Global Green Berkomitmen Bantu Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim di Bali
Angga Haksoro Ardhi


VHRmedia.com, Nusa Dua - Krisis energi dunia timbul akibat ketidakadilan struktur dan mekanisme ekonomi politik negara-negara industri yang mengeksploitasi negara berkembang. Monopoli akses ekonomi dan tidak meratanya distribusi keuntungan oleh negara industri merupakan penyebab krisis energi dunia yang berujung pada masalah lingkungan. Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Sarekat Hijau Indonesia dengan beberapa anggota Global Green di Inna Putri Bali Hotel, kawasan Nusa Dua Bali, Senin (10/12).

Anggota Australian Green Party Christie Mile mengatakan, perlawanan masyarakat sipil menentang ketidakadilan ekologi oleh perusahaan-perusahaan tambang juga terjadi di Australia, sama seperti yang terjadi di Indonesia.

Ketidakadilan mekanisme distribusi keuntungan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara industri dan negara-negara berkembang menjadi penyebab utamakerusakan lingkungan. Negara industri mendapatkankeuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi tersebut. "Kami sadar, masalah ekonomi sosial global yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam," kata Christie Mile.

Dalam pertemuan itu Global Green yang beranggotakan 70 partai hijau dan organisasi lingkungan di 30 negara di dunia sepakat untuk membangun komitmen politik bersama membantu Indonesia memperjuangkan keadilan lingkungan. Mereka setuju melibatkan Sarekat Hijau Indonesia dalam pertemuan Global Green di Sao Paolo, Brazil, Mei 2008.

Mereka juga berkomitmen berbagi informasi dan data seputar transnational corporation (TNc) yang beroperasi di Indonesia, sekaligus membagi strategi politik melawan perusahaan-perusahaan internasional tersebut.

Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia Andreas Iswinarto menyambut baik komitmen Global Green membantu usaha perjuangan lingkungan di Indonesia. Menurut dia, antusiasme membantu Indonesia menunjukkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengemuka di dunia sehingga harus segera direspons. "Mereka mengakui masalah lingkungan di negara berkembang tidak lepas dari utang ekologi eksploitasi negara industri yang belum ‘dibayar', bahkan sejak zaman kolonial," ujarnya.

Peran politik partai hijau di beberapa negara Eropa dan Australia dalam mempengaruhi penetuan kebijakan negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Menguasai 15 persen suara di parlemen Jerman dan 7 persen suara di parleman Australia, partai hijau kerap menempatkan diri sebagai partai oposisi melawan kebijakan negara yang tidak pro-lingkungan dan tidak berkeadilan sosial. (E1)
Sumber: http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=...
©2007 VHRmedia.com