dari berbagai kecelakaan fatal, sebagaimana yang pernah terjadi di Jepang.

ADB juga menawarkan teknologi carbon capture and storage (CCS), yang direncanakan diterapkan di Indonesia pada 2020. Teknologi ini menangkap emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik seperti batu bara dan mengirimnya ke tempat penyimpanan limbah karbon. CCS akan berdampak buruk bagi lingkungan karena membutuhkan air 90% lebih banyak dibanding pembangkit tradisionil. Artinya, ADB tak bisa diharapkan menjawab dampak perubahan iklim. CCS hanya alasan ADB meningkatkan permintaan batubara dan abaikan dampak negatif pengerukannya terhadap lingkungan dan lahirnya pelanggaran HAM di sekitar daerah tambang. CCS tak bisa menyimpan sampah karbon selamanya, sehingga beresiko bagi generasi selanjutnya.

Padahal, dampak perubahan iklim nyata serius, dan telah memakan korban. Pertemuan 2500 ahli dari 80 negara dalam dalam forum Interrnational Scientific Congress on Climate Change di Conpenhagen, bulan lalu, menyatakan dunia berada pada jalur skenario terburuk, bahkan lebih parah dari skenario laporan Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, tahun 2007. ADB dan usulan CCS nya, malah beresiko menambah emis gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.
Wakil-wakil masyarakat dari tujuh negara di Asia yang berdiskusi dalam Asian People’s Movement Against ADB Summit, mengecam solusi-solusi yang ditawarkan ADB AGM, 2 – 5 Mei 2009 di Bali. Mereka dengan keras menyatakan bahwa pertemuan ADB tak akan menjawab krisis yang terjadi saat ini. Mereka justru menunjukkan fakta-fakta ADB lah lembaga keuangan tingkat regional penyebab krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.

Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB di Srilanka, India, Pakistan, Philipina, Thailand, Kamboja, Timor Leste dan Indonesia, menunjukkan terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Dan telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia.

Krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan memberi tambahan modal bagi ADB, dari USD 55 miliar menjadi USD165 miliar. Harusnya, krisis kapitalisme global menjadi momentum melakukan koreksi total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.
Kami menuntut Jepang, sebagai negara pemilik saham terbesar kedua dalam ADB, agar segera menarik diri dari pembiayaan ADB. Saat ini yang dibutuhkan adalah skema alternatif pembiayaan pembangunan di Asia yang dapat membantu rakyat lepas dari kemiskinan, dan bencana ekologis berkepanjangan. Kami juga menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas proyek-proyek utang yang disalurkan, yang telah menyebabkan kurban sosial dan ekonomi serta menimbulkan kerusakan ekologi yang sangat parah di berbagai negara di Asia.

Denpasar - 02 Mei 2009
Media Center & Krisis Center Asian People’s Movement Against ADB
Jl. Kapt. Tjok Agung Tresna No. 49 Renon – Denpasar
Telp: 0361 256919, CP: Agung Wardana (Koordinator Media Center): 0819 166 06036

Kontak Person:
1. Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang): 0812 967 17 44
2. Teguh Surya (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): 0813 7189 4452
3. Muhammad Ikhwan (Serikat Petani Indonesia): 0819 320 99596
4. Risma Umar (Solidaritas Perempuan): 0813 1934 561
5. Riza Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan): 0818 773 515
6. Siti Maemunah (Jaringan Advokasi Tambang): 0811 920 462
7. Ni Nyoman Sri Widhianti, SH (Koordinator Crisis Center): 0818 5512 97

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Anti Utang, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, Aliansi Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Bali, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Bali, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial Bali, Friends of the Earth International (FoEI), the Southeast Asia Fish for Justice Network (SEAFISH), La Via Campesina, LRAN, Jubilee South, Gerakan Rakyat Lawan

Cerpen Anak Korban Lapindo : Harapan Masa Depanku

Harapan Masa Depanku
Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)

terbaik kategori sekolah dasar

Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.

Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin aku gapai untuk meniti masadepanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.

Oleh karena itu, aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk desa Siring, Porong dan sekitarnya.

Tapi, kenyataannya, musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggungjawab pada pekerjaannya. Saat itu aku masih ingat betul, ketika semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah–rumah penduduk di sekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja melainkan seluruh bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolah, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa sisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.

Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.

Namun, aku tetap bersukur karena masih beruntung bisa besama keluargaku yang sangat aku sayangi. Apapun yang terjadi aku sekeluarga harus bisa ikhlas dan tabah menghadapi semua ini. Walaupun aku sempat terpuruk dan kecewa dengan keadaan yang ada. Aku sesekali merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku merasa harapanku sudah redup, dan tidak tahu kemana akan kubawa harapanku ini. Aku ingin seperti anak-anak lain, yang nasibnya lebih beruntung daripada aku. Andai aku bisa memutar waktu, akan kucegah musibah itu supaya jangan sampai terjadi.

Namun, apalah daya nasi sudah menjadi bubur, inilah takdir yang harus kami jalani. Walaupun bantuan telah datang dan uang ganti rugi pun sudah diberikan kepada para korban dari pihak terkait, tapi aku rasa hal itu belum cukup, karena itu hanya menggantikan kerugian materiil saja, sedangkan kepedihan batin kami tidak bisa tergantikan oleh apapun jua, tetap terpatri dalam lubuk hati ini.

Sampai detik ini pun musibah itu masih belum reda, sudah hampir 3 tahun berganti bencana ini masih tetap membuat hati orang-orang takut dan bingung.

Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggapai cita-citaku yang setinggi langit.

Aku harus bisa membahagiakan keuda orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.

Itulah cerita hatiku teman-teman, dan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku.

Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Proyek ADB di Citarum

SIARAN PERS

“PROYEK ADB DI CITARUM PENUH KEBOHONGAN !!”



Tahun lalu, tanggal 4 Desember 2008 Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman kepada pemerintah Indonesia, untuk proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), senilai 500 juta USD. Pinjaman ini akan dibagi dalam 4 fase dan fase I senilai USD 50 juta. Salah satu hasil yang diharapkan dari pinjaman fase I adalah meningkatkan efisiensi dan meningkatkan panen untuk irigasi beras di tiga kabupaten di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, apa yang ingin dicapai oleh ADB melalui melalui ICWRMIP menjadi sangat sulit untuk terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kondisi yang terjadi adalah (1) penurunan debit air sungai yang memasok air ke Kanal Tarum Barat, seperti Sungai Cibeet, Sungai Bekasi, dan Sungai Cikarang. Sehingga pada dasarnya masalah terbesar justru terjadi pada daerah hulu dari sungai-sungai yang memasok air ke Kanal Tarum Barat, (2) telah terjadi konversi lahan dari lahan pertanian (sawah) menjadi daerah industri ataupun pemukiman, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian ICWRMIP, paling tidak untuk fase I, akan menjadi hutang yang sia-sia yang tidak akan memberikan manfaat apapun kepada masyarakat khususnya petani.

Hal lain yang juga terkait adalah persetujuan ICWRMIP oleh Dewan Direktur ADB di tanggal 4 Desember 2008 sangat terkait dengan kucuran hutang ADB kepada PT. Palyja (salah satu operator swasta air di Jakarta) --West Jakarta Water Supply Development Project senilai 50 juta USD--yang disetujui bulan Agustus 2007. PT. Palyja akan mampu membayar hutangnya kepada ADB jika Palyja mendapat jaminan pasokan air dari Kanal Tarum Barat, mengingat 80% pasokan air baku untuk Jakarta berasal dari Kanal Tarum Barat. Fase I ICWRMIP sangat jelas terkait dengan kepentingan Palyja tersebut, yang berarti juga mengabaikan prioritas urgensi kepentingan publik terutama masyarakat hulu sungai Citarum dan sungai-sungai lain yang memasok air bagi Kanal Tarum Barat.

Oleh karenanya kami Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) dan debtWATCH menuntut kepada ADB untuk:
1. Menghentikan proyek ICWRMIP
2. Melakukan desain ulang terhadap konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) yang akan diterapkan di sunagi Citarum dengan memperhatikan kepentikan publik yang besar

Nusa Dua, Bali, 3 Mei 2009

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
1. Dadang Sudardja (ARUM), 081931220356
2. Hamong Santono (KRuHA), 081511485137
3. Arimbi Heroeputri (debtWATCH) 0811848514

Pesan Mayday Front Perjuangan Rakyat

Hentikan Perampasan Upah, Kerja, dan Tanah
Naikkan Upah Buruh! Hentikan PHK!

Secara historis, Hari Buruh se-Dunia merupakan perayaan atas kemenangan gerakan buruh menuntut hak atas upah dan delapan jam kerja. Tuntutan tersebut sesungguhnya tidak hanya memiliki makna terhadap kaum buruh, melainkan juga terhadap seluruh rakyat pekerja yang tertindas dan terhisap dari seluruh dunia. Upah layak dan delapan jam kerja adalah manifestasi pengakuan atas kemanusiaan dalam system produksi berdasarkan kerja upahan yang merupakan bentuk hubungan produksi paling maju dalam sejarah peradaban umat manusia di dunia.

Kemenangan gerakan buruh dalam menuntut pengakuan atas upah dan delapan jam kerja sesungguhnya bukanlah kemenangan yang paripurna. Kemenangan ini adalah hasil perjuangan massa yang bergejolak di tengah tungku api yang berisi pertentangan antara kerja yang disosialisasi dengan kepemilikan individu atas alat produksi yang kian berkobar semakin panas.

Overproduksi komoditi, dalam bentuk kelebihan produksi teknologi tinggi dan persenjataan serta kejatuhan daya beli dan kemiskinan yang kian terglobalisasi, telah menggerogoti keunggulan-keunggul an kapitalisme awal, menghilangkan sifat-sifat demokratis yang pernah dimilikinya pada masa-masa awal pertumbuhan kapitalisme, dan sebaliknya memperkokoh monopoli dan sifat-sifat reaksi di dalam dirinya. Namun krisis yang ditimpali dengan reaksi, tidak pernah memberikan solusi, melainkan hanya menambah beban krisis kian tinggi dan kian tidak terkendali.
Resesi ekonomi global yang terjadi pada saat ini merupakan salah-satu bentuk dari buntunya solusi-solusi pro-pasar, solusi-solusi kapitalisme, dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dialami umat-manusia di seluruh dunia. Resesi ini merupakan akumulasi dari kumpulan kegagalan globalisasi- neoliberal dalam mengatasi krisis overproduksi. Liberalisasi perdagangan dan investasi, yang dianggap merupakan cara untuk meredam krisis overproduksi justru menyebabkan terjadinya overakumulasi dan gelembung ekonomi yang kian tidak terkendali. Ledakan-ledakan krisis pun telah terjadi secara berulang-ulang dalam frekuensi yang kian cepat.

Resesi ekonomi global yang diawali oleh kredit macet sektor perumahan, yang kemudian bergerak cepat menjadi krisis keuangan, pada saat ini mulai menampilkan bentuk-bentuk krisis overproduksi, khususnya yang dialami oleh sektor otomotif yang merupakan sektor industry manufaktur unggulan di negara-negara maju. PHK yang menjalar dari buruh-buruh kasar hingga jajaran klas menengah dan eksekutif dari sektor industry jasa keuangan telah turut memperburuk kejatuhan daya beli secara global. Krisis ini menunjukkan kian menghilangnya sumber-sumber ekonomi yang menjadi penopang imperialisme. Krisis ini menuntut imperialisme, khususnya Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, untuk mencari sumber-sumber keuntungan baru yang sepanjang 2008 lalu mereka dapat dari spekulasi komoditi pangan dan energy, khususnya minyak.

Resesi ekonomi global kian memperburuk krisis kronis yang terjadi di negara-negara berkembang dan bergantung seperti Indonesia. Ketergantungan ekonomi pada stabilitas perdagangan dunia; dalam bentuk-bentuk seperti (1) industry manufaktur berorientasi ekspor; (2) industry yang bergantung pada impor; (3) penerapan system nilai mata uang mengambang bebas; dan (4) tingginya beban utang luar negeri --negara-negara terbelakang seperti Indonesia menyebabkan menjadi sumber penyebab utama hilangnya kedaulatan. Resesi ini memperkuat syarat-syarat keterjajahan rakyat di negara-negara bergantung akibat gagalnya klas-klas berkuasa di negara-negara tersebut dalam merumuskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Resesi ekonomi global yang mendorong imperialisme mencari metode pengerukkan kekayaan dan sumber-sumber keuntungan baru serta kian kronisnya krisis di negeri-negeri neokoloni telah semakin melipatgandakan krisis yang dialami rakyat di negeri-negeri tersebut. Pada situasi resesi global seperti saat ini; penindasan dan penghisapan kaum buruh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, kian berlipat, rumit, dan kronis.

Kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman-ancaman akibat kian intensifnya; (1) perampasan upah—akibat kenaikan harga yang tidak terkendali, pemaksimalan penarikan pajak individu, rantai system outsourcing yang kian panjang, dan lain-lain; (2) perampasan kerja akibat gelombang PHK yang kian marak, pengupahan yang tidak adil, dan adanya usaha-usaha untuk semakin merendahkan jaminan kelangsungan kerja; dan (3) perampasan tanah khususnya untuk proyek-proyek infratruktur yang didorong oleh stimulus ekonomi SBY-JK.

Karena resesi global telah sangat banyak melanggar hak-hak kaum buruh dan seluruh rakyat pekerja dan umat manusia tertindas dan terhisap di seluruh dunia serta karena pentingnya mengobarkan perjuangan melawan imperialisme dan klas-klas reaksioner dalam negeri, dalam momentum hari buruh se-dunia 2009 ini, FPR kembali menyatakan sikap:
• Hentikan PHK dalam bentuk apapun
• Naikan Upah
• Hapuskan System Kerja Kontrak & Outsourcing
• Stop Perampasan Tanah
• Sediakan Sarana Produksi Murah & Tingkatkan Harga Hasil Pertanian
• Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat & Berorganisasi
• Menuntut penghapusan segala biaya yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh yang bekerja di sektor-sektor lain.
• Menuntut untuk diratifikasinya konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MOU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima tenagakerja Indonesia yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya.
• Bubarkan Terminal Khusus TKI
• Cabut UU No.39/Tahun 2004 tentang PPTKILN
• Jaminan Lapangan Pekerjaan Yang Luas untuk rakyat
• Cabut UU BHP
• Realisasikan Anggaran 20% APBN&APBD
• Sekolah Gratis & Kuliah Murah ( Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk, STOP Pungutan Liar, & Tingkatkan Fasilitas Kampus)
• Keselarasan Upah & Jaminan Sosial bagi Perempuan
• Pelayanan & Fasilitas Kesehatan Reproduksi/Keluarga yang Murah, Merata, Berkualitas.
• Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat.

Atas dasar tinjauan tentang keadaan-keadaan umum ekonomi dunia dan nasional serta dampaknya terhadap rakyat, Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebagai aliansi luas organisasi massa dan organisasi non-pemerintah di Indonesia memandang perlu untuk terus memperkokoh persatuan di kalangan rakyat dengan berpegang pada sikap politik penolakan dan penentangan terhadap serangan-serangan imperialis dan kaki-kaki tangannya terhadap klas buruh dan rakyat pekerja lainnya di Indonesia. FPR juga kembali mengemukakan pentingnya aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegak persatuan rakyat.

Selamat Hari Buruh Se-Dunia
Hidup Buruh…..!!!!
Hidup Rakyat Indoensia…!!!
Jakarta, 1 Mei 2009

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
http://fprsatumei. wordpress. com/


Rudi HB. Daman
Koordinator
Hp. 0818-08974078


F R O N T P E R J U A N G A N R A K Y A T
http://fprsatumei. wordpress. com/

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong dan Jakarta (ATKI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Buruh Migrant Karawang (SBMK), IKADI-IBII, INFID, INDIES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional, JATAM.

Mayday dan ADB (2)

Statement Migrant CARE
Memperingati May Day (Hari Buruh) Sedunia 2009

Bebaskan Segera Indonesia dari Cengkeraman ADB untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (termasuk Buruh Migran Indonesia)

Hari ini, 1 Mei 2009 adalah hari buruh sedunia, momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi buruh di seluruh dunia. Peringatan hari buruh kali ini berlangsung di tengah berbagai momentum, pada saat yang hampir bersamaan, ADB (Asian Development Bank) sedang melangsungkan pertemuan tahunan yang ke-42 di Bali pada tanggal 2-5 Mei. Dan pada saat yang bersamaan pula, Indonesia tengah melangsungkan hajatan demokrasi, ‘Pemilu 2009’.

Di tengah dua momentum tersebut, krisis keuangan global juga menempati pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari kesejahteraan. Dan kelangsungan pertemuan ADB di Bali akan berkorelasi dengan situasi tersebut, dimana ADB, sebagai lembaga keuangan regional yang menjadi pemberi utang yang besar bagi Indonesia, telah secara struktural berhasil menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi yang tunduk dan patuh pada kebijakan ekonomi neoliberal yang anti rakyat.

Dan pemilu 2009 ini, yang realitasnya pada pemilu legislative lalu telah terbukti tidak demokratis yang ditandai dengan massifnya warga Negara Indonesia (termasuk buruh migran Indonesia di luar negeri dan calon buruh migran di berbagai penampungan) yang kehilangan hak politik akibat karut marutnya DPT dan rendahnya kualitas penyenggara pemilu. Dan menjelang pilpres mendatang, pemerintah yang sedang berkuasa dan para elit politik lainnya lebih disibukkan dengan ritual koalisi demi kekuasaan semata daripada menyelesaikan berbagai problematika pada pemilu legislatif kemarin. Pemilu yang berlangsung tidak demokratis akan menghasilkan pemerintahan baru yang tidak kuat dan demokratis pula. Pemerintahan yang semacam ini akan makin terbenam dalam dominasi kebijakan ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pada peringatan May day tahun ini, Migrant CARE menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan ADB dan turut serta dalam inisiatif pembubaran ADB yang selama ini telah menghantarkan Negara berkembang termasuk Indonesia pada kondisi yang semakin termiskinkan. Migrant CARE juga menyerukan kepada masyarakat dan secara khusus kepada buruh migran Indonesia untuk mengawal dan mengawasi keberlangsungan pemilu presiden mendatang guna memastikan bahwa perlindungan buruh migran menjadi agenda politik pada pemerintahan baru mendatang. Terakhir, Pemerintah Indonesia harus segera keluar dari kusutnya managemen migrasi tenaga kerja di Indonesia yang hanya bororentasai pada remitansi yang berakibat pada rentannya buruh migran Indonesia pada berbagai bentuk pelangagran HAM. Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan menjadikan human rights sebagai mainstream dalam skema kebijakan migrasi di Indonesia yang salah satunya adalah mensegerakan ratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya.

Jakarta, 1 Mei 2009

Anis Hidayah Direktur Eksekutif (081578722874)
Wahyu Susilo Analis Kebijakan (08129307964)